TEMPO.CO, SEOUL - Kelompok konglomerat Korea Selatan, Samsung Group, membantah tuduhan jaksa bahwa pemimpin mereka, Jay Y. Lee alias Lee Jae-yong, terkait skandal korupsi yang membelit Presiden Park Geun-hye.
Dalam email kepada Reuters, Senin 16 Januari 2017, Samsung mengatakan Lee tidak membayar suap kepada sahabat dekat Park, Choi Soon-sil, sebesar 43 miliar Won untuk memuluskan merger dua anak perusahaannya pada 2015 silam.
“Kami sulit memahami keputusan jaksa,” demikian pernyataan Samsung Group menanggapi permintaan jaksa meminta surat penangkapan kepada pengadilan.
Jaksa menyebut Lee terbukti menyuap sahabat Presiden Park, Choi Soon-sil, sebesar 43 miliar won untuk mendanai yayasan yang dipimpinnya.
Samsung juga diduga menyepakati kontrak US$18 juta dengan perusahaan konsultasi yang dimiliki Choi dan berbasis di Jerman. Dalam pemeriksaan di parlemen bulan lalu, Lee membantah terlibat penyuapan meski mengakui membeli kuda senilai hampir satu juta dollar untuk anak perempuan Choi.
Sidang akan dilakukan Selasa besok. Jika hakim mengeluarkan surat penangkapan, jaksa dapat menahan Lee untuk mempermudah penyelidikan.
Beberapa jam sebelumnya, jaksa juga mendakwa ketua Dana Pensiun Nasional (NPS) Korea Selatan, Moon Hyung-pyo, yang diduga menerima perintah dari Presiden Park Geun-hye untuk membantu merger Samsung C&T Corp dan Cheil Industries Inc.
Moon didakwa atas penyalahgunaan wewenang dan memberikan kesaksian palsu. Ia ditangkap pada Desember lalu karena diduga mengetahui perintah agar lembaga pensiun terbesar ketiga di dunia ini mendukung penggabungan kedua perusahaan senilai US$8 miliar.
Saat kasus ini terjadi, Moon menjabat sebagai menteri kesehatan, yang mengawasi NPS sebagai salah satu pemilik saham kedua perusahaan yang tengah merger.
Presiden Park kini dinonaktifkan dan tengah menunggu proses pemakzulan parlemen. Proses ini masih menunggu Mahkamah Konstitusi yang akan memutuskan nasib presiden perempuan pertama Korea Selatan itu.
Skandal ini mengungkap hubungan dekat Park dan Choi. Meski tak memiliki jabatan kenegaraan, Choi memilikin kekuasaan lebih besar dibanding menteri-menteri Park.
Choi kini menghadapi persidangan dengan sejumlah dakwaan seperti penyuapan hingga penyalahgunaan wewenang.
REUTERS | CHANNEL NEWSASIA | SITA PLANASARI AQUADINI