Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Emirsyah Tersangka, Menteri Rini Jelaskan Kondisi PT Garuda  

Editor

Elik Susanto

image-gnews
Menteri BUMN Rini Soemarno memberi salam kepada wartawan seusai memberikan keterangan terkait masalah Pertamina dengan PLN di Kementerian BUMN, Jakarta, 7 Januari 2016. ANTARA FOTO
Menteri BUMN Rini Soemarno memberi salam kepada wartawan seusai memberikan keterangan terkait masalah Pertamina dengan PLN di Kementerian BUMN, Jakarta, 7 Januari 2016. ANTARA FOTO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -   Menteri BUMN Rini Soemarno meyakini PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) sudah mengedepankan tata kelola perusahaan yang benar. Melalui tata kelola benar, proses pengadaan barang dan jasa perusahaan dapat diawasi serta bisa dipertanggungjawabkan.

"Garuda merupakan perusahaan publik, sehingga segala aksi korporasi selalu harus diputuskan melalui rapat umum pemegang saham (RUPS)," kata Rini, di Kantor Kementerian Perekonomian di Jakarta, Jumat, 20 Januari 2017.

Baca : KPK Tetapkan Eks Direktur Utama Garuda Emirsyah Satar sebagai Tersangka

Rini menanggapi kasus suap yang disangkakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada mantan Direktur Utama PT Garuda Emirsyah Satar dalam pembelian mesin jet produksi Rolls Royce. Rini menjelaskan, sebagai perusahaan publik terdapat mekanisme pengadaan barang dan jasa dimana tidak perlu melakukan koordinasi dengan pihak pemegang saham mayoritas.

Meski begitu, tambah Rini, sebagai kuasa pemegang saham Garuda, BUMN harus tetap berkoordinasi dengan dewan komisaris dan direksi yang merupakan wakil pemerintah di perusahaan. Pemegang saham mayoritas Kementerian BUMN tetap turut melakukan pengecekan bagi semua proses pengadaan barang di maskapai penerbangan "plat merah" tersebut.

"Pemerintah sebagai pemegang saham terbesar selalu mengecek setiap rencana pembelian termasuk mengawasi prosesnya. Secara 'day to day', pengawasannya terletak pada komisaris," kata Rini.

Baca : Temuan KPK Kasus Emirsyah Satar, Garuda dan Rolls Royce

Terkait kasus suap yang menjerat Emirsyah Satar yang merupakan Dirut Garuda periode 2005-2014 itu, Rini mengatakan dirinya tidak mengetahui duduk persoalan dan kronologisnya.
Menurut Rini, siapa saja yang terlibat dan mengetahui proses pengadaan barang dari Rolls Royce  di luar pengetahuannya.  "Proses pengadaan tersebut terjadi pada periode 2009 hingga 2012, saya tidak tahu."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Emirsyah Satar mengundurkan diri pada Desember 2014 atau sekitar 3,5 bulan sebelum masa jabatannya habis. "Pada akhir 2014 terjadi banyak perombakan susunan direksi. Jadi saya tidak hafal siapa-siapa saja," ujar Rini.

Pada Kamis, 19 Januari 2017, KPK mengumumkan Emirsyah Satar resmi sebagai tersangka kasus suap pengadaan pesawat dan mesin Garuda.  Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, dalam kasus ini ada indikasi suap lintas negara yang nilainya cukup signifikan terkait pengadaan mesin Rolls-Royce untuk pesawat Airbus milik Garuda Indonesia.

Emirsyah Satar Berpeluang Terjerat Pencucian Uang

Selain itu, kata Febri, yang bersangkutan juga menerima suap dalam bentuk uang dan barang, yaitu 1,2 juta euro dan US$ 180 ribu setara dengan Rp 20 miliar.  KPK juga menemukan suap dalam bentuk barang yang diterima Emirsyah Satar senilai US$ 2 juta. 

Vice President Corporate Communication Garuda Indonesia Benny S Butarbutar menyebut penggeledahan KPK di Kantor Garuda tidak berkaitan dengan kegiatan korporasi, tapi perseorangan.  "Sebagai perusahaan publik, Garuda menjalankan aktivitas bisnis secara ketat yang mengacu pada sistem GCG," ujar Benny.

Benny mengatakan, Garuda Indonesia menyerahkan kasus yang menjerat Emirsyah kepada KPK. Manajemen Garuda, kata Benny, akan kooperatif kepada penyidik.

ANTARA

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pertamina dan Kementerian BUMN Tebar 1.000 Paket Sembako Murah

6 hari lalu

Pertamina dan Kementerian BUMN Tebar 1.000 Paket Sembako Murah

Pertamina memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan


Erick Thohir Nonaktifkan Dirut Taspen Buntut Kasus Investasi Fiktif, Ini Profil Antonius Kosasih

19 hari lalu

Antonius Nicholas Stephanus Kosasih. Bizabo.com
Erick Thohir Nonaktifkan Dirut Taspen Buntut Kasus Investasi Fiktif, Ini Profil Antonius Kosasih

Menteri BUMN Erick Thohir nonaktifkan Direktur Utama Taspen Antonius Kosasih, buntut dugaan korupsi investasi fiktif di PT Taspen tahun anggaran 2019.


Mudik Gratis, Kementerian BUMN Sediakan Transportasi bagi Penyandang Disabilitas

23 hari lalu

Warga mengikuti mudik gratis bertajuk Mudik Dinanti, Mudik Di Hati BUMN, di JICT II Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin 17 April 2023. Total peserta program mudik gratis Pelindo Group 2023 mencapai 3.650 orang dengan menggunakan 73 unit bus yang di selenggarakan di beberapa kota seperti Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, dan Bulukumba. Tempo/Tony Hartawan
Mudik Gratis, Kementerian BUMN Sediakan Transportasi bagi Penyandang Disabilitas

Kementerian BUMN kembali gelar program mudik gratis bertema "Mudik Asyik Bersama BUMN 2024" jelang perayaan Ramadan 2024


Kemenhub Sebut 70 Persen dari Total Responden Minat untuk Mudik Jelang Ramadan

23 hari lalu

Sejumlah motor pemudik di Kapal KM Dobonsolo di Terminal Penumpang Tanjung Priok, Jakarta, Senin 17 April 2023. Pada program Mudik Gratis Sepeda Motor Naik Kapal Laut 2023, Kementerian Perhubungan menyediakan kuota sebanyak 5.000 sepeda motor dan 10.000 penumpang. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Kemenhub Sebut 70 Persen dari Total Responden Minat untuk Mudik Jelang Ramadan

Kemenhub menyebut hasil sementara survei menunjukkan, minat mudik tahun ini mencapai lebih dari 70 persen dari total responden.


Kasus Suap Lukas Enembe, Jaksa KPK Tuntut Bekas Kepala Dinas PUPR Papua 7 Tahun Penjara

25 hari lalu

Kepala Dinas PUPR Pemprov Papua dan pejabat pembuat komitmen, Gerius One Yoman, menjalani pemeriksaan lanjutan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 15 Agustus 2023. Gerius diperiksa sebagai tersangka korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji sebesar Rp1 miliar dan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua, KPK sebelumnya menetapkan dua orang tersangka Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Direktur PT. Tabi Bangun Papua, Rijatono Lakka.TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Suap Lukas Enembe, Jaksa KPK Tuntut Bekas Kepala Dinas PUPR Papua 7 Tahun Penjara

Kadis PUPR Papua Gerius One Yoman telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap Gubernur Papua Lukas Enembe.


Kasus Dugaan Korupsi Gubernur Maluku Utara, KPK Jadwalkan Pemanggilan 2 Anggota TNI Hari Ini

25 hari lalu

Tersangka Abdul Gani Kasuba melambaikan tangannya saat memasuki ruang pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Gubernur nonaktif Maluku Utara itu diperiksa sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji untuk proyek pengadaan barang dan jasa serta perijinan dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan barang bukti uang tunai Rp725 juta. TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Dugaan Korupsi Gubernur Maluku Utara, KPK Jadwalkan Pemanggilan 2 Anggota TNI Hari Ini

Kedua anggota TNI yang akan diperiksa KPK pada hari ini adalah ajudan Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Gani Kasuba.


Siap-siap Pulang Kampung, Kementerian BUMN Kembali Hadirkan Mudik Gratis

27 hari lalu

Pemudik motor gratis menggunakan kapal KM Dobonsolo tiba di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu, 26 April 2023. Kapal KM. Dobonsolo yang dioperatori PT Pelni untuk keberangkatan voyage 1 tanggal 25 April 2023 membawa sebanyak 713 unit motor dan 1.650 orang penumpang. Tempo/Tony Hartawan
Siap-siap Pulang Kampung, Kementerian BUMN Kembali Hadirkan Mudik Gratis

Kementerian BUMN mengumumkan program Mudik Asyik Bersama BUMN 2024. Mudik ini dihadirkan untuk masyarakat umum dengan menyediakan akomodasi seperti bus, kereta hingga kapal laut.


Implementasi Budaya AKHLAK Kementerian BUMN dalam Catatan Disertasi Dr Zuhdi Saragih

28 hari lalu

Dr Zuhdi Saragih, dosen Universitas Nasional Jakarta. Foto: Istimewa
Implementasi Budaya AKHLAK Kementerian BUMN dalam Catatan Disertasi Dr Zuhdi Saragih

Disertasi Dr Zuhdi Saragih beri catatan soal budaya AKHLAK sebagai core values BUMN yang dicanangkan Menteri BUMN Erick Thohir sejak Juli 2020.


Didesak Segera Tahan Firli Bahuri, Ini Respons Polri

28 hari lalu

Mantan Ketua KPK Firli Bahuri tiba di Gedung Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan lanjut kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Jumat 19 Januari 2024. ANTARA/Laily Rahmawaty)
Didesak Segera Tahan Firli Bahuri, Ini Respons Polri

Berkas perkara Firli Bahuri dikembalikan lagi oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada 2 Februari lalu karena belum lengkap.


Cerita Awal Pertemuan Dadan Tri Yudianto dengan Hasbi Hasan, Berawal dari Video Call Sang Istri

30 hari lalu

Terdakwa mantan Komisaris Independen PT. Wika Beton, Dadan Tri Yudianto, memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang dengan terdakwa Sekretaris MA nonaktif, Hasbi Hasan, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024. Dalam sidang tim Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan Dadan Tri Yudianto sebagai saksi dimintai keterangan untuk terdakwa Hasbi Hasan dalam pengembangan perkara tindak pidana korupsi dugaan kasus suap pengurusan Perkara di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam kasus perkara ini KPK telah menetapkan 17 orang tersangka diantaranya dua hakim MA, Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh. TEMPO/Imam Sukamto
Cerita Awal Pertemuan Dadan Tri Yudianto dengan Hasbi Hasan, Berawal dari Video Call Sang Istri

Dalam sidang kasus suap di Pengadilan Tipikor, Dadan Tri Yudianto beri kesaksian perkenalannya dengan sekretaris MA Hasbi Hasan.