free stats

Pergub ERP Direvisi, Ahok: Ada Teknologi yang Lebih Canggih?  

Jum'at, 06 Januari 2017 | 07:37 WIB
Pergub ERP Direvisi, Ahok: Ada Teknologi yang Lebih Canggih?  
Sejumlah kendaraan bermotor melintas di samping papan pengumuman sosialisasi pembatasan kendaraan plat nomor ganjil genap, di lampu merah terowongan Dukuh Atas, Jakarta, 25 Juli 2016. Pembatasan ini merupakan kebijakan transisi menjelang penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP). TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan belum mengetahui rencana Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, yang akan merevisi Peraturan Gubernur Nomor 149 Tahun 2016 soal electronic road pricing (ERP). Rencananya, Sumarsono akan merevisi aturan tersebut dalam waktu dua pekan.

Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 149 tahun 2016 tentang Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik tersebut dinilai berpotensi melanggar UU Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.



Baca juga:
Usia 105 Tahun, Kakek Prancis Gowes Sepeda Jarak 22 Km
Bupati Klaten Ditangkap, Pukulan Telak bagi Ganjar Pranowo



Revisi pergub ini merupakan rekomendasi dari Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) kepada Pemprov DKI terkait dengan adanya indikasi monopoli dalam penerapan teknologi ERP. Poin penting peraturan yang harus diubah, yaitu Pasal 8 yang isinya hanya memperkenankan penggunaan satu teknologi Dedicated Short Range Communication (DSRC) frekuensi 5,8 GHz.



"Saya enggak tahu alasan revisi apa. Apakah (Sumarsono) menemukan teknogi yang lebih canggih atau lebih murah," ujar tutur di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 5 Januari 2017.

Baca juga:
Ujaran Kebencian Dianggap Lebih Penting dari Penodaan Agama
Penyebab Berita Hoax Beredar: Masyarakat Kurang Banyak Baca

Dalam revisi pergub tersebut, Sumarsono akan memfokuskan pada penghilangan kata DSRC di pasal 8 ayat 1 poin c dan adanya penyesuaian sanksi serta pungutan yang tertera dalam Pergub. Dalam pasal tersebut, pergub tersebut dinilai berlebih dalam mengatur sanksi hingga pungutan.

Meski begitu, Ahok enggan berkomentar terkait revisi yang tengah masuk dalam pembahasan tersebut. Pasalnya, Ahok menilai dirinya masih dalam masa cuti kampanye sehingga belum bisa ikut campur. "Kalau pasal sanksi dihilangkan, itu sesuatu yang harus saya pelajari dulu," kata Ahok.

Hingga kini, dokumen lelang yang telah masuk sebanyak 250 provider. Setiap provider nantinya akan diberikan kesempatan untuk menyesuaikan dengan peraturan yang baru. Sementara, lelang akan diperpanjang sampai dua minggu. Kemudian, dokumen tender harus adendum.

LARISSA HUDA



Komentar

Baca Juga