Belanda Tangkap dan Deportasi Menteri Turki  

TEMPO.CO, Rotterdam — Kepolisian Belanda menangkap Menteri Urusan Keluarga Turki, Fatma Betul Sayan Kaya, yang berada di gedung konsulat Turki di Kota Rotterdam, Ahad dinihari waktu setempat.

Seperti dilansir NOS, Ahad, 12 Maret 2017, aparat keamanan Belanda dengan senjata lengkap memasuki gedung konsulat Turki, setelah pemerintah Belanda menyatakan Sayan Kaya merupakan orang asing yang tidak diinginkan, “Sehingga harus ditangkap dan dideportasi.”

Baca: Setelah Jerman, Erdogan Tuding Belanda seperti Nazi

Situasi di dalam gedung konsulat memanas setelah polisi hampir menderek mobil dengan Sayan Kaya di dalamnya, dan akan membawanya hingga ke perbatasan Jerman.

Sayan Kaya yang sempat menolak keluar dari mobil akhirnya menyerah dan meninggalkan mobil tersebut.

Perempuan berhijab itu kemudian dibawa oleh aparat Belanda keluar dari gedung konsulat dengan pengamanan ketat menuju perbatasan Jerman untuk dideportasi.

Wali Kota Rotterdam memerintahkan aparat untuk membersihkan pusat kota yang diduduki oleh warga Belanda keturunan Turki, yang memprotes pengusiran terhadap Sayan Kaya.

Baca: Khawatir Rusuh, Belanda Larang Masuk Menteri Luar Negeri Turki

Aksi ini dinilai sebagai balasan atas penyegelan kedutaan dan konsulat Belanda di Turki. Ketegangan kedua negara meningkat menyangkut kampanye Turki di Eropa. 

Ketegangan kedua negara sesama anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) itu meningkat setelah pemerintah Belanda melarang Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu, terbang ke Rotterdam.

Sayan Kaya juga dihadang oleh kepolisian Belanda untuk masuk ke konsulat Turki di Rotterdam.

Kedua menteri ini datang ke Belanda untuk berbicara di acara rapat umum guna menyampaikan masalah referendum yang akan digelar di Turki pada April mendatang.

Pemungutan suara itu dianggap penting demi melanggengkan kekuasaan Erdogan karena presiden Turki selama ini hanya jabatan seremonial belaka.

Sebanyak 300 ribu warga Belanda keturunan Turki memiliki hak pilih dalam referendum untuk mengubah konstitusi Turki tersebut.

Namun pemerintah Belanda khawatir rapat umum Turki bakal menimbulkan ketegangan di masyarakat, karena pada Rabu pekan depan negeri Kincir Angin itu akan menggelar pemilihan parlemen yang didominasi kelompok anti-imigran.

NOS | THE SPECTATOR INDEX | REUTERS | SITA PLANASARI AQUADINI