TEMPO.CO, Makassar - Kementerian Dalam Negeri berharap blangko kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) sudah mulai dicetak April-Juni 2017. Dengan demikian, 96,54 persen yang sudah merekam dari total warga Indonesia sekitar 255 juta jiwa datanya bisa diserahkan ke masing-masing daerah.
"Mudah-mudahan bisa tuntas juga 4,5 juta jiwa, termasuk kami selesaikan yang 3,2 juta. Jadi, dalam pilkada 2018, data itu bisa kami serahkan ke gubernur dan kabupaten/kota," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam acara Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan di Hotel Clarion, Senin, 20 Maret 2017.
Baca: Menteri Tjahjo Akui Lelan Blangko E-KTP Terhambat Kasus Hukum
Selain itu, ia mengakui pihaknya akan membersihkan warga yang memiliki data ganda. Itu dikatakan setelah polisi membongkar satu orang yang memiliki 169 e-KTP asli, yang digunakan pelaku untuk membobol ATM, dengan alamat berbeda. "Sidik jarinya sama, hanya nama saja bolak-balik. Sedangkan fotonya ada yang pakai kacamata, jenggot, dan kumis. Statusnya ada yang sudah nikah, ada juga bujangan," ucapnya.
"Ini mulai kami tertibkan tahun ini. Contoh unik ini, di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, ada nama Abdul Rahman, tempat dan tanggal lahir di Pangkep. Tapi ada juga Abdul Rahman S., orang yang sama tepat dan tanggal lahirnya tapi ditulis di Ujung Pandang."
Ia berharap anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat tak memangkas anggaran proyek e-KTP, sehingga pengadaan blangko e-KTP bisa dicetak pada April mendatang.
Simak: Gara-gara Kasus E-KTP, Menteri Tjahjo Kumolo Pusing
Menurut dia, dengan proses tersebut, tiap desa nantinya bisa ketahuan jumlah penduduknya, termasuk laki-laki dan perempuan, serta golongan darahnya. "Misalnya berapa yang memiliki golongan darah A dan O. Dan yang punya e-KTP berapa lulusan SMP, SMA, dan sebagainya. Bagaimana itu terdata, karena server-nya ini sudah baik, sudah siap, dan ada."
Tjahjo menuturkan yang menjadi permasalahan di Indonesia adalah 110 juta jiwa yang memborong e-KTP itu adalah subkontraktor dari Amerika Serikat. Hal itu yang membuat proyek e-KTP ini tersendat.
Padahal data kependudukan itu merupakan rahasia negara. Tjahjo menganalogikan dia seorang arsitek, lalu membangun rumah Pak Gubernur. “Pertanyaannya, apakah Bapak yakin kalau saya tidak meng-copy gambar rumah Pak Gubernur?”
DIDIT HARIYADI
Video Terkait:
Dituduh Terima Duit E-KTP, Melchias Markus Laporkan Andi Narogong ke Polisi
Mendagri Tjahjo Kumolo Menjawab Pertanyaan Netizen soal E-KTP
Kasus E-KTP, Gamawan: DPR Yang Inginkan Proyek Ini Gunakan APBN
Kasus E-KTP: Eks Sekjen Kemendagri Akui Bertemu Setya Novanto Bersama Dengan Terdakwa
Eks Sekjen Kemendagri Akui Terima Uang 500 US Dollar Dari Irman dan Andi Narogong
