TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia sebagai negara berkembang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tidak buruk. Bahkan, menjadi salah satu negara yang memiliki pertumbuhan tinggi dalam satu dekade terakhir.
Menurut Sri Mulyani, karena dalam kurun waktu sepuluh tahun, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di kisaran 5,6 persen meski sempat diwarnai krisis pada 2008 dan 2009. “Kalau ada satu negara yang tumbuh tinggi itu penghargaan. Bahkan krisis itu menjadi depresment seperti yang terjadi di 1930,” katanya di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis, 23 februari 2017.
Baca Juga: BPS: Pertumbuhan Ekonomi 2016 Sebesar 5,02 Persen
Namun kata Sri Mulyani, pada saat yang sama perlu juga dikritisi. Semenjak bergabung dalam pemerintahan sebagai Kepala Bappenas, Menteri Keuangan di era SBY, dan Direktur Pelaksana Bank Dunia, dan kembali lagi menjadi Menteri Keuangan, menurutnya, kualitas pertumbuhan patut untuk diteliti. Karena untuk Indonesia, dampak 1 persen dari pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan juga tidak selalu sama.
Sri Mulyani mencontohkan, pada 2011 sampai 2012, angka kemiskinan turun. Yakni setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi, kemiskinan turun sebesar 0,106 persen. Sedangkan untuk periode 2013 hingga 2015, terjadi kemerosotan. Yakni dari 1 persen pertumbuhan ekonomi hanya menurunkan kemiskinan sebesar 0,033 persen.
“Jadi merosotnya cukup tajam. Sebetulnya kalau dilihat di 2013-2015 itu masa harga komoditi menguat, kemudian turun. Ini pasti berpengaruh dengan Indonesia, karena suka atau tidak, ekonomi Indonesia masih tergantung dan diwarnai komoditas ini,” ujar Sri Mulyani.
Simak: Menkeu: Kalau Freeport Berhenti, Jatuh Sahamnya
Sri Mulyani menambahkan, jika dilihat dari sisi kemiskinan, maka kantong kemiskinan di Indonesia masih terkonsentrasi di pedesaan. Meskipun jika dilihat dalam skala besar, kemiskinan tetap terkonsentrasi di luar pulau-pulau Jawa, terutama di wilayah Maluku dan Papua yang mencapai 21,9 persen. Hal tersebut membuat pemerintah dilematis dalam membicarakan alokasi anggaran dan belanja negara.
Menurut Sri Mulyani, setiap kali pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan alokasi anggaran, maka by devote akan terkonsentrasi di Jawa. Sehingga banyak anggota DPR yang menanyakan di luar pulau Jawa, terutama di wilayah luas tapi densitynya sangat kecil. “Ini bukan suatu berpihak atau tidak berpihak, tapi ini tantangan kebijakan setiap rupiah di APBN untuk diletakkan dimana, dan diletakkan dalam bentuk apa. Karena itu berarti sekali.”
DESTRIANITA
