TEMPO.CO, Medan – Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menuturkan Presiden Joko Widodo berencana mengundang representasi masyarakat adat nusantara untuk membicarakan perihal pengakuan wilayah adat. Pertemuan tersebut rencananya digelar pekan depan.
Rencana pertemuan dengan perwakilan masyarakat adat akan dilakukan sebagai tindak lanjut Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-5. “Kami serahkan ke AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) nanti siapa yang diundang,” ujar Teten pada Kongres Masyarakat Adat Nusantara V di Medan, Jumat, 17 Maret 2017.
Baca: Barisan Pemuda Adat Dorong Pendirian Sekolah Adat di Nusantara
Menurut Teten Presiden Jokowi dijadwalkan hadir dalam puncak kongres namun batal karena tengah meresmikan Pos Lintas Batas Negara Terpadu Aruk, di Sambas Kalimantan Barat.
Teten menuturkan meski tidak hadir kongres, Presiden meminta agar hasil kongres bisa disampaikan secara langsung melalui pertemuan khusus. Selain itu, Presiden dalam tahap awal juga meminta roadmap distribusi hampir 13 juta hektare lahan hutan adat dari total sekitar 40 juta hektare yang menjadi tuntutan masyarakat adat.
Teten menyampaikan komitmen Presiden Jokowi dalam pengakuan wilayah adat. Menurut dia, Presiden Jokowi meminta penyelesaian wilayah adat dilakukan langsung oleh kementerian terkait. Dalam hal ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
Simak: Masyarakat Adat Menilai Eksplorasi Tambang Sebagai Ancaman
Teten berujar pembentukan badan maupun satuan tugas yang santer bergulir kurang begitu efektif untuk menyelesaikan wilayah adat. “Presiden ingin langsung menjawab substansi,” kata dia. Di samping itu, kata Teten, Presiden juga ingin pelepasan lahan adat bisa diterima oleh masyarakat adat dengan tepat agar tidak dikuasai pihak lain.
Teten menambahkan, setelah pengakuan dan penyerahan wilayah adat kepada masyarakat adat, Presiden Jokowi ingin wilayah-wilayah itu menjadi kekuatan ekonomi. Untuk itu pihaknya meminta Kementerian Perekonomian untuk menyusun rencana pengembangan ekonomi.
Lihat: Kesal Lingkungan Rusak, Kapolda Bangka Belitung Sindir Pengusaha Timah
“Membuat konsep pemberdayaan ekonomi, harus betul-betul jadi kekuatan ekonomi baru,” kata dia. Pihaknya juga memastikan tak ada lagi pembukaan lahan sawit bagi perusahaan agar lahan bisa dimanfaatkan masyarakat.
DANANG FIRMANTO
