TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan mengatakan kegaduhan politik yang terjadi saat ini banyak yang bisa diselesaikan dengan musyawarah. "Hanya perlu musyawarah," ucap Zulkifli. "Hal tersebut bisa berkaca pada tindakan yang dilakukan Jokowi saat memerintah di Solo."
Zulkifli mengacu pada kepemimpinan Jokowi sebagai Wali Kota Solo. Saat itu, Jokowi kerap melakukan musyawarah dengan warganya untuk menjalankan berbagai program dan kebijakan pemerintah daerah.
Kegaduhan politik, tutur Zulkifli, antara lain persaingan mendapatkan suara menjelang pemilihan kepala daerah DKI putaran kedua. Putaran kedua pilkada DKI yang diikuti dua pasangan calon, yakni Ahok-Djarot dan Anies-Sandi, tersebut dibumbui berbagai isu, antara lain isu agama dan kebangkitan Orde Baru. Selain itu, ada isu nasional dan korupsi proyek e-KTP yang diduga melibatkan hampir semua anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat periode sebelumnya.
Baca juga:
Hasil Survei DPR Lembaga Terkorup, Zulkifli Hasan: Jadi Koreksi
Menurut dia, politik yang benar bukanlah politik yang saat ini terjadi. Menurut dia, politik seharusnya mempersatukan, bukan meretakkan. "Sebentar demo, yang kawan jadi lawan. Bukan seperti itu," ujarnya.
Zulkifli mengatakan, apabila ada perbedaan dalam politik, kedua pihak terkait harus bertemu dan bermusyawarah. Musyawarah, tutur dia, tak bisa dilakukan jika telah memasuki ranah hukum. "Seperti yang dilakukan Jokowi ketika di Solo," ucapnya, Rabu, 22 Maret 2017, seusai deklarasi PAN mendukung pasangan Anies-Sandi di putaran kedua pilkada DKI.
BENEDICTA ALVINTA | S. DIAN ANDRYANTO
Simak:
Sidang E-KTP, Ini 3 Anggota DPR Pernah di Komisi II Akan Bersaksi