TEMPO.CO, Jakarta - Pertemuan para kepala lembaga negara dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Selasa, 14 Maret 2017, antara lain membahas tentang perkara korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengaku menyampaikan masalah korupsi dan hak angket kasus e-KTP kepada Presiden Joko Widodo.
"Saya sampaikan dalam pembicaraan informal," kata Fahri saat ditanyai di Istana Kepresidenan. Ia tidak membicarakannya dalam rapat formal karena kesempatannya hanya untuk ketua lembaga negara.
Baca:
Bantah Fahri Hamzah, KPK: Tak Ada Konflik Kepentingan dalam Kasus E-KTP
Menurut Fahri, Presiden Jokowi belum tahu banyak perkara korupsi itu karena belum menerima laporan. Saking belum tahu banyak, ucap dia, Presiden terkaget-kaget ketika mendengarkan penjelasannya.
Salah satu hal yang membuat Presiden kaget, ujar Fahri, adalah tentang audit Badan Pemeriksa Keuangan. Presiden belum tahu proyek pengadaan e-KTP sudah pernah diaudit BPK sebanyak tiga kali dan hasilnya tidak ada masalah.
Baca juga:
Lulung Dipecat, Djan Faridz: Kita Doakan Dia Masuk Surga
Hal lain yang juga disinggung Fahri adalah potensi konflik kepentingan karena Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya menjabat Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Menurut Fahri, Agus Rahardjo mendukung konsorsium yang kalah dalam tahap pengadaan e-KTP. “Itu jelas sekali.”
Dari keterangan yang disampaikan para mantan pejabat Kementerian Luar Negeri, tutur dia, ada konflik kepentingan dalam perkara ini. Namun ia tidak menjelaskan mengenai konflik kepentingan itu. Hanya, ia meminta Agus segera mengundurkan diri.
Banyak nama besar dari kalangan legislatif dan Kementerian Dalam Negeri disebut sebagai penerima suap untuk memuluskan proyek senilai Rp 5,84 triliun itu. Menurut KPK, perkara korupsi ini merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun.
ISTMAN M.P.
Video Terkait:
Setya Novanto: Saya Tidak Terima Dana Itu
Brebes Kekurangan 150.000 Blangko KTP Elektronik
E-KTP: Satu Proyek, Berjibun Masalah
