TEMPO.CO, Manila—Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengancam akan memberlakukan darurat militer dan menunda pemilihan umum lokal di puluhan ribu lokasi demi perangi narkoba.
Seperti dilansir AFP, Kamis 23 Maret 2017, Duterte mengatakan langkah ini akan diambil untuk memastikan perang kontroversial terhadap pengedar narkoba dapat tercapai.
Pemberlakuan darurat militer juga diharapkan akan mengatasi sejumlah masalah keamanan.
Baca: Dikecam Aktivis HAM dan PBB, Ini Sumpah Presiden Duterte
"Jika saya menerapkan darurat militer, saya akan menyelsaikan semua masalah tidak hanya narkoba," kata Duterte kepada wartawan seusai kembali dari kunjungan ke Thailand, pada Kamis dini hari.
Thailand, negara tetangga Filipina, kini berada di bawah pemerintahan junta militer.
Duterte mengatakan sebagai bagian dari darurat militer, ia akan membentuk pengadilan militer untuk mengadili kasus-kasus terorisme.
"Saya akan mempersilakan militer mengadili kalian dan menggantung kalian," ujar Duterte sambil merujuk pada militant Islam di wilayah selatan Filipina.
Baca: Duterte Naik Pitam, Minta Imam Katolik Telan Sabu
Ancaman ini memancing keresahan ihwal masa depan demokrasi Filipina di bawah kekuasaannya.
Sejak menang mudah dalam pemilu presiden sembilan bulan lalu, Duterte berulang kali menyatakan akan memberlakukan darurat militer.
Namun isu ini sangat sensitif di Filipina yang baru membangun demokrasi setelah dibelenggu selama tiga dekade oleh kepemimpinan diktator Ferdinand Marcos.
Duterte juga menyatakan akan menunjuk 42 ribu kepala distrik atau barangay di seluruh negara. Padahal posisi ini akan diisi melalui pemilu daerah pada Oktober mendatang.
“Lebih baik saya tunjuk karena banyak kandidat terkait kartel narkoba,” ujar dia. “Politik narkoba telah menjerat Filipina.”
Pemilu lokal yang digelar setiap tiga tahun sangat penting bagi Filipina karena barangay adalah unit pemerintahan terkecil yang bertanggung jawab atas pelayanan hak dasar masyarakat seperti kesehatan.
Duterte memenangkan pilpres Filipina setelah berjanji akan memberantas narkoba. Perang narkoba yang ia kobarkan menurut polisi telah menewaskan sedikitnya 2.600 orang. Namun data kelompok hak asasi manusia menyebut korban tewas lebih banyak lagi.
Amnesty International dan Human Rights Watch telah mengingatkan Duterte operasi melawan narkobanya melawan kejahatan kemanusiaan.
Lawan politik Duterte mengancam akan melaporkannya ke mahkamah kejahatan internasional dan berusaha menggulingkannya di parlemen.
Namun Duterte yang sangat disukai rakyat Filipina kemungkinan akan bertahan dari pemakzulan.
AFP | CHANNEL NEWSASIA | SITA PLANASARI AQUADINI