Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Direktorat Pajak Prediksi Penerimaan Pajak Barang Mewah Stagnan

image-gnews
REUTERS/Sean Yong
REUTERS/Sean Yong
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan pihaknya memproyeksi tak ada target pertumbuhan di sektor penerimaan pajak pertambahan nilai barang mewah di tahun 2017.

Menurutnya, realisasi PPnBM tahun 2016 sebesar kurang lebih Rp 15 triliun akan menjadi patokan penerimaan tahun ini. "Tidak ada tambahan ataupun pengurangan," kata Hestu, Rabu, 8 Maret 2017.

Menurut dia laju perekonomian yang cenderung stabil membuat proyeksi PPnBM tak muluk-muluk. Karena itu juga pemerintah memutuskan untuk tak menaikan tarif pajak tahun ini. Sebab, tarif pajak juga mencerminkan tingkat daya beli yang ada di lapangan.

Baca: Menteri Airlangga : Kaltara akan Jadi Pusat Pemurnian Mineral

Sebagai langkah untuk sedikit meningkatkan realisasi, Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 tahun 2017. Pembaharuan dari aturan yang dikeluarkan 2015 lalu merevisi kode HS dari 10 digit menjadi 8 digit lantaran ada perubahan kode yang digunakan Direktorat Bea Cukai. "Agar administrasinya mudah, ada potensi kenaikan impor kapal pesiar dan yacht," kata Yoga.

Direktur Eksekutif for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo mengatakan revisi lanjutan ihwal pajak penerimaan barang mewah tersebut setidaknya cukup untuk mempertahankan realisasi tahun lalu. Musababnya PMK Nomor 35 Tahun 2017 yang diterbitkan akhir Februari lalu merevisi kode HS mengikuti perubahaan regulasi Asia Tenggara. Menurutnya, jika pemerintah tak segera merevisi kode HS tersebut, barang impor mewah takkan bisa masuk ke Indonesia.

Simak: Karyawan Freeport Mengadu ke DPR, Begini Respons Fadli Zon

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Yustinus mengatakan menyasar pajak ke orang-orang tergolong mampu merupakan langkah ekstensitikasi pajak yang wajar sebagai langkah ekstensifikasi jangka panjang. Musababnya kala kini penerimaan negara banyak jebol lantaran jeleknya sistem perpajakan dan mudahnya kongkalikong petugas dengan wajib wajak. "Tapi perlu ada redesign sistem informasi, organisasi, sumber daya manusia, dan peraturan yang lebih baik dari yang ada sekarang," kata dia.

Berdasarkan data pemerintah, tarif pajak barang mewah sebesar 20-75 persen cukup ampuh meningkatkan penerimaan pajak tahun 2016. Sepanjang tahun lalu, realisasi PPnBM tumbuh lebih dari 30 persen dari tahun 2015. Rinciannya PPnBM dalam negeri tumbuh dari Rp 7,5 triliun menjadi Rp 10 triliun. Begitu juga dengan PPnBM impor yang tumbuh dari Rp 3,6 triliun menjadi Rp 4 triliun dan PPN/PPnBM lainnya yang tumbuh menjadi Rp 350 miliar dari Rp 223 miliar.

Simak: Arab Saudi-Indonesia Sepakati Penerbangan Unlimited

Analis pasar modal dari Asjaya Indosurya William Surya mengatakan pasar hunian mewah juga berpeluang tumbuh. Menurutnya ada lebih dari 170 juta warga Indonesia yang berada diusia produktif. Begitu pula tren kebutuhan menyewa eksekutif asing perusahan lokal yang terus menanjak. "Meski ketimpangan di Indonesia tinggi, tetap saja secara jumlah itu amat besar," kata dia.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan pemerintah takkan mengintervensi industri properti. Sistem pasar, kata Sofyan, akan dilepas sesuai dengan tren dan kemampuan swasta dan permintaan masyarakat. "Pemerintah amat pro bisnis," kata dia kepada Tempo beberapa waktu lalu. Untuk mengatasi pelebaran kesenjangan, pemerintah membangun jutaan rumah rakyat dan akan segera meluncurkan paket kebijakan reforma agraria yang menyediakan lahan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah.

GHOIDA RAHMAH

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

5 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ditemui usai buka puasa bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

Nama Menteri Keuangan Sri Mulyani diajukan untuk menjadi saksi dalam sidang sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.


Cek Besaran Potongan Pajak Sesuai Penghasilan untuk THR 2024

11 jam lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Cek Besaran Potongan Pajak Sesuai Penghasilan untuk THR 2024

THR bagi karyawan swasta akan dikenakan PPh Pasal 21 dengan cara dipotong oleh pemberi kerja untuk disetorkan ke negara. Berapa besaran pajaknya?


Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

15 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.


Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

15 jam lalu

Pegawai membantu wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak secara online melalui e-Filling di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 31 Maret 2023. Kementerian Keuangan telah menerima 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi hingga pukul 09.00 WIB dan angka tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga batas pelaporan SPT Tahunan berakhir yakni 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

Ditjen Pajak membeberkan simulasi perhitungan THR dan bonus berdasarkan skema penghitungan PPh Pasal 21 terbaru yakni dengan skema TER.


Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

15 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan dari CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson. Instagram
Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu Bos Freeport pada Rabu kemarin. Ia mendiskusikan banyak hal, mulai dari perekonomian global hingga kabar pensiun.


Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

15 jam lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

Warganet ramai membicarakan pengenaan PPh pasal 21 dengan skema terbaru membuat nilai THR dan bonus pekerja langsung menciut. Benarkah?


Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

18 jam lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.


THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

19 jam lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

Stafsus Presiden Dini Purwono mengatakan pemerintah bukan pihak dalam sengketa pilpres.


Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

1 hari lalu

Warga menerima bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah.  TEMPO/Subekti.
Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

Dari anggaran Perlinsos Rp496,8 triliun, hanya Rp75,6 triliun disalurkan untuk bansos di Kemensos. Lainnya untuk berbagai subsidi termasuk BBM


Viral Barang Bawaan Penumpang ke Luar Negeri Harus Dilaporkan, Ini Bunyi Peraturannya

2 hari lalu

Bea Cukai Kembali Tegaskan Aturan Barang Bawaan dari Luar Negeri
Viral Barang Bawaan Penumpang ke Luar Negeri Harus Dilaporkan, Ini Bunyi Peraturannya

Barang bawaan penumpang ke luar negeri harus dilaporkan agar sekembalinya ke Tanah Air tidak kena pajak impor. Ini bunyi peraturannya.