Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

189 Ribu Hektare Hutan Jambi Hilang dalam 4 Tahun

image-gnews
Hutan di provinsi Jambi, pulau Sumatera. ANTARA/Fanny Octavianus
Hutan di provinsi Jambi, pulau Sumatera. ANTARA/Fanny Octavianus
Iklan

TEMPO.CO, Jambi - Provinsi Jambi kehilangan tutupan hutan seluas 189.125 hektare selama kurun waktu 2012-2016. Hutan itu hilang akibat deforestasi dan degradasi hutan serta aktivitas tambang emas ilegal khususnya di wilayah Jambi bagian barat.

Manager Komunikasi Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi Rudi Syaf mengatakan dari interpretasi yang dilakukan Warsi pada 2012 total hutan Jambi masih 1.159.559 hektare, namun pada 2016 luasnya menjadi 970.434 hektare.

"Berdasarkan interpretasi Lansat 8 yang dilakukan Unit Geographic Information System KKI Warsi, dalam rentang tahun 2012 ke 2016 Jambi kehilangan tutupan hutan sebesar 189.125 hektare. Hal ini setara dengan delapan kali lapangan bola per jam," kata Rudi.

Hilangnya tututan hutan ini telah menyebabkan bencana ekologis di wilayah Jambi khususnya wilayah barat, itu dilihat dengan tingginya intensitas banjir dan longsor yang terjadi.

Dari catatan yang dikumpulkan Warsi banjir dan longsor telah menyebabkan 10 orang meninggal dunia, empat hilang, dan tujuh luka-luka. Banjir bandang yang terjadi di Jambi juga sudah menghanyutkan 78 unit rumah, dan 9.142 unit rumah terendam.

Kejadian ini juga menyebabkan 14.694 hektare lahan pertanian sawah dan perkebunan ikut terendam dan mengalami gagal panen.

Banjir bandang di wilayah barat kata Rudi juga menyebabkan sebanyak 140 desa terisolasi dan mengakibatkan putusnya fasilitas umum seperti jembatan dan jalan. Jembatan putus yang teridentifikasi ada tujuh unit dan 39 bangunan sekolah ikut terendam.

"Kondisi ini boleh dibilang terbalik dengan tahun lalu, jika tahun lalu kita kebakaran hebat tahun ini Jambi mengalami kebasahan yang cukup hebat. Kondisi ini memberi gambaran bahwa ada kekeliruan dalam mengelola sumber daya alam kita," katanya.

Sebab itu, lanjutnya, Warsi mengimbau pemerintah untuk melakukan upaya nyata pemulihan lingkungan dan mengurangi dominasi korporasi dalam penguasaan lahan. Dan yang paling penting juga melibatkan masyarakat dalam mengelola sumber daya secara langsung.

"Dari pengalaman kami, ketika hutan dikelola oleh masyarakat, laju deforestasinya boleh di bilang nol persen. Kami mencontohkan pengelolaan kawasan Bukit Panjang Rantau Bayur di Kabupaten Bungo yang dikelola oleh masyarakat dengan skema hutan desa, sejak tahun 2013 sampai 2015 laju deforestasi di kawasan ini menjadi nol," katanya menjelaskan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sedangkan di bagian atas tepatnya di daerah aliran sungai (DAS) Batang Pelepat, pengelolaan kawasan di serahkan ke korporasi yang dikelola perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan kelapa sawit serta tambang, telah menyebabkan laju deforestasi yang sangat tinggi.

Rudi menjelaskan, tahun 2000 DAS Pelepat masih berhutan 39.706 hektare namun pada tahun 2016 tinggal 19.509 hektare. Artinya laju deforestasi di kawasan ini mencapai 1.262 hektare per tahun. Dengan laju deforestasi yang tinggi, wilayah ini menjadi andil besar pada bencana ekologis yang menimpa daerah ini.

"Pada awal tahun lalu, kawasan Dusun Batu Kerbau ke Kecamatan Pelepat, Bungo, hanyut di sapu banjir bandang. Padahal sebelum-sebelumnya kawasan ini relatif aman dari banjir, jikapun ada banjir bersifat tidak spontan, air naik secara perlahan dan kemudian turun secara perlahan tanpa menimbulkan kerusakan yang berarti," katanya menjelaskan.

Menurut Rudi, intervensi dalam pengelolaan sumber daya alam wajib untuk dilakukan. Apalagi pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat, sejauh ini terbukti mampu mencegah kerusakan hutan dan memberikan multi manfaat untuk masyarakat sekitarnya.

"Dalam pendampingan yang dilakukan Warsi dengan pengelolaan berbasis masyarakat, bisa diisi dengan kegiatan yang menguntungkan perekonomian masyarakat. Misalnya pengembangan pohon asuh, pengembangan komoditas bertingkat, pengembangan listrik mikro hidro dan lain sebagainya," kata Rudi.

Untuk itu menurutnya, Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) atau yang dalam bahasa pemerintah disebut dengan perhutanan sosial sangat mungkin untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, sekaligus memberi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

ANTARA

Baca juga:
Hakim Tak Izinkan Ahok Tanggapi Pandangan Jaksa
Wali Kota Risma Keluarkan Surat Edaran Natal, Apa Isinya?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Badan Kehutanan Amerika Pantau Penanganan Kebakaran Hutan di Kalimantan Tengah

25 Januari 2024

Menteri LHK, Siti Nurbaya dan Kepala Badan Kehutanan Amerika Serikat, Randy Moore memantau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, Rabu, 24 Januari 2024. Dok. KLHK
Badan Kehutanan Amerika Pantau Penanganan Kebakaran Hutan di Kalimantan Tengah

Kepala Badan Kehutanan AS Randy Moore menghargai langkah Indonesia dalam mengatasi krisis iklim.


Pengusaha Sebut Indonesia telah Buka Skema Perdagangan Karbon Serap Emisi Gas Rumah Kaca

10 November 2023

Para tamu undangan menghadiri peluncuran Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa 26 September 2023. Pada perdagangan perdana Bursa Karbon, BEI mencatat terdapat 13 transaksi dengan jumlah volume emis yang diperdagangkan mencapai 459.914 tCO2e. Selain itu, jumlah pengguna jasa bursa karbon saat ini baru mencapai 16 perusahaan. Tempo/Tony Hartawan
Pengusaha Sebut Indonesia telah Buka Skema Perdagangan Karbon Serap Emisi Gas Rumah Kaca

Indonesia telah membuka skema perdagangan karbon untuk meningkatkan serapan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan.


Menteri Kehutanan: Belum Ada Asap Dampak Kebakaran Hutan ke Malaysia

3 Oktober 2023

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya saat meninjau lokasi tangga dan kawah Gunung Bromo pada Sabtu siang, 23 September 2023. TEMPO/Abdi Purmono
Menteri Kehutanan: Belum Ada Asap Dampak Kebakaran Hutan ke Malaysia

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan ada potensi asap menyebrang ke Malaysia dampak dari kebakaran hutan dan lahan.


Kadin RFBSH Inisiasi Pilot Project Multiusaha Kehutanan

20 Februari 2023

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid dalam konferensi pers di acara Asean-Business Advisory Council atau BAC 2023 di Shangri-La Hotel, Jakarta Pusat, pada Senin, 30 Januari 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Kadin RFBSH Inisiasi Pilot Project Multiusaha Kehutanan

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Regenerative Forest Business Sub Hub (RFBSH) menginisiasi pilot project multiusaha kehutanan.


KLHK Tangkap Pemodal Tambang Emas Ilegal di Taman Nasional Batang Gadis

14 Februari 2023

Ilustrasi Tambang Ilegal. Dok.TEMPO/Jumadi
KLHK Tangkap Pemodal Tambang Emas Ilegal di Taman Nasional Batang Gadis

KLHK Wilayah Sumatera menangkap dan menahan salah satu aktor intelektual penambangan emas ilegal di Kawasan Taman Nasional Batang Gadis.


KLHK Minta Pengadilan Hukum Berat Pelaku Pengrusakan Tahura Bukit Mangkol

21 Juli 2022

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya melakukan penanaman pohon di Situ Pladen Depok Ahad 10 Februari 2019. TEMPO/Irsyan Hasyim
KLHK Minta Pengadilan Hukum Berat Pelaku Pengrusakan Tahura Bukit Mangkol

KLHK melimpahkan berkas tahap dua kasus perambahan Taman Hutan Rakyat (Tahura) secara ilegal dengan tersangka ke Pengadilan Negeri


INFID Sebut Indonesia Darurat Pelanggaran HAM di Tiga Sektor Bisnis

14 Juli 2022

Mengutip dari situs Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP.go.id, Rabu, 9 Februari 2022, nilai investasi untuk membangun bendungan Rp 2,06 triliun berasal dari APBN-APBD. Saat perencanaan, Bendungan Bener ini mulai konstruksi pada 2018 dan direncanakan mulai operasi pada 2023. Dok. Waskita
INFID Sebut Indonesia Darurat Pelanggaran HAM di Tiga Sektor Bisnis

Sektor itu rentan pelanggaran HAM bagi sosial, ekonomi dan lingkungan, jika dikelola tanpa standar-standar HAM dalam bisnis.


Sri Mulyani: Terbesar, Sektor Kehutanan Berkontribusi Kurangi 497 Juta Ton CO2

26 Maret 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memimpin pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG) di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis 17 Februari 2022. Pertemuan yang berlangsung pada 17-18 Februari 2022 itu merupakan rangkaian pertemuan di Jalur Keuangan dalam Presidensi G20 Indonesia yang membawa enam agenda prioritas, yakni exit strategy untuk mendukung pemulihan yang adil, pembahasan scarring effect untuk mengamankan pertumbuhan masa depan, sistem pembayaran di era digital, keuangan berkelanjutan, inklusi keuangan, dan perpajakan internasional. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/POOL
Sri Mulyani: Terbesar, Sektor Kehutanan Berkontribusi Kurangi 497 Juta Ton CO2

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sektor kehutanan menjadi pemberi kontribusi terbesar dalam penurunan CO2 dengan biaya yang sedikit.


UMM Buka Kelas Pusat Minyak Asiri, Bisa Belajar Budidaya Hingga Siap Ekspor

10 Februari 2022

Ilustrasi Argan Oil. essentialoilsinformer.com
UMM Buka Kelas Pusat Minyak Asiri, Bisa Belajar Budidaya Hingga Siap Ekspor

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) membuka program kelas pusat keunggulan atau center of excellence (CoE) minyak asiri alias essential oil.


Izin Konsesi Hutan Anak Usaha Barito Pacific Dicabut, Imbas ke Perseroan?

15 Januari 2022

Ilustrasi - Hutan (Mengapa Kita Butuh Hutan?). dok. KOMUNIKA ONLINE
Izin Konsesi Hutan Anak Usaha Barito Pacific Dicabut, Imbas ke Perseroan?

PT Rimba Equator Permai adalah anak usaha Barito Pacific di bidang kehutanan, termasuk pengusahaan dan pengelolaan hutan tanaman industri.