TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta pihak yang berencana melakukan aksi 212 jilid II di depan gedung DPR/MPR pada Selasa, 21 Februari 2017, tidak mencatut nama NU dan kiai dari organisasi kemasyarakatan Islam itu.
"Kami mengingatkan saja, mencatut nama tokoh atau ormas tanpa konfirmasi yang cenderung memanfaatkan itu juga ada implikasi pidananya. Yang begini sebaiknya dihentikan," kata Ketua PBNU Bidang Hukum Robikin Emhas di Jakarta, Senin, 20 Februari 2017.
Baca juga: Massa 212 akan Minta Komisi Hukum DPR Bebaskan Rizieq Cs
Ia lantas mencontohkan pencatutan nama Rais Aam Syuriah PBNU KH Ma'ruf Amin terkait dengan rencana aksi 212.
"Dalam beberapa meme dan broadcast undangan berlabel aksi bela Islam 212 jilid II yang beredar dicantumkan nama KH Ma'ruf Amin di urutan pertama tokoh yang akan hadir," ucapnya.
Simak pula: Unjuk Rasa 212, Koordinator Aksi Klaim 40 Bus Sudah Datang
Robikin mengaku telah mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut. Ternyata Ma'ruf Amin tidak tahu-menahu soal kegiatan tersebut.
"Saya ingin sampaikan klarifikasi bahwa Kiai Ma'ruf sebagai Ketua Umum MUI, lebih-lebih sebagai Rais Aam Syuriah PBNU, tidak tahu-menahu dan tidak hadir dalam aksi tersebut," ujarnya.
Robikin berharap siapa pun inisiator dan penyelenggara aksi 212 jilid II tidak menggunakan nama Ma'ruf Amin sebagai penarik massa. Dia juga minta tidak ada pencatutan nama NU.
Lihat pula: GNPF dan FPI Absen Aksi 212, FUI Yakin Massa Tembus 10 Ribu
"Saya minta nama NU tidak dicatut, karena Pengurus Besar Nahdlatul Ulama juga tidak tahu-menahu aksi tersebut," tutur alumnus Pondok Pesantren Miftahul Huda, Gading, Malang, yang juga advokat ini.
ANTARA
Baca juga:
Kasus Pencucian Uang, Bendahara GNPF MUI Diperiksa Bareskrim
Pengamat Politik: Bisa Jadi SBY Pakai Jurus Pilpres 2014