TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menyampaikan bahwa pemerintah akan terus mendorong pembiayaan proyek strategis nasional tanpa APBN. Adapun sejauh ini, kata dia, sudah tersedia pipeline (rencana induk) proyek infrastruktur senilai Rp 570 triliun.
Baca: BI Akan Keluarkan Kebijakan Baru Pengelolaan Dividen
“Itu yang akan kami dorong terus tanpa harus menggunakan APBN,” ujar Bambang setelah membuka Financial Closing Proyek Investasi Non-Anggaran Pemerintah di Istana Kepresidenan, Jumat, 17 Februari 2017.
Bambang merinci, angka Rp 570 triliun itu terdiri atas nilai proyek jalan tol, proyek hub pelabuhan, dan proyek kilang minyak. Adapun perkiraan nilai masing-masing adalah Rp 300 triliun untuk jalan tol, Rp 70 triliun untuk hub pelabuhan, dan Rp 200 triliun untuk kilang minyak.
Baca: Dolar Melemah di Tengah Ketidakpastian Kenaikan Suku Bunga
Nah, proyek-proyek itu, kata Bambang, bisa masuk ke skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) atau PINA (Proyek Infrastruktur Non-Anggaran). Untuk KPBU, investor masih mendapat jaminan dari pemerintah. Sementara itu, untuk PINA, sifatnya akan 100 persen murni pembiayaan swasta.
“PINA benar-benar 100 persen murni swasta. Tetapi kami fasilitasi supaya antara investor dan investee-nya bisa ketemu. Dan, proyek yang dikerjakan akan menjadi prioritas,” ujar Bambang. Bambang menambahkan, proyek yang akan diprioritaskan lebih dulu pembiayaannya adalah pembangunan tujuh hub pelabuhan, yang akan berurusan dengan PT Pelindo.
Ditanyai apakah pembiayaan non-anggaran pemerintah ini akan lebih ke penyertaan saham, Bambang membenarkan. Ia berkata, orientasi pembiayaan yang dipakai dalam hal ini adalah equity financing dibanding refinancing. Dengan kata lain, menyasar penyertaan saham dari pihak ketiga.
“Pihak ketiganya ini kami sasar, terutama selain PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) adalah pengelola dana jangka panjang, khususnya dana pensiun dan asuransi jiwa,” ujarnya mengakhiri.
ISTMAN MP
