TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan membuka lelang internasional (international competitive bidding/ICB) untuk menentukan kontraktor megaproyek pelabuhan internasional Patimban di Subang, Jawa Barat.
Baca: Gandeng Trump Hotel, Berapa Royalti yang Dibayarkan MNC?
Lelang internasional digelar karena biaya megaproyek senilai Rp 43 triliun, yang sebagian besar anggarannya dari utang luar negeri, tersebut bersifat untight loan (pinjaman tidak ketat). “Kontraktornya tidak harus perusahaan dari negara pemberi pinjaman,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Tonny Boediono, di kantornya, Senin, 23 Januari 2017.
Menurut Tonny, pemerintah akan membuka lelang kontraktor megaproyek setelah Jepang dan Indonesia menandatangani perjanjian pinjaman. Perjanjian itu ditargetkan terlaksana pada Juni-Juli 2017. “Agak mundur dari target semula Mei 2017,” katanya.
Baca: Ini Daftar Lengkap Perusahaan Donald Trump di Indonesia
Namun, untuk operator pelabuhan, pemerintah menunjuk PT Pelindo II (Persero). Tonny menerangkan, penunjukan itu memerlukan peraturan presiden sebagai syarat percepatan tanpa lewat lelang. “Bulan ini akan ada penentuan operatornya,” kata Tonny. Selanjutnya, Pelindo II akan bekerja sama dengan perusahaan swasta nasional dan swasta Jepang menjadi operator Patimban yang ditunjuk melalui beauty contest.
Perwakilan senior Japan International Cooperation Agency untuk Indonesia, Hiromichi Muraoka, mengatakan tidak tahu perusahaan swasta mana yang tertarik berkongsi dengan Pelindo II menjadi operator Patimban.
Baca: Asal Usul Kerja Sama Bisnis MNC Group-Trump Hotel
Namun, menurut Muraoka, perusahaan Jepang perlu mengetahui pasti ketentuan terperinci dalam perjanjian pinjaman antara Jepang dan Indonesia. “Jika mungkin banyak perusahaan kami menunjukkan minat, mereka belum tahu ketentuan konsesinya,” kata Muraoka.
Pertengahan Januari ini, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengatakan salah satu perusahaan besar Jepang, Mitsubishi, berminat menjadi operator Patimban. Berdasarkan informasi yang diperoleh Tempo, Mitsubishi bakal masuk ke Patimban melalui anak usahanya, Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line).
Menurut Muraoka, saat ini Jepang masih menunggu selesainya izin lingkungan proyek Patimban. Setelah itu, Jepang memerlukan permintaan resmi pinjaman dari Indonesia. “Kalau tidak, kami tidak bisa menyimpulkan perjanjian pinjaman,” ujar Muraoka.
Izin lingkungan merupakan salah satu isu terpenting yang dikhawatirkan Jepang dalam proses pembangunan Patimban. Sebelumnya, megaproyek pelabuhan Cilamaya di Karawang, yang awalnya akan dibiayai Jepang, dibatalkan lantaran PT Pertamina (Persero) memprotes. Lokasi proyek Cilamaya dianggap mengancam keberadaan jaringan pipa gas Off Shore North West Java.
KHAIRUL ANAM
