TEMPO.CO, Washington- Sebuah situs yang menyaru sebagai situs Inquirer mengabarkan bahwa Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menandatangani perintah yang mengizinkan seluruh warga Asia datang ke AS tanpa visa. Kebijakan yang baru itu hanya memperbolehkan orang Asia tinggal di AS maksimal 180 hari untuk tujuan wisata atau bisnis. Lebih dari itu, mereka harus memiliki visa. Namun kanar ini diduga kuat hoax atau kabar palsu.
Seperti dikutip dari situs http://Inquirer.local-report.com Kamis, 26 Januari 2017, Trump mengatakan bhwa tujuan dari aturan yang baru tersebut adalah untuk memperkuat perdagangan antara AS dan Asia. "Asia adalah pertaruhan terbesarku untuk pertumbuhan ekonomi dan perdagangan," ujar presiden yang baru saja menggantikan Barack Obama itu. Ini bukanlah berasal dari situs Inquirer asli.
Baca juga:
Filipina Minta AS Hapus Nama Pemimpin Maoist Sebagai Teroris
Biaya Bangun Tembok Perbatasan AS-Meksiko Ratusan Triliun!
Beredar Dokumen, Penjara Guantanamo Akan Dibuka Kembali
Wacana itu muncul dalam diskusi ketika Perdana Menteri Jepang mengunjungi Trump beberapa hari setelah ia memenangkan pemilu. Sumber di White House mengisyaratkan bahwa Trump akan mencabut kebijakan bebas visa yang sama bagi Australia setelah membatalkan semua kesepakatan perdagangan dengan negeri kangguru tersebut.
Dalam kabar hoax itu aturan bebas visa bagi warga Asia bukan menjadi satu-satunya kebijakan yang ditandatangani Trump sejak dilantik pada 20 Januari lalu. Dia sudah menandatangani lima perintah baru, termasuk mempercepat kajian lingkungan dan menyetujui proyek-proyek infrastuktur prioritas.
Situs palsu itu juga menyebut Trump juga menandatangani perintah untuk mempercepat pembangunan proyek kontroversial, Dakota Access dan Keystone XL. Selain itu, dia menandatangani perintah untuk membatasi dana federal dari organisasi di dunia yang mempromosikan aborsi, termasuk International Planned Parenthood Federation.
Secara resmi, Trump juga telah membatalkan keikutsertaan AS dalam Trans-Pacific Partnership (TPP). Untuk memenuhi janji kampanyenya bahwa ia tidak ingin melibatkan AS dalam pakta 2015 tersebut, Trump menandatangani perintah untuk menarik AS dari keanggotaan TPP di Oval Office.
I ANGELINA ANJAR SAWITRI
