Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pilkada 2017: Aceh, Papua dan Banten Paling Rawan

image-gnews
Badan Pengawas Pemilu (bawaslu) DKI Jakarta mengadakan simulasi pengawasan pemilu partisipatif dengan memanfaatkan teknologi di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Jakarta Utara, Rabu, 8 Februari 2017. TEMPO/Lani Diana.
Badan Pengawas Pemilu (bawaslu) DKI Jakarta mengadakan simulasi pengawasan pemilu partisipatif dengan memanfaatkan teknologi di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Jakarta Utara, Rabu, 8 Februari 2017. TEMPO/Lani Diana.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memastikan akan mengantisipasi kerawanan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2017 di semua daerah, bukan hanya di DKI Jakarta. Anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak, mengatakan timnya telah memerintahkan Panitia Pengawas meningkatkan supervisi di daerah-daerah pemilihan yang tergolong rentan terjadi politik uang dan kekurangan logistik. "Kami juga telah bekerja sama dengan Polri dan TNI agar menambah pengamanan di daerah rawan konflik," kata Nelson kepada Tempo, Jumat 10 Februari 2017.

Nelson mencontohkan pilkada Aceh yang tergolong rawan karena punya sejarah konflik. Bawaslu mencatat tindak kekerasan terjadi di Bumi Serambi Mekah dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Bawaslu juga menganggap Banten, yang tahun ini menggelar pemilihan gubernur, rawan karena memiliki indeks demokrasi yang rendah. "Kita tahu, Banten, unsur politik dinastinya masih sangat kental," ujarnya.

Baca juga: Aksi 112, Ketua PBNU Tahu Siapa Penggerak dan Tujuannya

Pilkada akan digelar serentak pada Rabu mendatang di 101 daerah pemilihan, diikuti oleh sedikitnya 41,2 juta pemilik hak suara. Warga di tujuh provinsi, yaitu Aceh, Banten, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat, akan memilih calon gubernur. Adapun pemilihan wali kota dan bupati digelar di 18 kota dan 76 kabupaten.

Sejak semula, Bawaslu telah menempatkan tiga daerah, yakni Aceh, Banten, dan Papua, sebagai daerah dengan indeks kerawanan tertinggi. Selasa lalu, dalam rapat koordinasi persiapan akhir pilkada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Badan Intelijen Negara menyatakan Papua dan Aceh termasuk daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi dalam pilkada karena merupakan wilayah konflik.

Di Papua, pemilihan gubernur hanya digelar di Provinsi Papua Barat. Namun 11 daerah lain di Provinsi Papua juga akan menggelar pilkada untuk memilih wali kota dan bupati.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun Aceh tak hanya memilih calon gubernur, tapi juga 20 bupati dan wali kota. Selain itu, pilkada Aceh dinilai rawan karena melibatkan partai lokal.

Baca juga: Begini Cara Jokowi Populerkan Kuliner Bakso di VLOG Youtube

Partai Aceh, misalnya, dalam pemilihan gubernur berkoalisi dengan Gerindra, PBB, dan PKS menyokong pasangan Muzakir Manaf-T.A Khalid. Adapun Partai Nasional Aceh dan Partai Damai Aceh berkoalisi dengan Partai Demokrat, PKB, dan PDI Perjuangan mencalonkan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah. Mereka akan melawan empat pasangan calon lainnya, yaitu Tarmizi A. Karim-Machsalmina Ali (Golkar, NasDem, PPP), Zakaria Saman-T. Alaidinsyah, Abdullah Puteh-Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, dan Zaini Abdullah-Nasaaruddin. Tiga pasangan terakhir merupakan calon perseorangan alias non-partai.

Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Komisaris Jenderal Lutfi Lubihanto, menyatakan akan mengerahkan lebih dari 113 ribu personel untuk pengamanan pilkada 2017, yang terdiri atas 71.969 anggota Polri dan 41.585 personel Brigade Mobil. TNI membantu pengamanan dengan menyiapkan 13 ribu personel dan 199 ribu anggota satuan perlindungan masyarakat. Total pengamanan gabungan ini diperkuat oleh 325 ribu personel. “Kami berkomitmen menyukseskan pilkada,” ujarnya.

MITRA TARIGAN | DEWI SUCI RAHAYU

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

15 jam lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.


Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

2 hari lalu

Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) mengangkat kotak suara untuk dipindahkan ke kantor RW 04 di kawasan Cempaka Putih, Jakarta, Selasa, 13 Februari 2024. Pendistribusian logistik pemilu itu diangkut menggunakan truk pengangkut (dump truck) dari gudang logistik dengan pengawalan ketat petugas gabungan. PPSU diperbantukan untuk mengangkut logistik tersebut dari gudang logistik untuk dibawa ke kantor RW maupun langsung ke TPS-TPS. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.


Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

2 hari lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.


Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

3 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik (dua dari kiri) meninjau kesiapan pelaksanaan Pemilu 2024 di Kantor KPU Kota Solo, Jumat, 26 Januari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.


KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

3 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.


DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

4 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.


MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

4 hari lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.


KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

5 hari lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

6 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

7 hari lalu

Cuplikan video Mayor Teddy dan Dokter Gunawan. TIktok
Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.