Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kompolnas Minta Kapolda Jawa Barat Mundur dari GMBI  

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Kapolda Sulawesi Selatan Irjon Pol Anton Charliyan Menunjukkan barang bukti berupa ikan yang sudah diberi formalin. TEMPO/Iqbal Lubis
Kapolda Sulawesi Selatan Irjon Pol Anton Charliyan Menunjukkan barang bukti berupa ikan yang sudah diberi formalin. TEMPO/Iqbal Lubis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengecam kekerasan yang terjadi saat kerusuhan kelompok Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) di Jawa Barat. Komisioner Kompolnas Inspektur Jenderal Purnawirawan Bekto Suprapto meminta Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Anton Charliyan segera melepaskan jabatannya dari kepengurusan Dewan Pembina GMBI.

“Kompolnas mengimbau Kapolri meminta Kapolda Jawa Barat segera melepaskan jabatannya dari kepengurusan Dewan Pembina GMBI,” kata Bekto saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, 17 Januari 2017. Menurut Bekto, pelepasan jabatan sebagai Dewan Pembina GMBI untuk menghindari potensi benturan kepentingan dalam menangani permasalahan FPI dan GMBI. 

Baca: Cara Karawang Damaikan GMBI dan FPI: Pertandingan Sepak Bola

Ia mendorong agar kepolisian akuntabel dan transparan dalam memproses hukum insiden tersebut. Bekto berharap fungsi deteksi dini kepolisian berjalan lebih optimal. “Sehingga intervensi dari tingkatan potensi gangguan dan ambang gangguan dapat berjalan sebagaimana mestinya,” kata Bekto.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Konflik antara FPI dan GMBI berawal dari insiden pembakaran yang terjadi Jumat pekan lalu sekitar pukul 02.00. Polisi pun menangkap dan memeriksa 20 orang yang diduga terkait dengan kasus tersebut. Senin kemarin, massa FPI berunjuk rasa di depan Mabes Polri dan menuntut Tito mencopot jabatan Kepala Polda Jawa Barat Inspektur Jenderal Anton Charliyan.

Anton dituding memprovokasi anggota ormas GMBI menyerang anggota FPI di Bandung. Ia mengaku sudah menjalankan tugas sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk saat memeriksa Imam Besar FPI Rizieq Syihab.

ARKHELAUS W.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Polisi Ditangkap Polisi karena Terlibat Narkoba, Kompolnas: Pelaku Bisa Kena TPPU

18 Agustus 2022

Ilustrasi pesta narkoba. Shutterstock.com
Polisi Ditangkap Polisi karena Terlibat Narkoba, Kompolnas: Pelaku Bisa Kena TPPU

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menyatakan polisi terlibat narkoba bisa dijerat dengan Undang-Undang Narkoba dan Undang-Undang TPPU.


Kompolnas Bela Narasi Ferdy Sambo, LBH Jakarta: Bentuk Lembaga Pengawas Independen

15 Agustus 2022

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andi Rian Djajadi (tengah) didampingi Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Nurul Azizah (kedua kanan) dan jajaran menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait kasus penghentian laporan dugaan pelecehan terhadap Putri Candrawathi di Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 12 Agustus 2022. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menghentikan penyidikan kasus dugaan pelecehan terhadap istri Irjen Pol Ferdy Sambo, Putri Candrawathi dengan terlapor Brigadir J karena tidak ditemukan peristiwa pidana. ANTARA/Reno Esnir
Kompolnas Bela Narasi Ferdy Sambo, LBH Jakarta: Bentuk Lembaga Pengawas Independen

LBH Jakarta menilai Kompolnas membela narasi Ferdy Sambo dalam kasus kematian Brigadir J sehingga perlu dibentuk lembaga pengawas independen.


Misteri Kematian Akseyna, Surat Telat Tiba 1 Bulan, dan Kompolnas Minta Maaf

7 Agustus 2022

Akseyna Ahad Dori. Facebook.com
Misteri Kematian Akseyna, Surat Telat Tiba 1 Bulan, dan Kompolnas Minta Maaf

Poengky Indarti mengungkapkan meminta maaf atas surat yang nyasar berkaitan dengan meninggalnya Akseyna.


BIN - Polisi Ikut 'Lobi' Omnibus Law, KontraS: Seperti Era Orba

15 Februari 2020

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi sejumlah menteri menyerahkan surat presiden dan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020. Pemerintah mengubah nama omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja menjadi RUU Cipta Kerja. TEMPO/M Taufan Rengganis
BIN - Polisi Ikut 'Lobi' Omnibus Law, KontraS: Seperti Era Orba

KontraS mengkritik keterlibatan BIN dan Polisi dalam pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja antara polisi dengan BIN.


Kompolnas Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Polda Metro dan Jatim

18 September 2019

Polda Jawa Timur menetapkan Veronica Koman sebagai tersangka, Kamis, 4 September 2019.
Kompolnas Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Polda Metro dan Jatim

Surat Kompolnas tersebut, diharapkan dapat ditanggapi oleh masing-masing Kapolda, mengenai klarifikasi dari kasus-kasus tersebut.


Dukung Veronica Koman, Aktivis HAM Lapor ke Kompolnas

18 September 2019

Gambar tangkapan layar unggahan di Facebook yang berisi selebaran DPO terhadap Veronica Koman.
Dukung Veronica Koman, Aktivis HAM Lapor ke Kompolnas

Veronica Koman dianggap sebagai korban kesewenang-wenangan Polda Jawa Timur.


Kasus Richard Muljadi, Kompolnas Dukung Bareskrim Awasi

3 September 2018

Richard Muljadi. Foto: Instagram.com/richardmuljadi
Kasus Richard Muljadi, Kompolnas Dukung Bareskrim Awasi

Penyidikan Richard Muljadi sedang berjalan di Polda Metro Jaya setelah pengusaha muda yang juga cucu konglomerat itu ditangkap pada 22 Agustus 2018.


Kompolnas Ungkap 3 Penyebab Menumpuknya Pangkat Kombes di Polri

4 Juli 2018

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) adakan konpres soal Revisi UU antiterorisme Andrea H Poeloengan, Bekto Suprapto Sekretaris, Poengky Indarti, Benediktus Bambang Nurhadi di gedung Kompolnas, 2 Juni 2017. TEMPO/Albert
Kompolnas Ungkap 3 Penyebab Menumpuknya Pangkat Kombes di Polri

Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian sebelumnya mengatakan akan ada penghentian kenaikan jabatan ke pangkat kombes di Polri untuk sementara.


Kompolnas: Keputusan Kapolri Soal Moratorium Kombes Terlambat

4 Juli 2018

Ilustrasi pangkat Kombes. TEMPO/Amston Probel
Kompolnas: Keputusan Kapolri Soal Moratorium Kombes Terlambat

Kompolnas menyatakan penumpukan pangkat di Polri bukan hanya pada pangkat kombes saja. Tetapi juga pada pangkat ajun inspektur tingkat satu.


Banyak Perwira yang Menganggur, Kompolnas Kritik Kinerja Polri

25 Maret 2018

Kapolri Jenderal Tito Karnavian melantik Kepala Polda Kalimantan Utara pertama, yakni Brigadir Jenderal Polisi Indrajit, Kamis, 15 Maret 2018.
Banyak Perwira yang Menganggur, Kompolnas Kritik Kinerja Polri

Perwira menganggur itu, kata anggota Kompolnas, biasanya terjadi selepas sekolah pimpinan Polri. Banyak jabatan kosong di polda di luar Jawa.