TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan proram KTP elektronik menghadapi problem besar akibat perkara korupsi. Korupsi membuat sistem yang ingin dibangun menjadi kacau. "Sekarang sistemnya menjadi bubrah semua gara-gara anggarannya dikorupsi," kata Presiden, Sabtu, 11 Maret 2017, seusai menghadiri pembukaan pameran mebel di JIExpo, Kemayoran, Jakarta.
Menurut Presiden, jika saja program e-KTP terlaksana dengan benar, masalah keadministrasian akan terselesaikan. Seperti urusan paspor, SIM, perpajakan, urusan di perbankan, Pilkada, hingga Pilpres. "Semuanya kalau sistem yang dibangun ini benar, ini sudah rampung."
Baca: 9 Politikus Ini Kompak Menyangkal Terima Duit E-KTP
Korupsi, kata Presiden, membuat proyek KTP elektronik itu terkendala. Misalnya kekurangan blanko, dan keterlambatan pelaksanaan di sejumlah daerah. Ini tak lain akibat pejabat di Kementerian Dalam Negeri menjadi ragu-ragu mengambil tindakan. "Di Kemendagri sekarang ini semuanya juga ragu-ragu. Resah melakukan sesuatu karena juga takut." Bahkan, ada 32 pejabat Kemendagri yang bolak-balik dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi.
Presiden meminta maaf jika banyaknya kendala membuat proyek e-KTP terhambat. "Kami mohon maaf, karena masih ada problem-problem seperti ini." Proyek senilai hampir Rp6 triliun ini, kata Presiden, pada akhirnya hanya mengubah KTP yang dulunya kertas, sekarang plastik. "Hanya itu saja. Sistemnya lupakan."
Baca Juga:
Baca juga: Revisi UU KPK, Operasi Tangkap Tangan Terancam Tidak Ada
Perkara korupsi e-KTP melibatkan sejumlah nama-nama besar. Selain pejabat di Kemendagri, kasus ini melibatkan sejumlah nama-nama pejabat yang pernah duduk di Komisi II DPR yang menangani pemerintahan dalam negeri.
AMIRULLAH SUHADA
