Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Paket Kebijakan Ekonomi XV Bakal Pangkas Biaya Logistik

Editor

Setiawan

image-gnews
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau keberangkatan kapal tol laut logistik nusantara rute Jakarta-Natuna di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, 25 Oktober 2016. TEMPO/Odelia
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau keberangkatan kapal tol laut logistik nusantara rute Jakarta-Natuna di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, 25 Oktober 2016. TEMPO/Odelia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah  tengah menyiapkan dan menyempurnakan rancangan paket kebijakan ekonomi jilid XV tentang logistik. Fokus kebijakan ini adalah untuk menekan biaya logistik, antara lain mengatur elemen penyedia jasa logistik, infrastruktur, dan pusat distribusi."Bukan hal yang mudah, tapi kami yakini ini akan turun," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo, di Grand Hyatt, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2017.

Lukita mengatakan latar belakang dari kebijakan ini adalah biaya logistik yang tinggi di Indonesia, juga kinerja pelabuhan yang belum optimal, termasuk soal dwelling time. "Kami akan mempercepat itu," katanya.

Baca: Tekan Dwelling Time Jadi 2 Hari, Ini 3 Langkah INSW

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkoordinasi langsung dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan dan kementerian terkait lainnya untuk bisa menekan tingginya biaya logistik dan memangkas waktu perjalanan.

Menurut Lukita, sebagai turunan dari paket kebijakan tersebut akan dirumuskan Peraturan Presiden (Perpres) hingga Peraturan Menteri (Permen) terkait untuk memperkuat dan memudahkan implementasi.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Masita mengatakan sektor logistik memang membutuhkan penataan, terlebih persaingan paling berat adalah melawan BUMN di sektor logistik. "BUMN jangan main di tempat yang sudah banyak swasta," ujarnya Februari lalu.

Simak: DPR: Pemerintah Keluarkan Rekomendasi Ekspor Freeport

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Karena itu, Zaldy berpandangan diperlukan adanya peta jalan atau roadmap dari sektor transportasi dan logistik Indonesia. Selama ini dia merasa belum ada arahan yang jelas dari pemerintah untuk sektor logistik ini.

Zaldy mencontohkan, misalnya harus membangun gudang logistik, dimana? Apakah dekat jalan tol atau  pelabuhan? Ini yang belumlah jelas. "Investasi logistik itu lama, salah membangun dampaknya panjang."

Soal regulasi, Zaldy juga menekankan aspek itu. Sebaiknya ada perizinan yang lebih sederhana bagi para pengusaha serta ada perbedaan antara izin usaha dan izin teknis. Izin teknis yang dimaksud misalnya izin terkait dengan keamanan dan lain-lain.

GHOIDA RAHMAH | DIKO OKTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Ini Daftar Bansos dan BLT yang Cair Maret 2024, Pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan Rp 600 Ribu Ditunda

33 hari lalu

Warga menerima bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah.  TEMPO/Subekti.
Terkini: Ini Daftar Bansos dan BLT yang Cair Maret 2024, Pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan Rp 600 Ribu Ditunda

Pemerintah bakal kembali menggelontorkan bantuan sosial (bansos) dan bantuan langsung tunai (BLT) pada Maret 2024.


Pemerintah Impor Beras 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: 500 Ribu Ton dalam Proses Muat

41 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Zulkifli Hasan juga mengatakan bahwa memang ada gangguan persediaan dalam negeri. Oleh karena itu, kata dia, Bulog sudah mengimpor 2 juta ton beras pada 2023, dan mengimpor 2 juta ton lagi pada 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Pemerintah Impor Beras 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: 500 Ribu Ton dalam Proses Muat

Perum Bulog angkat bicara soal ini soal rencana pemerintah mengimpor beras sebanyak 1,6 juta ton pada tahun ini.


Menko Perekonomian Airlangga Berencana Pantau Quick Count Pemilu 2024 Bareng Prabowo

43 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat mencoblos di TPS 05 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Airlangga menggunakan hak suaranya dalam Pemilu 2024, Rabu, 14 Februari 2024. TEMPO/Riri Rahayu.
Menko Perekonomian Airlangga Berencana Pantau Quick Count Pemilu 2024 Bareng Prabowo

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto berencanya memantau quick count atau perhitungan cepat siang ini.


Terkini: Begini Kata Airlangga, Sri Mulyani, Erick Thohir, dan Sandiaga Usai Nyoblos Pemilu

43 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 di dekat kediaman pribadinya daerah Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Ia tiba bersama suaminya Tonny Sumartono di tempat pemungutan suara (TPS) 73 pukul 9.00 WIB. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Terkini: Begini Kata Airlangga, Sri Mulyani, Erick Thohir, dan Sandiaga Usai Nyoblos Pemilu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mencoblos di TPS 05 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.


Airlangga Hartarto Nyoblos di TPS 05 Melawai, Berharap Pemilu Berjalan Aman Damai

43 hari lalu

Menko Airlangga Hartarto ketika memberikan keterangan pers usai mencoblos di TPS 05 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 14 Februari 2024. TEMPO/Riri Rahayu.
Airlangga Hartarto Nyoblos di TPS 05 Melawai, Berharap Pemilu Berjalan Aman Damai

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mencoblos di TPS 05 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.


Kartu Prakerja Bakal Dibuka di Semester I 2024

55 hari lalu

Kartu Prakerja Bakal Dibuka di Semester I 2024

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan Kartu Prakerja akan segera dibuka pada semester I 2024.


Airlangga Bagikan Bantuan Pangan 2.004 Ton Beras di Jambi: Bakal Berlanjut Sampai Juni 2024

28 Januari 2024

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyalurkan secara simbolis Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino berupa beras 10 Kg kepada 2.200 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 6 Januari 2024. ANTARA/Adimas Raditya
Airlangga Bagikan Bantuan Pangan 2.004 Ton Beras di Jambi: Bakal Berlanjut Sampai Juni 2024

Menko Perekonomian Airlangga membagikan bantuan pangan sebanyak 2.004 ton beras kepada masyarakat Provinsi Jambi pada Sabtu, 27 Januari 2024


RI Bidik 12 Negara Tujuan Ekspor Non Tradisional, Mulai dari Amerika Latin hingga Timur Tengah

25 Januari 2024

Ilustrasi kapal pengangkut peti kemas ekspor dan impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
RI Bidik 12 Negara Tujuan Ekspor Non Tradisional, Mulai dari Amerika Latin hingga Timur Tengah

Pemerintah akan mendorong perluasan ke 12 negara tujuan ekspor non tradisional untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi.


Pemerintah Beri Insentif Pajak Hiburan, Bagaimana Perhitungannya?

23 Januari 2024

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Pemerintah Beri Insentif Pajak Hiburan, Bagaimana Perhitungannya?

Pemberian insentif ini menjadi hasil dari permintaan langsung Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas mengenai pajak hiburan dalam UU HKPD.


Pajak Hiburan Melambung, Hotman Paris: Goodbye Indonesia

23 Januari 2024

Suasana tempat hiburan kareoke Inul Vista di kawasan Lebak Bulus, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Merujuk Pasal 58 ayat 2, khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Lydia Kurniawati Christyana mengatakan bahwa pengusaha dapat mengajukan insentif fiskal apabila merasa keberatan dengan tarif tersebut. TEMPO/Tony Hartawan
Pajak Hiburan Melambung, Hotman Paris: Goodbye Indonesia

Hotman Paris menyebut kenaikan pajak hiburan membuat para pengusaha hiburan tanah air mulai beralih ladang ke negara lain.