Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jangan Hanya Freeport, Pemerintah Harus Tegas Juga Ke PT TEP

image-gnews
Minyak yang tumpah dari pertambangan minyak Montaro, di Laut Timor tahun 2009. Echo.net.au
Minyak yang tumpah dari pertambangan minyak Montaro, di Laut Timor tahun 2009. Echo.net.au
Iklan

TEMPO.CO, Kupang - Ketegasan pemerintah terhadap perusahaan raksasa PT Freeport Indonesia (FI) seharusnya bisa menjadi contoh bagi upaya negosiasi lain dengan sejumlah perusahaan asing di Indonesia, seperti PTTEP Australasia yang telah mencemari Laut Timor sejak 2009 silam.

"Penegakkan aturan dan kedaulatan atas sumber daya alam Indonesia harus diterapkan untuk semua perusahaan asing yang merugikan Indonesia," kata Direktur Ocean Watch Indonesia (OWI) Herman Jaya di Kupang, Kamis, 23 Februari 2017.

Baca juga:

Kasus Pencemaran Laut Timor Bentuk Lain Pelecehan Kepada Indonesia
Fadli Zon: Australia Bertanggung Jawab Pencemaran Laut Timor

Menurut Herman, salah satu perusahaan asing yang dinilai melanggar aturan yakni PT TEP Australasia yang merupakan anak usaha dari PT TEP yang berbasis di Bangkok, Thailand. PT TEP merupakan badan usaha milik negara milik Thailand yang banyak berinvestasi dalam minyak dan gas bumi di dalam dan luar negeri yang diantaranya memiliki 4 blok migas di perairan Sulawesi bekerja sama dengan Pertamina.

"Kalau pemerintah mulai tegas terhadap Freeport, maka tidak ada kesulitan untuk mendesak PT TEP yang telah melanggar aturan di Australia dan Indonesia untuk bertanggung jawab, karena pencemaran di Laut Timor," ujar Herman.

Baca pula: Australia Gelar Sidang Perdana Pencemaran Laut Timor ...

Seperti diketahui, ledakan anjungan minyak milik perusahaan patungan Thailand-Australia di Laut Timor pada 21 Agustus 2009 telah mencemari pantai selatan sejumlah pulau-pulau di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Salah satu dampak pencemaran menyebabkan komoditas rumput laut gagal total dan hasil tangkapan nelayan menurun hingga 80 persen dan menghilangnya jenis ikan-ikan di dasar Laut Timor. Padahal, dampak lainnya masih banyak seperti dampak ekologis, kesehatan, dan kerugian ekonomi lainnya.

Ketua Tim Advokasi Korban Petaka Tupahan Minyak Montara, Ferdi Tanoni mengatakan langkah Presiden Jokowi sangat tepat, namun perlu juga ketegasan kepada Pemerintah Australia yang hingga saat ini masih melindungi PTTEP untuk harus turut bertanggung jawab atas pencemaran di Laut Timor.

"Pemrintah Australia hingga saat ini cuci tangan dari kasus ini, padahal diantara kedua pemerintahan terdapat berbagai kesepakatan yang berkaitan dengan tumpahan minyak di laut," ujarnya.

YOHANES SEO

Simak:
Hadapi Tekanan Freeport, Menteri Jonan Tawarkan 3 Opsi
Diultimatum Freeport, Begini Jawaban Presiden Jokowi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

22 jam lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa Indonesia merupakan mayoritas pemegang saham PT Freeport.


Freeport Produksi 1,6 Miliar Pon Tembaga dan 1,9 Juta Ons Emas per November 2023

3 Desember 2023

Tambang Freeport. REUTERS/Muhammad Yamin
Freeport Produksi 1,6 Miliar Pon Tembaga dan 1,9 Juta Ons Emas per November 2023

Hingga November tahun ini, PT Freeport Indonesia telah memproduksi 1,6 miliar pon tembaga dan 1,9 juta ons emas .


Freeport Rogoh USD 370 Juta untuk Tutup Tambang Tembagapura pada 2041, Untuk Apa?

2 Desember 2023

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto (kedua kiri) bersama Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas (kedua kanan) meninjau pembangunan proyek Smelter Freeport di kawasan Java Integrated and Industrial Port Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur, Kamis, 2 Februari 2023. Pembangunan proyek tersebut kini mencapai 51,7 persen dan ditargerkan selesai pada akhir 2023. ANTARA/Rizal Hanafi
Freeport Rogoh USD 370 Juta untuk Tutup Tambang Tembagapura pada 2041, Untuk Apa?

Freeport menyiapkan dana sebesar 370 juta dolar AS untuk menutup tambang di Tembagapura.


Sejarah Konsesi Tambang PT Freeport Indonesia yang Kembali Diperpanjang hingga 2061

19 November 2023

Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Iriana Jokowi saat berkunjung ke Tambang Grasberg milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, 1 September 2022. Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
Sejarah Konsesi Tambang PT Freeport Indonesia yang Kembali Diperpanjang hingga 2061

Izin operasi tambang perusahaan Freeport Indonesia kembali diperpanjang hingga 2061. Begini awal mula konsesi tambang tembaga dan emas di Papua ini.


5 Rekomendasi Kuliner Khas Kupang, Memanjakan Lidah

17 November 2023

Kuliner khas dari Nusa Tenggara Timur atau NTT, Sei sapi dengan sambal luat. Foto: Instagram Se.suap
5 Rekomendasi Kuliner Khas Kupang, Memanjakan Lidah

Kupang memiliki berbagai kuliner yang patut dicoba. Simak daftarnya.


Kupang Masuk Daerah Rawan Gempa, Ini Pesan Bupati ke Warganya

2 November 2023

Potongan video menunjukkan gambar kantor Bupati Kupang mengalami kerusakan akibat gempa Kamis, 2 November 2023, pukul 04.04.45 WIB. (Istimewa)
Kupang Masuk Daerah Rawan Gempa, Ini Pesan Bupati ke Warganya

Korinus Masneno, mengingatkan warga setempat untuk tetap waspada dan selalu bersiaga terhadap potensi bencana yang terjadi tiba-tiba, khususnya gempa.


Gempa Magnitudo 6,6 Guncang NTT, Kantor Gubernur dan Bupati Kupang Rusak

2 November 2023

Potongan video menunjukkan gambar kantor Bupati Kupang mengalami kerusakan akibat gempa Kamis, 2 November 2023, pukul 04.04.45 WIB. (Istimewa)
Gempa Magnitudo 6,6 Guncang NTT, Kantor Gubernur dan Bupati Kupang Rusak

Kantor Gubernur NTT dan Bupati Kupang rusak akibat gempa bermagnitudo 6,6 yang mengguncang wilayah itu pada Kamis pagi tadi.


Siaga Darurat Bencana Kekeringan Ditetapkan, Kabupaten Kupang NTT: dari 1-30 Agustus

7 Agustus 2023

Dua bocah membawa jeriken kosong untuk mengisi air saat pembagian air bersih oleh pihak kepolisian di Kecamatan Alak, Kota Kupang, NTT, Sabtu, 19 September 2020. Satlantas Polres Kupang Kota membagikan 37 ribu liter air bersih kepada warga yang mengalami kekeringan sebagai bentuk kepedulian. ANTARA/Kornelis Kaha
Siaga Darurat Bencana Kekeringan Ditetapkan, Kabupaten Kupang NTT: dari 1-30 Agustus

Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan status siaga darurat bencana alam kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan.


Kemendag Targetkan Perpanjangan Izin Ekspor Freeport Rampung Pekan Ini

6 Juli 2023

Presiden Joko Widodo saat mengecek tambang bawah tanah Deep Mill Level Zone (DMLZ) PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, Kamis, 1 September 2022. Sumber: Biro Setpres
Kemendag Targetkan Perpanjangan Izin Ekspor Freeport Rampung Pekan Ini

Kemendag buka suara soal perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga milik PT Freeport Indonesia.


Perpanjangan Izin Ekspor PT Freeport, Stafsus Menteri ESDM: Masalah Waktu Pembangunan Smelter

12 Juni 2023

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto (kedua kiri) bersama Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas (kedua kanan) meninjau pembangunan proyek Smelter Freeport di kawasan Java Integrated and Industrial Port Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur, Kamis, 2 Februari 2023. Pembangunan proyek tersebut kini mencapai 51,7 persen dan ditargerkan selesai pada akhir 2023. ANTARA/Rizal Hanafi
Perpanjangan Izin Ekspor PT Freeport, Stafsus Menteri ESDM: Masalah Waktu Pembangunan Smelter

Staf Khusus Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara, Irwandy Arif, membantah pemerintah tidak tegas dalam melarang ekspor tembaga.