TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan akan menggelar lelang terbatas melalui beauty contest operator Pelabuhan Patimban, Jawa Barat setelah pinjaman dari Pemerintah Jepang cair pada pertengahan 2017.
Direktur Kepelabuhanan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Mauritz H.M. Sibarani mengatakan pencairan pinjaman US$1,7 miliar akan dilakukan Maret atau April 2017.
“Lelang sesudah pencairan loan saja,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (21 November 2016).
Dia menuturkan pihaknya masih menunggu penyelesaian analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang ditargetkan selesai awal tahun depan. Adapun izin Amdal itu disusun bersama dengan pihak Japan International Cooperation Agency (JICA).
Terkait izin pembangunan Pelabuhan Patimban, dia menegaskan Kemenhub masih menunggu revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang hingga kini belum ditetapkan pemerintah daerah.
“Mungkin menunggu proyek lain, tidak hanya Patimban,” paparnya.
Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub A. Tonny Budiono menyatakan pemerintah akan mempercepat penetapan RTRW dengan menerapkan terobosan karena proyek Patimban merupakan proyek strategis nasional.
“Nanti RTRW nasional, provinsi, kabupaten dibuat paralel. Untuk mempercepat, kalau tidak bisa panjang prosesnya,” tegasnya.
Bila dalam proses beauty contest peminatnya tidak ada, dia mengatakan pemerintah dapat melakukan penunjukan langsung setelah pinjaman cair. Seperti diketahui, prasyarat utama calon operator Pelabuhan Patimban adalah pemegang izin badan usaha pelabuhan (BUP) nasional yang akan bekerja sama dengan pihak Jepang.
PERAN NASIONAL
Sementara itu, Deputi Infrastruktur Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman Ridwan Djamaluddin menyatakan pihaknya bakal memperbanyak pelibatan lokal dalam proyek infrastruktur yang dibiayai pinjaman asing.
Menurutnya, proyek Pelabuhan Patimban dan revitalisasi jalur kereta api Jakarta-Surabaya yang akan dibiayai Pemerintah Jepang masuk dalam kebijakan peningkatan kandungan lokal.
“Pelabuhan patimban dan kereta semi cepat Jakarta-Surabaya dikerjakan Jepang tapi kita harus terlibat sejak awal sejak studi kelayakan,” katanya.
Ridwan menegaskan pelibatan lokal dalam proyek infrastruktur yang dibiaya investasi asing bertujuan memberikan dampak berantai kepada peningkatan SDM. “Kita memang butuh investasi asing tapi kita tidak boleh ketinggalan,” tegasnya.
Untuk proyek KA semi cepat atau medium speed Jakarta-Surabaya, dia menugaskan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk mendampingi Pemerintah Indonesia dalam proses negosiasi dengan tim Jepang pada Desember 2016.
Ridwan menyatakan pelibatan BPPT bertujuan meningkatkan peran nasional dalam proyek yang dibiayai investasi asing.
Sebelumnya, pemerintah menilai tawaran yang diberikan oleh Pemerintah Jepang terkait proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya menjadi salah satu pilihan yang menarik.
Oleh karena itu, delegasi Indonesia akan melakukan pertemuan finalisasi pada 21 Desember 2016, khususnya menyangkut kandungan lokal.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pihaknya masih mempersiapkan proyek KA semi cepat karena pada 21 Desember akan ada pertemuan di Jepang untuk melakukan finalisasi proyek itu.
