TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Akbar Faizal memprotes terjadinya insiden antara Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Chappy Hakim dan anggota Komisi Energi DPR Muhtar Tompo.
Menurut Tompo dalam konferensi persnya, insiden itu terjadi seusai Komisi VII menggelar rapat dengar pendapat dengan beberapa perusahaan pertambangan.
"Tindakan ini sungguh-sungguh keluar dari etika apapun. Perilaku barbar Presdir Freeport ini sekaligus penghinaan besar kepada pemerintah dan rakyat Indonesia," kata Akbar, yang juga politikus Partai BasDem, dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 9 Februari 2017.
Baca:
Freeport Klaim IUPK Sementara Membuat Nyaman Investor
Menko Darmin Gelar Rakor Pengendalian Inflasi
Hari ini, Komisi VII menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah perusahaan pertambangan. Rapat itu diwarnai insiden yang tidak menyenangkan. Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Mukhtar Tompo mengaku diperlakukan secara kasar oleh Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Chappy Hakim. "Beliau menunjuk dengan kasar ke arah dada saya sambil membentak dengan suara keras."
Mukhtar menuturkan, kejadian tersebut bermula saat dirinya ingin bersalaman dengan Chappy setelah rapat usai. Ketika ia menjulurkan tangan untuk bersalaman dengan Chappy, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara itu malah mengibaskan tangannnya dengan kasar. Setelah membantak Mukhtar, Chappy segera keluar meninggalkan ruang rapat.
Akbar mendesak Chappy untuk meminta maaf kepada publik atas tindakannya tersebut. Dia juga meminta induk perusahaan Freeport Indonesia di Amerika Serikat, Freeport-McMoran Inc, untuk meminta maaf. "Baik kepada Muhtar selaku pribadi, kepada institusi DPR, dan kepada pemerintah Indonesia," ujarnya.
Akbar juga meminta manajemen Freeport untuk memberhentikan Chappy dari jabatannya. Dia pun mendesak Presiden Joko Widodo untuk menghentikan sementara seluruh perjanjian dan kesepakatan dengan Freeport. "Sikap sangat keras ini perlu untuk menegakkan kehormatan Indonesia. Penghinaan kepada Muhtaradalah penghinaan kepada rakyat Indonesia."
Simak:
Begini Motif Anggota DPR Markus Mekeng Ikut Seleksi OJK
Kantor Cabang Digital BTN Sasar Nasabah Milenial
Adapun Mukhtar menyatakan akan berkonsultasi dengan anggota Komisi VII lainnya dan juga Fraksi Partai Hanura terkait langkah yang akan ditempuh selanjutnya. "Kami lagi bicarakan apakah akan ambil langkah hukum terhadap tindakan ini. Yang jelas, Ketua Fraksi saya (Nurdin Tampubolon) sangat marah mendengar kejadian ini," kata Mukhtar.
ANGELINA ANJAR SAWITRI | FAJAR PEBRIANTO
