Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPRD Banten Rombak Total Susunan Alat Kelengkapan Dewan  

image-gnews
Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten. DOk/TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten. DOk/TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Serang - Susunan alat kelengkapan dewan (AKD) pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dirombak total, mulai ketua komisi, badan peraturan daerah, hingga badan kehormatan. Hanya jabatan badan anggaran yang belum ditentukan lantaran masih dibahas di internal pimpinan Dewan.

Rapat paripurna DPRD Banten, Rabu, 15 Maret 2017, menetapkan, Komisi I saat ini diketuai H.M. Kuswandi dari Partai Gerakan Indonesia Raya dengan Wakil Ketua Yoyon Sujana (Partai Demokrat) dan Sekretaris H Ahmad Kurtubi Su'ud (Partai Persatuan Pembangunan). Di Komisi II, ada Ketua A.H. Yansen Tambunan (Partai Demokrat), Wakil Ketua Sanuji Pentamarta (Partai Keadilan Sejahtera), dan Sekretaris Andra Soni (Partai Gerindra). Komisi III diketuai H Iskandar (PPP) dengan Wakil Ketua Muhammad Faizal (Partai Golongan Karya), dan Sekretaris Hj Anita Indahwati (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan).

Ketua Komisi IV dijabat Eri Suhaeri (PDIP) dengan Wakil Ketua Thoni Fathoni Mukson (PKB) dan Sekretaris H Nazib Hamas (PKS). Di Komisi V, ada Ketua Fitron Nur Ikhsan (Partai Golkar), Wakil Ketua Gunaral Supriadi (Partai Hati Nurani Rakyat, dan Sekretaris Dedi Jubaedi (Partai NasDem).

Selanjutnya, Ketua Badan Peraturan Daerah (Baperda) dijabat Abdul Roji (Partai Kebangkitan Bangsa) dengan Wakil Ketua Upiyadi Mouslekh (Hanura). Sedangkan Badan Kehormatan (BK) diketuai Hasan Maksudi (Golkar) dengan Wakli Ketua Ade Awaludin (Gerindra).

Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah mengatakan, untuk jabatan Ketua Badan Anggaran belum ditetapkan karena harus dibahas lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan pimpinan Dewan. "Ya, secepatnyalah. Kalau itu, bagaimana kesepakatan pimpinan. Kan, saya pemimpinnya. Nanti gimana saya, itu rahasia," ujarnya, Rabu, 15 Maret 2017.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut dia, Ketua Badan Anggaran nantinya harus mampu meracik secara baik dari sisi kepentingan anggaran dan politik anggaran. "Korelasinya tentu saja dengan RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) dan musrenbang," tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi PKB Thoni Fathoni Mukson yakin sejak awal fraksinya bisa mendapat posisi ketua AKD selain komisi sesuai dengan target yang ditentukan. Menurut Thoni, susunan AKD saat ini sudah sesuai dengan harapan. "Sejak awal, kami optimistis dapat satu posisi ketua AKD di luar komisi. Alhamdulillah, kami dapat posisi Ketua Baperda, sesuai dengan target itu," kata Thoni.

WASI’UL ULUM


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

21 hari lalu

Nurdin Halid. TEMPO/Subekti
Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan


Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

29 hari lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (tengah) bersama Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, dan Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, beserta jajarannya dalam konferensi pers di Basecamp DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Defara
Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

Kaesang Pangarep mengatakan, meski PSI tidak lolos ke Senayan, perolehan kursinya di DPR meningkat sekitar 200 persen.


William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

32 hari lalu

William Aditya Sarana. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meraih suara terbanyak untuk caleg DPRD DKI dalam Pemilu 2024. Di mana dapilnya? Ini profilnya


Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan

37 hari lalu

Dokumentasi Ketua DPD PDI Perjuangan Bali Wayan Koster saat diwawancara di Denpasar.ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan

Wayan Koster mengatakan PDIP masih menjadi partai terkuat di Pulau Dewata meskipun capres-cawapresnya belum berhasil menang.


Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

46 hari lalu

Perhelatan Sarkem Fest 2024 digelar di Yogyakarta. (Dok. Dinas Pariwisata Yogyakarta)
Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menegaskan tidak boleh ada sweeping rumah makan saat Ramadan. Begini penjelasannya.


Meninggal Dunia Sebelum Kampanye, Caleg PAN Raih Suara Terbanyak di Jabar

46 hari lalu

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyapa warga saat kampanye terbuka di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (24/1/2024). Zulkifli Hasan mengajak seluruh simpatisan dan masyarakat untuk memberikan suaranya untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Hasrul Said
Meninggal Dunia Sebelum Kampanye, Caleg PAN Raih Suara Terbanyak di Jabar

Meski telah meninggal dunia sebelum masa kampanye, caleg dari partai PAN, mendapatkan raihan suara terbanyak.


Komisioner KPU Jayawijaya Dianiaya Massa Distrik Asotipo, Pleno Dibatalkan

48 hari lalu

Polisi menertibkan sekelompok warga Distrik Asotipo, Jayawijaya, yang menganiaya Komisioner KPU Kabupaten Jayawijaya Alpius Asso di Gedung DPRD, Wamena, Jumat, 1 Maret 2024. Dok. Subbid Penmas Bid Humas Polda Papua.
Komisioner KPU Jayawijaya Dianiaya Massa Distrik Asotipo, Pleno Dibatalkan

Penganiayaan Komisioner KPU dan perusakan Gedung DPRD Jayawijaya berawal saat massa Distrik Asotipo datang membawa alat tajam dan batu.


MK Perbolehkan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Maju Pilkada Tanpa Perlu Mengundurkan Diri

49 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo memimpin jalannya sidang perkara nomor 116/PUU-XXI/2023 mengenai uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung MK, Jakarta, Kamis (29/2/2024). . ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt (ADITYA PRADANA PUTRA/ADITYA PRADANA PUTRA
MK Perbolehkan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Maju Pilkada Tanpa Perlu Mengundurkan Diri

MK menyatakan calon anggota DPR, DPD dan DPRD tetap boleh maju pilkada tanpa perlu mengundurkan diri sebagai anggota Dewan.


Pegawainya Diduga Terlibat Pungli di Rutan KPK, Begini Kata Sekretariat DPRD DKI Jakarta

51 hari lalu

Ketua Majelis sidang etik Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean bersama dua anggota majelis Albertina Ho dan Harjono, menggelar sidang pembacaan surat putusan pelanggaran etik 93 pegawai Rutan KPK, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 15 Februari 2024. Majelis sidang etik Dewas KPK, menjatuhkan sanksi berat kepada para terperiksa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menyalahgunakan jabatan atau kewenangan yang dimiliki, termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai insan KPK dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pungutan liar mencapai Rp.6,14 miliar di Rumah Tahanan Negara Klas I Salemba Cabang KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Pegawainya Diduga Terlibat Pungli di Rutan KPK, Begini Kata Sekretariat DPRD DKI Jakarta

DPRD DKI Jakarta siap untuk mengambil langkah dalam memproses pegawai bernama Hengki yang diduga terlibat dalam pungli di Rutan KPK.


Perbedaan DPR, DPRD, dan DPD RI serta Wewenangnya

53 hari lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, Februari 2024. Rapat yang dihadiri oleh 95 anggota dan izin 196 sehingga total 291 orang anggota itu beragendakan penyampaian pidato Ketua DPR RI Puan Maharani untuk menutup masa persidangan III. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perbedaan DPR, DPRD, dan DPD RI serta Wewenangnya

DPR, DPRD dan DPD adalah lembaga legislatif yang melakukan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Lalu, apa perbedaan DPR, DPRD dan DPD?