TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menginginkan agar ada sinergi pembangunan tata kelola pemerintah di daerah dan pusat agar seluruh program kementerian juga diketahui pemerintah daerah.
"Kami ingin pembangunan tata kelola pemerintahan bisa makin efektif dan pola-pola apa saja yang mau dibangun. Karena masing-masing daerah itu ada fokus program," ucap Tjahjo saat hadir di acara Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan di Hotel Clarion Makassar, Selasa, 28 Februari 2017.
"Jangan sampai pusat punya perencanaan daerah tapi daerah tak mengetahuinya. Jadi Presiden Jokowi ingin lima tahun itu infrastruktur selesai."
Baca juga: Polisi Malaysia Cari Istri Kim Jong-nam, Eks Pramugari
Menurut dia, sekarang Presiden dalam sepekan 4-5 kali memanggil gubernur untuk rapat kabinet untuk ditanya apa program prioritas di daerahnya masing-masing. "Apa yang menghambat program strategis pusat menyangkut infrastruktur ekonomi maupun sosial yang belum jalan. Tapi prinsipnya arahan Bapak Presiden, program daerah ini harus fokus," tutur Tjahjo.
Selain itu, kata Tjahjo pemerintah juga ingin mengangkat pertumbuhan daerah. Namun ia mengaku nanti akan membicarakan hal yang dikerjakan tahun ini dan 2018. "Proyek strategis nasional tahun ini Pak Jokowi mau berkesinambungan. Kalaupun mau ditambah atau tidak, nanti dilihat kondisinya," kata Tjahjo.
Sebab, Tjahjo menjelaskan, anggaran itu juga harus dibagi adil, apakah mau 60-40 atau 70-30. Karena, tutur dia, arah Presiden Jokowi saat ini program kementerian lembaga pusat lebih banyak sekarang pindah ke daerah. "Nanti ada hitung-hitungan dari Bappenas dan Menteri Keuangan. Intinya adalah Bappenas ke keuangan dan pemerintah daerah nanti," kata dia.
Baca juga: Raja Arab Datang, Fadli Zon: Indonesia Penting bagi Arab
Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo mengaku harus ada koordinasi dengan kementerian jika ingin ke daerah agar pemerintah daerah juga bisa siap. "Sekarang kan sudah ada handphone, tinggal koordinasi saja kalau menteri mau ke daerah supaya saling tahu," ucap Syahrul.
Namun, Syahrul meminta agar jangan terlalu banyak menteri yang mengkoordinir daerah. "Harus bagi-bagi tugas apa yang menjadi sektoral harus jelas," ucap Syahrul. "Menteri juga kalau turun di lapangan beri tahu ke gubernur. Karena kadang menteri masuk satu kabupaten itu-itu saja menterinya."
DIDIT HARIYADI
