TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana menyubsidi angkutan barang di Papua. Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, pihaknya sudah mengalokasikan anggaran 10 persen untuk pembangunan infrastruktur di Papua.
Budi menjelaskan, ini merupakan implementasi program pemerataan pembangunan di Indonesia bagian timur. Menurut dia, pembangunan infrastruktur dimulai dengan pengadaan tol laut dan pemberian subsidi angkutan barang di Papua.
Baca: Terminal Pulogebang Sepi, Pengamat: Jadikan Saja Pusat Bisnis
“Karena itu, selain memberikan subsidi untuk masyarakat bepergian, kami menyubsidi angkutan barang di Papua," katanya dalam keterangan tertulis, Senin, 6 Maret 2017.
Budi berujar, pembangunan infrastruktur transportasi laut dan penyeberangan perlu dioptimalkan demi mendukung konektivitas antarpulau serta angkutan barang di Papua. Menurut dia, dengan adanya tol laut, disparitas harga antara timur dan barat dapat dikurangi.
"Saat ini kita sudah dapat mencapai wilayah di Timika, Merauke, Manokwari, dan kita akan tingkatkan untuk dapat mencapai wilayah yang berada di ketinggian (pegunungan)," tuturnya.
Baca: Plt Gubernur DKI: Dasar Hukum Kereta Ringan Mendesak Dibahas
Selain itu, Budi menuturkan, diperlukan pengembangan transportasi sungai untuk dapat menuju ke daerah terpencil atau terdalam di wilayah Papua. Distribusi barang lewat sungai sudah dilakukan tahun ini di Merauke, Timika, dan Asma ke wilayah utara. "Sehingga angkutan barang bukan hanya di daerah pantai, melainkan juga di daerah sungai sehingga harga barang akan lebih murah," ujarnya.
Tidak hanya mengembangkan transportasi air, Kementerian Perhubungan akan mengembangkan transportasi udara di Papua untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil. Budi mengatakan pihaknya akan membangun delapan bandar udara yang panjangnya lebih dari 1.000 meter sehingga bisa digunakan oleh pesawat ukuran besar.
“Harapannya saudara-saudara kita yang tinggal di daerah yang lebih tinggi (pegunungan) dapat dicapai dengan pesawat yang lebih besar," ucapnya.
AHMAD FAIZ
