TEMPO.CO, Jakarta - Terkendalanya pelaksanaan proyek light rapid transit (LRT) karena masalah pembiayaan membuat pemerintah putar otak mencari solusi. Namun, hingga saat ini, solusi itu belum juga dapat meski pemerintah telah menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan.
Baca: Agen Travel Tolak Kebijakan Komisi Maskapai Garuda Indonesia
"Mau kami rapatkan lagi soal skema pembiayaan," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat dicegat di Istana Kepresidenan, Senin, 6 Februari 2017.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan peraturan presiden yang ada soal LRT, proyek tersebut harus dilaksanakan dengan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Namun, belakangan diketahui nilai proyek LRT terlalu besar untuk ditanggung APBN sepenuhnya.
Baca: Anak Usaha Pelindo II Ini Segera Melantai di Bursa
Sejauh ini, nilai dari proyek LRT diketahui mencapai puluhan triliun rupiah. Untuk LRT di Palembang, Sumatera Selatan, nilainya sekitar Rp 12 triliun. Sedangkan untuk proyek LRT daerah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek), nilainya ditaksir sekitar Rp 22 triliun dan itu baru prasarana saja.
Salah satu kendala anggaran yang tampak adalah pada pembangunan proyek LRT di kawasan Jakarta. Menurut pengembang Jakarta Propertindo, anggaran proyek yang nilainya sekitar Rp 6 triliun untuk Jakarta masih kurang Rp 2 triliun. Walhasil, mereka tengah mempertimbangkan untuk mencari sumber pendanaan lain meski perpres menyatakan proyek harus dibiayai APBN.
Baca: Kelebihan Variable Rate Tender Versi Bank Indonesia
Budi tidak memberi bocoran perihal opsi apa saja yang dipertimbangkan pemerintah untuk pembiayaan proyek LRT. Namun, ia memperkirakan sudah ada jawaban perihal itu dalam waktu sepekan ini. "Seminggu ini sebelum dirapatkan dengan Presiden Joko Widodo lagi," ujar Budi Karya lagi.
Sedangkan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Boeditjahjono menyatakan sejauh ini baru proyek LRT di Palembang saja yang bisa dibiayai dengan APBN. Untuk Jabodebek, masih harus dicari solusinya.
Baca: Listrik Bandara Soekarno-Hatta Padam 1 Jam, Ini yang Terjadi
"Nilai proyek terlalu besar untuk dalam waktu bersamaan membangun dua LRT. Kalau Sumsel, bisa diupayakan dengan APBN karena tidak terlalu besar. Hanya perlu perpanjangan pembayaran," ujarnya.
Ditanyai apakah Kementerian Perhubungan memberikan sejumlah usulan skema pembiayaan ke pemerintah, Prasetyo tidak bisa memberikan jawaban detail. Ia hanya menjawab bahwa secara pribadi dia mempertimbangkan pembiayaan dalam bentuk investasi. "Kalau saya (memilih) investasi. Tapi, apa mungkin investasi? Nah, ini harus dirapatkan," ujarnya.
ISTMAN M.P.
