TEMPO.CO, Jakarta - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) akan menambah pembangkit listrik dengan total 75.900 megawatt (MW) hingga 10 tahun mendatang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2017-2026.
"Total pembangkit yang akan dibangun adalah 75,9 gigawatt (GW) yang tersebar di seluruh Indonesia sesuai target dan rasio elektrifikasi yang tercantum dalam RUPTL," kata Direktur Perencanaan PLN Nicke Widyawati pada rapat dengar pendapat di Komisi VII Selasa malam, 24 Januari 2017.
Baca:
Kapal Pembangkit Listrik Turki untuk NTB Masuk Awal 2017
BATAN Yogyakarta Uji Bahan Bakar Energi Alternatif
Nicke mengatakan transmisi yang ditambah sebanyak 67.785 kms dan gardu induk 165.554 MVA. Dengan penambahan kapasitas tersebut, kondisi kelistrikan di akhir 2019 ditargetkan dalam kondisi normal. Saat ini, kondisi kelistrikan 17 sistem pada akhir 2016, yakni 7 sistem normal dan 10 sistem siaga.
Ada pun penambahan kapasitas listrik ini mengikuti asumsi konsumsi listrik yang tumbuh sebesar 8,3 persen pada 2026. Asumsi tersebut menurun dari 8,6 dalam RUPTL 2016-2025 menjadi 8,3 persen pada RUPTL 2017-2026.
Simak:
Pembangkit Listrik Jawa-Bali akan Capai 30 Ribu Megawatt
Mercedes-Benz Mulai Rakit New E-Class di Bogor
"Penurunan konsumsi hanya terjadi di Jawa dan Bali, untuk di luar Jawa dan Bali, terjadi peningkatan 0,1 sampai 0,2 persen," kata Nicke.
PLN juga akan memprioritaskan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Mulut Tambang dan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) Wellhead dalam rangka meningkatkan keekonomian energi primer setempat dan efisiensi penyaluran tenaga listrik.
Dalam revisi RUPTL, program penyediaan listrik 35.000 MW tetap dijalankan namun realisasinya disesuaikan dengan pertumbuhan kebutuhan di masing-masing sistem.
Rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VII pada Selasa malam dihadiri oleh Direktur Utama PLN Sofyan Basir dan jajarannya. Sementara itu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman yang seharusnya mendampingi PLN, berhalangan hadir.
ANTARA
