TEMPO.CO,Gorontalo — Otoritas Jasa Keuangan mendorong pemerintah daerah untuk membentuk perusahaan penjaminan kredit daerah atau Jamkrida guna menyokong penyaluran kredit ke segmen UMKM Ahmad Buchori, Kepala De partemen pengawasan IKNB 2B OJK, mengatakan hingga saat ini jumlah perusahaan penjaminan kredit daerah (PPKD) yang sudah beroperasi baru mencapai 18 perusahaan yang berada di 18 provinsi, dengan total modal disetor Rp1,22 triliun.
Dia menilai, idealnya setiap provinsi memiliki satu PPKD. Wilayah paling minim PPKD berada di kawasan Indonesia bagian Timur yang hanya terdapat dua PPKD, yakni Jamkrida Sulawesi Selatan dan Jamkrida Papua. Oleh karena itu, OJK mendorong pemerintah daerah untuk mendirikan PPKD karena modal disetor minimal un tuk tingkat provinsi hanya Rp25 miliar Menurut Buchori, peran PPKD sangat penting dalam men dukung penyaluran kredit ke segmen UMKM. Pasalnya, PPKD dapat mengatasi kendala ketiadaan agunan yang selama ini menghambat penyaluran kredit ke segmen UMKM.
“Jamkrida bisa membantu pengusaha UMKM yang belum bankable sehingga bank bisa menyalurkan kredit,” katanya di Gorontalo, Selasa (21 Maret 2017).
Dia menjelaskan, kontribusi segmen UMKM terhadap produk domestik bruto hingga tahun lalu masih dikisaran 59 persen. Menurutnya, kontribusi itu bisa digenjot bila pengusaha UMKM mendapat sokongan permodalan dari perbankan.
Sampai dengan Desember 2016, penyaluran kredit ke segmen UMKM mencapai Rp802,13 triliun atau tumbuh 8,42 persen secara tahunan. Jum lah tersebut juga setara 18,32 persen dari total kredit perbankan. Adapun, rasio kredit ber masalah atau NPL di segmen ini mencapai 3,95 persen.
Penyaluran kredit ke UMKM juga berpotensi meningkat lantaran bunga kredit komersial di segmen ini di proyeksikan terus turun seiring dengan berkurangnya subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.
Penurunan subsidi bunga KUR Mikro memberikan sinyal terjadinya penurunan risiko di segmen UMKM sehingga suku bunga kredit dapat diturunkan. Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BNI) Achmad Baiquni sebelumnya mengatakan efek penurunan subsidi bunga KUR Mikro berpengaruh menurunkan suku bunga kredit komersial, terutama kredit ke segmen nasabah kecil.
Efek penurunan bunga kredit itu pun merembet ke kredit komersial karena debitur menjadikan bunga KUR sebagai acuan.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Gorontalo tengah mengkaji untuk membentuk PPKD. Winarni Monoarfa, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, mengatakan Pemda perlu membuat terobosan agar masyarakat bisa mendapat akses kredit dari perbankan. Pasalnya, per modalan menjadi salah satu kendala pengembangan usaha di sektor UMKM.
Dia menjelaskan, perusahaan penjaminan bisa membantu masyarakat mendapatkan status layak kredit atau bankable dari perbankan. Selain itu, perusahaan penjaminan juga bisa mengurangi risiko kredit bermasalah.
“Kami akan dorong karena dari sisi manfaat untuk masyarakat sangat bagus. Namun tetap, nanti harus bermitra dengan perbankan,” katanya kepada Bisnis.
Winarni meminta PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara & Gorontalo atau Bank Sulutgo juga menyalurkan kredit ke sektor UMKM. Pasalnya hingga tahun lalu kredit produktif yang disalurkan Bank Sulutgo masih minim, yakni hanya 6 persen dari total kredit. Suryono, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo, menilai keberadaan PPKD di perlukan guna memulihkan kepercayaan perbankan ke pengusaha UMKM.
Dia menerangkan, porsi kredit UMKM di Gorontalo telah tergerus menjadi 26 persen dari sebelumnya 30 persen.
“Kepercayaan bank ke sektor UMKM semakin terdegdradasi karena NPL-nya tinggi,” katanya.
Bank Indonesia mencatat, rasio NPL kredit UMKM di Gorontalo mencapai 7,8 persen dari total baki debit atau outstanding sebanyak Rp11 triliun pada 2016. Di sisi lain, salah satu Jamkrida yang gencar memacu penjaminan adalah PT Pen jaminan Kredit Daerah (Jam krida) DKI Jakarta. Perusahaan menargetkan mampu membukukan penjaminan hingga Rp1,67 triliun pada tahun ini.
Chusnul Ma’arif, Direktur Utama PT Jamkrida Jakarta sebelumnya menyatakan pihaknya optimistis jumlah pen jaminan yang dapat direa lisasikan pada tahun ini sema kin besar. Apalagi, jumlah debitur terus bertambah. Pihaknya juga akan menggandeng lebih banyak bank perkreditan rakyat (BPR) mau pun multifinance yang ada di Ibu Kota Jakarta, guna mem perluas jangkauan penjaminan. Menurutnya upaya eks pansi itu dilakukan demi pe ningkatan pelayanan kepada masyarakat di Jakarta, terutama pelaku UMKM yang membutuhkan pembiayaan
