TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyiapkan sejumlah opsi skema pembiayaan proyek kereta api ringan atau light rail transit Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (LRT Jabodebek) yang nilainya mencapai Rp 23 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani seusai rapat koordinasi di kantor Kemenko Kemaritiman Jakarta, pada Selasa, 7 Februari 2017, mengatakan pemerintah menyiapkan opsi di antaranya dengan menambah modal bagi konsorsium yang mengerjakan proyek tersebut yakni PT Adhi Karya Tbk.
Baca: Pembiayaan LRT Tak Hanya APBN, Pemerintah Sesuaikan Aturan
Berdasarkan Perpres 55 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit di Provinsi Sumatera Selatan dan Perpres 65 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Perpes Nomor 98 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggara Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi disebutkan bahwa pembiayaan proyek LRT masih bersumber dari APBN.
"Kalau dari sisi dukungan keuangan negara, opsi yang akan dibuka apakah dari sisi konsorsium bisa didukung melalui jaminan pemerintah tambahan injeksi modal lagi kepada konsorsium Adhi Karya sehingga mereka bisa melakukan penyelesaiannya," kata Menkeu Sri Mulyani.
Simak: Bank Indonesia Nyatakan Cadangan Devisa Naik 0,42 Persen
Dukungan pemerintah, dia melanjutkan, nantinya dalam bentuk PSO (public service obligation) yaitu penjaminan pemerintah untuk pengembalian dari dana investasi. "Kami usahakan supaya proyeknya bisa berjalan sesuai dengan tenggat waktunya," kata Sri Mulyani.
Rapat koordinasi tentang LRT Jabodebek itu dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kementerian Perhubungan, serta Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.
Sesuai arahan Presiden Jokowi, pemerintah akan tetap mengejar target penyelesaian proyek LRT Jabodebek pada awal 2019. Sementara LRT Palembang ditargetkan rampung pertengahan 2018 guna mendukung Asian Games 2018. PT Adhi Karya Tbk menjadi kontraktor untuk LRT Jabodebek, sementara PT Waskita Karya Tbk bertanggungjawab untuk pembangunan LRT di Palembang, Sumatera Selatan.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menuturkan opsi yang paling memungkinkan untuk membiayai proyek senilai Rp23 triliun itu adalah kombinasi dana investasi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Opsi yang paling mungkin itu investasi dan (dari) BUMN," katanya.
Sementara, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku pemerintah ingin skema pendanaan LRT Jabodebek bisa lebih fleksibel. Meski belum ada keputusan final, Luhut mengaku pemerintah terus mencari cara agar pendanaan dan penjaminan dana dari negera juga tetap berjalan.
"Jadi kami cari bagaimana supaya pendanaan ini dari PSO jalan, dari penjaminan juga jalan. Kemudian tadi lebih fleksibel kepada investor. Jadi Adhi Karya tidak hanya sebagai penggerak saja, tapi juga sekaligus investor. Kami tetap ingin (proyek ini) selesai pada triwulan pertama 2019," katanya.
ANTARA
