TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengakui, data yang dimiliki oleh kementerian dan lembaga seringkali berbeda satu sama lain. Karena itu, kata dia, Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan kebijakan satu data atau one data policy.
"Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu mengemukakan, kita akan melakukan one data policy yang formatnya bisa saling diakses oleh setiap kementerian dan lembaga sehingga tidak ada lagi ego sektoral soal data," kata Bambang usai Konferensi Revolusi Data di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa, 21 Februari 2017.
Baca:
Menko Luhut Minta Garuda Terbang ke Toraja
Freeport Bakal Gugat ke Arbitrase, Luhut: Bagus Dong
Nantinya, Bambang berujar, Badan Pusat Statistik (BPS) yang akan menjadi sentral dari kebijakan tersebut. Kementerian dan lembaga, termasuk Bappenas, akan menjadi pelaksana kebijakan tersebut. "Data kan tidak hanya angka, tapi juga peta. Data itu mau kami rapikan menuju ke kebijakan satu data," tuturnya.
Bambang menambahkan, kebijakan satu data tersebut tak lepas dari e-government yang akan diluncurkan pemerintah. Saat ini, pemerintah tengah menyusun Peraturan Presiden mengenai e-government tersebut. "Di mana nanti sebanyak mungkin proses administrasi pemerintah bisa dilakukan melalui elektronik," ujarnya.
Simak:
Jokowi Minta Pegawai di Kementerian Ini Ajari Pedagang
Diprediksi Melemah, Kurs Rupiah Justru Naik Tipis
Menurut Bambang, data yang diharapkan akan seragam dengan kebijakan satu data harus lebih mudah diakses, baik oleh kementerian dan lembaga ataupun masyarakat. "Tapi, tidak semua data akan dibuka ke publik. Namanya pemerintah pasti punya diskresi, mana data yang boleh disampaikan dan mana yang harus disimpan," katanya.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
