Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

GP Ansor Desak Presiden Evaluasi Kinerja Mentan

image-gnews
Mentan Amran: Ada 5 Masalah Dominan di Sektor Pertanian. Tempo/Ryan Maulana
Mentan Amran: Ada 5 Masalah Dominan di Sektor Pertanian. Tempo/Ryan Maulana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Bidang Pertanian, Kedaulatan Pangan dan ESDM Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Adhe Musa Said  merasa prihatin melihat nasib petani yang cenderung tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu.  Menurutnya, kinerja Kementerian Pertanian jauh dari harapan dapat meningkatkan kesejah teraan petani.

"Kementerian Pertanian era Jokowi-JK terkesan hanya meneruskan kebijakan pemerintahan sebelumnya, yang berputar-putar pada wilayah yang sama dan tidak membawa dampak signifikan pada perubahan wajah pertanian Tanah Air, maupun kesejahteraan petani," ucap  Adhe dalam Diskusi Refleksi Akhir Tahun Gerakan Pemuda Ansor dalam menyikapi kebijakan Kementerian Pertanian, Selasa 21 Desember 2016 seperti dikutip dari rilis.   

Adhe menilai, sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menopang pembangunan perekonomian nasional jika pemerintah memiliki konsen yang tinggi pada wilayah ini. Tapi pemerintah terkesan tidak serius untuk memacu sektor pertanian.

“Lihat saja tidak ada kebijakan Kementerian Pertanian yang mengupayakan penyediaan lahan yang subur lewat pupuk yang baik, penyediaan benih yang bagus, dan penyediaan pasar untuk menampung hasil pertanian dengan baik pula agar petani sejahtera,” ucap Adhe. Bahkan yang terjadi petani malah mulai kehilangan generasi, karena sektor ini dianggap tidak menjamin dalam memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga.

Baca: Terungkap Penyebab Sulitnya Pemerintah Menagih Pajak Google

Adhe menyesalkan, kebijakan Kementerian Pertanian terlihat hanya fokus pada tiga komoditi seperti padi, jagung dan kedelai semata. Sedangkan bumi Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati yang memiliki nilai ekonomi tinggi namun tidak tersentuh dan cenderung terabaikan. "Jika hanya fokus pada tiga komoditi pertanian semata, ya jangan heran jika Indonesia akan terus dibanjiri impor komoditi pertanian dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri."

Adhe menambahkan, pemerintah seharusnya sadar, lebih dari 60 persen produsen pangan di negara ini adalah petani kecil yang memiliki luas lahan di bawah 1 hektare. Jika pemerintah tidak memikirkan ini, petani yang memiliki lahan terbatas hanya menjadi penonton program bagi-bagi benih dan pupuk yang nilainya triliunan rupiah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adhe khawatir, program pupuk bersubsidi senilai Rp 30,063 triliun akan membuka peluang untuk penyelewengan. Begitu juga dengan pengadaan mesin pertanian Rp 360 miliar pra panen dan Rp 8,32 miliar pasca panen, berpotensi salah sasaran. Serta pencetakan sawah Rp 1,76 triliun yang menyebabkan kerusakan ekologis.

Simak: 3.000-an Tambang Bandel Akan Dicabut izinnya

"Menteri Pertanian hanya meneruskan kebijakan menteri pertanian sebelumnya yang selalu menihilkan peran petani untuk menggeser pola produksi pertanian dari orientasi subsisten ke bisnis," kata Adhe. Ade menghimbau, sebaiknya kembalikan pola konsolidasi petani cukup sampai kelompok tani. Pemerintah harus mengevaluasi diri, jika dianggap tidak layak sebaiknya Presiden mereshufle Menteri Pertanian.

"Mengurusi pertanian tidak boleh terkesan main-main. Jika tidak dapat menjalankan amanat Presiden Jokowi yang tercantum dalam visi nawacita, sebaiknya Presiden mengganti Menteri Pertanian dengan figur baru yang memiliki visi lebih baik untuk pertanian," ucap Adhe.

SETIAWA ADIWIJAYA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

1 jam lalu

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, ketika ditemui usai pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Demokrat bicara soal persiapan kader terbaiknya untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang.


Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menhan Prabowo Subianto (kanan) mengikuti acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

Kemensesneg menggelar acara buka puasa bersama yang mempertemukan Jokowi dengan para menterinya. Bahas kabinet Prabowo?


Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

1 jam lalu

Massa pro hasil Pemilu 2024 dari berbagai elemen masyarakat melakukan demo  di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Para peserta demo menyuarakan untuk menghormati hasil Pemilu dan berhenti untuk menyuarakan narasi Pemilu curang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

Komite HAM PBB mengangkat isu adanya dugaan pengaruh yang tidak semestinya dalam Pemilu 2024 di Indonesia.


Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

Menurut Chico, Ganjar-Mahfud tidak mempersoalkan siapa yang menang dan kalah, namun menggugat masalah penyelenggaraan Pemilu 2024.


Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

4 jam lalu

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar - Mahfud saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta MK memanggil sejumlah menteri Jokowi untuk menjadi saksi di sidang sengketa pilpres.


Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

5 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

Bawaslu mengakui menerima laporan terkait Jokowi membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran di sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

6 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

6 jam lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

Penambahan saham Indonesia dan perpanjangan kontrak Freeport akan diatur dalam peraturan pemerintah.


Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

6 jam lalu

Erick Thohir bersama  pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusumo atau Aguan saat grand opening kawasan wisata kuliner Aloha PIK 2, Selasa 8 Agustus 2023. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan menikmati proyek strategis nasional (PSN) di PIK 2 dan BSD?


Reaksi Tim Pembela Prabowo-Giran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

7 jam lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra (tiga dari kiri), saat jeda sidang kedua sengketa Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Reaksi Tim Pembela Prabowo-Giran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

Majelis hakim mengatakan akan mempertimbangkan permintaan pemohon untuk menghadirkan menteri Jokowi di sidang MK.