TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah meluncurkan program penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT). Presiden Joko Widodo memimpin langsung penyaluran BPNT yang dilakukan di Gedung Pusat Olahraga Persahabatan Korea-Indonesia (POPKI) Cibubur, Jakarta, Kamis, 23 Februari 2017.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani, mengatakan program BPNT bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat (KPM). "Ini menggantikan program subsidi beras sejahtera (Rastra)," kata Puan yang membuka acara peluncuran.
Baca : Survei: Harta 4 Orang Terkaya Setara 100 Juta Orang Miskin
Program bantuan pangan non tunai merupakan kelanjutan program keluarga harapan yang sudah disalurkan di 68 kabupaten dan kota. Saat ini sudah ada 15.878 agen layanan keuangan digital dan laku pandai yang siap menyalurkan bantuan pangan.
Jenis pangan yang disalurkan ialah beras dan gula. Setiap bulannya KPM mendapatkan bantuan sebesar Rp 110 ribu yang bisa ditukarkan dengan beras dan gula. Sebanyak 1.879 keluarga mewakili penerima bantuan pangan untuk wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menyatakan pengambilan bahan pangan dilakukan melalui kartu kombo. Para penerima dapat mengambilnya di warung-warung yang sudah ditunjuk pemerintah. "Langkah ini semakin memudahkan penerima," kata dia.
Baca : Kementerian Koperasi Gandeng Kemendikbud Kembangkan Koperasi
Penyaluran BPNT dilakukan serentak di 44 kota. Kementerian Sosial menargetkan penyaluran di 2017 sebanyak 1,286 juta keluarga penerima manfaat. Nilainya mencapai Rp 1,7 triliun. Tahun depan, pemerintah menargetkan menambah KPM menjadi 10 juta.
Ikut mendampingi presiden, Menteri Sosial Khofifah lndar Parawansa, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno. Lalu Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad dan Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti.
ADITYA BUDIMAN
