Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

EKSKLUSIF 3, Hanif Wacanakan Berita Hoax Didenda Rp 100 Juta

Editor

Elik Susanto

image-gnews
Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Muhammad Hanif Dhakiri memainkan gitar dan menyanyi di kantor redaksi TEMPO Jakarta, Senin, 28 November 2016. NGARTO FEBRUANA
Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Muhammad Hanif Dhakiri memainkan gitar dan menyanyi di kantor redaksi TEMPO Jakarta, Senin, 28 November 2016. NGARTO FEBRUANA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada bagian terakhir wawancara Tempo dengan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, topiknya terkait dengan gencarnya berita hoax di media sosial. Wawancara ini berlangsung Rabu, 28 Desember 2016 oleh tim Tempo yang terdiri dari Sunudyantoro, Dewi Suci Rahayu, Hussein Abri, Andi Ibnu, dan Indri Maulidar. Berikut ini petikannya.

Baca: Dominasi Ekonomi dan Sentimen Anti-Cina Warnai Berita Hoax  

Presiden Jokowi sempat mengumpulkan menteri-menteri untuk menangani hoax?
Soal hoax memang dibahas di rapat terbatas. Jadi hoax sudah pada level yang membayakan. Di Jerman mulai dibangun konsensus nasional untuk memerangi hoax. Ketua parlemen, konselir, ketua partai bergabung di situ. India dengan Pakistan hampir perang karena hoax itu.

Apakah memungkinkan Indonesia membentuk konsensus seperti itu?
Memungkinkan saja. Makanya harus didorong agar kesadaran publik makin luas untuk memerangi hoax, bukan malah memanfaatkan hoax. Umpamanya muncul berita palsu di media sosial akan dikenakan denda. Satu berita palsu dendanya Rp 100 juta, misalnya. 

Baca: Imigrasi Ciduk 76 Pelacur Cina Saat Malam Tahun Baru

Anda mention Twitter berapa kali selama ramai-ramai isu tenaga kerja asal Cina?
Sesempatnya, kalau malam mau tidur atau pas lagi di jalan. Palinga yang mention sekitar 100-200 kalau lagi ramai. Standard sih. Tapi, sebenarnya enggak pernah ngitung.  Kalau Twitter aku pegang sendiri. Kalau Facebook, ada admin sendiri. Biasanya juga ada yang langsung WhatsApp ke saya. 

Ada kesan respons pemerintah telat atas isu Cina?
Kami sudah berkali-kali menjelaskan. Saya sudah kasih data sejak 2015, ada pengawasan periodik, respons dan lainnya. Sekarang lebih kencang melintir.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Banyak persoalan yang dikait-kaitkan dengan isu Cina, kenapa?
Wisatawan Cina di seluruh dunia jumlahnya mencapai 150 juta. Mereka diperebutkan oleh semua negara. Indonesia masih kebagian kecil, masih di bawah target yaitu 2,1 juta orang pada 2016. Lebih kecil dibanding Malaysia yang sudah di atas 3 juta kunjungan turis asal Cina. Sektor pariwisata multiefeknya luar biasa. Hotel jadi hidup, warung, dan toko segala macam merasakan keuntungan. 

Baca: Eksklusif 2, Hanif: Tenaga Kerja Asal Cina Itu Ada, tapi....

Apakah Anda akan terus melakukan sidak?
Pengawasan jalan terus. Kami ada pengawasan dari segi skema, yakni pengawasan periodik. Ada juga pengawasan rutin. Saya sampaikan kepada jajaran saya, kalau ada laporan masyarakat, benar tidaknya itu tidak penting. Yang penting begitu ada laporan, cek dulu. Kalau tidak benar, ya sudah. Kalau benar, ditindaklanjuti. Ada atau tidak ada masalah, pengawasan jalan terus. 

Soal penanganan tenaga kerja asing sudah berapa laporan?
Kami lihat per kasus saja. Sepanjang 2016 ini ada sekitar 673 kasus dan tidak hanya asal Cina saja. 

Bagaimana sebenarnya regulasi izin tenaga kerja asing, kini masih dikeluhkan pengusaha?
Perizinan sudah basis online. Buka saja lewat handphone ketik TKA online. Di situ keluar, setiap perusahaan ada user ID-nya. Kami berikan user ID-nya kepada perusahaan pengguna. Prosesnya hanya tiga hari setelah syaratnya lengkap. Nah, izin tenaga kerja asing itu prinsipnya mendahului orang. Misalnya kalau Tempo mau menggunakan konsultan media dari Filipina, Tempo harus mengajukan izin. Kami menyodorkan syarat, jabatan yang boleh dan tidak boleh. Setelah izin keluar, orang dari Filipina itu bisa masuk.

Baca: Eksklusif 1, Presiden Jokowi Soal Tenaga Kerja Cina

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

TPN Ganjar - Mahfud Sebut Hilirisasi Dimanfaatkan Tenaga Kerja Asing

3 Februari 2024

Ilustrasi tenaga kerja asing. REUTERS/Marko Djurica
TPN Ganjar - Mahfud Sebut Hilirisasi Dimanfaatkan Tenaga Kerja Asing

Dewan Pakar TPN Ganjar - Mahfud, Sonny Keraf, mengkritik bahwa manfaat hilirisasi lebih dirasakan tenaga kerja asing.


KPK soal Penetapan 3 Tersangka di Kemenakertrans: Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

25 Januari 2024

Wakil ketua KPK, Alexander Marwata dan juru bicara KPK, Ali Fikri, menghadirkan mantan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, Reyna Usman dan Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker, I Nyoman Darmanta, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 25 Januari 2024. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap dua orang tersangka Reyna Usman dan I Nyomaan Darmanta dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja RI Tahun 2012, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.17,6 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
KPK soal Penetapan 3 Tersangka di Kemenakertrans: Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

KPK menegaskan penetapan tersangka Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Reyna Usman tak ada kaitannya dengan Pemilu


Luhut Bantah Tudingan Cak Imin: Tenaga Kerja Asing di Industri Hilirisasi Hanya 10-15 Persen

25 Januari 2024

Pada akhir Juni lalu, Presiden Joko Widodo menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Kordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat Jawa-Bali, yang selanjutnya menjadi PPKM Jawa-Bali. ANTARA FOTO / Irwansyah Putra
Luhut Bantah Tudingan Cak Imin: Tenaga Kerja Asing di Industri Hilirisasi Hanya 10-15 Persen

Menteri Luhut Binsar Pandjaitan membantah tudingan Cawapres nomoro urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin soal dominasi tenaga kerja asing (TKA) di industri hilirisasi


7 Fakta Smelter Nikel di Indonesia

3 Januari 2024

Kebakaran di PT ITSS Morowali, Sulawesi Tengah. Dok. Istimewa
7 Fakta Smelter Nikel di Indonesia

Pada 24 Desember 2023, smelter nikel milik PT ITSS meledak dan menewaskan 13 orang. Berikut fakta-fakta smelter nikel di Indonesia.


PT IMIP Sebut Jenazah Korban Ledakan Tungku Smelter Sudah Diantar ke Rumah Keluarga

25 Desember 2023

Sejumlah karyawan yang mengalami luka bakar akibat ledakan tungku smelter milik PT ITSS di kawasan PT IMIP sedang dirawat di klinik milik perusahaan tersebut, Ahad, 24 Desember 2023. ANTARA/HO-Kiriman Warga
PT IMIP Sebut Jenazah Korban Ledakan Tungku Smelter Sudah Diantar ke Rumah Keluarga

PT IMIP menyatakan jenazah korban ledakan tungku smelter di salah satu tenantnya PT ITSS telah diantarkan ke rumah keluarga korban.


Prabowo-Gibran Janji Batasi Tenaga Kerja Asing: Akan Bentuk Satgas Pengawasan

7 Desember 2023

Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri rakornas Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran bersama Tim Kampanye Daerah (TKD) seluruh Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat, 1 Desember 2023. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) perdana TKN dengan TKD seluruh Indonesia tersebut membahas langkah - langkah kedepan untuk memenangkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Prabowo-Gibran Janji Batasi Tenaga Kerja Asing: Akan Bentuk Satgas Pengawasan

Pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berjanji akan batasi tenaga kerja asing. Bentuk Satgas pengawasan.


Ganjar Pranowo Blak-blakan ke Mahasiswa UI Saat Ditanya TKA Cina: Kamu Bisa Gantikan Nggak?

19 September 2023

Calon presiden Ganjar Pranowo dikelilingi mahasiswa saat hadir di kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok, Senin 18 September 2023. Kehadiran Ganjar Pranowo dalam rangka mengisi acara Kuliah Kebangsaan dengan tema
Ganjar Pranowo Blak-blakan ke Mahasiswa UI Saat Ditanya TKA Cina: Kamu Bisa Gantikan Nggak?

Ganjar Pranowo memberikan respon saat isi kuliah di UI mengenai TKA Cina di Jawa Tengah dari protes warga setempat. Apa katanya?


Perjalanan Kasus Dugaan Korupsi di Kemenakertrans yang Berbuntut KPK Panggil Cak Imin

6 September 2023

Aset Cak Imin didominasi oleh lima bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jakarta Selatan dengan luas berkisar 300 sampai 1.070 meter persegi.  Dok.TEMPO
Perjalanan Kasus Dugaan Korupsi di Kemenakertrans yang Berbuntut KPK Panggil Cak Imin

KPK menyebut penyelidikan kasus yang diduga melibatkan Cak Imin dilakukan sebelum deklarasi dia sebagai cawapres. Berikut perjalanan kasusnya.


Soal Mandor Bule di IKN, Luhut: Karena Mereka Bekerja Cepat, Kita Harus Belajar

22 Juni 2023

Pada akhir Juni lalu, Presiden Joko Widodo menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Kordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat Jawa-Bali, yang selanjutnya menjadi PPKM Jawa-Bali. ANTARA FOTO / Irwansyah Putra
Soal Mandor Bule di IKN, Luhut: Karena Mereka Bekerja Cepat, Kita Harus Belajar

Menteri Luhut blak-blakan soal alasan memilih orang asing atau bule untuk bertindak sebagai pengawas proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.


Luhut Minta Pekerja Asing Menjadi Pengawas Proyek IKN, Anggota Dewan: Kita Bisa Kerjakan Sendiri

19 Juni 2023

Pekerja melintas disamping proyek pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kabupaten Penajem Pasert Utara, Kalimantan Timur, Kamis 8 Juni 2023. Progres pembangunan IKN menurut Kementerian PUPR sudah mencapai 29,87 persen hingga 4 Juni 2023 dan pembangunan ini menggunakan anggaran dari total pagu tahun 2023 sebesar Rp 26,67 triliun. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Luhut Minta Pekerja Asing Menjadi Pengawas Proyek IKN, Anggota Dewan: Kita Bisa Kerjakan Sendiri

Anggota Komisi V DPR RI menolak usulan Menteri Luhut supaya tenaga pengawas pengerjaan proyek IKN diambil dari pekerja asing.