Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kasus E-KTP Jalan, Mendagri Pastikan Perekaman Data Tak Terganggu

image-gnews
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo setelah meresmikan patung Soekarno di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta, 27 Maret 2017. TEMPO/Arkhelaus W
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo setelah meresmikan patung Soekarno di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta, 27 Maret 2017. TEMPO/Arkhelaus W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat terkait perekaman data e-KTP atau kartu tanda penduduk elektronik, terhambat. Meski terhambat, Tjahjo memastikan, perekaman data akan berjalan normal.

"Kendala ada, tapi pelayanan masyarakat tetap jalan walau belum bisa optimal," ujar Tjahjo di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Cilandak, Jakarta, Senin 27 Maret 2017.

Baca: Tender Beres, Mendagri Targetkan Cetak Blanko e-KTP April

Pengadaan sistem e-KTP kini menjadi sorotan publik. Sebab, perusahaan subkontraktor penyedia perangkat lunak dan server proyek ini menyatakan tidak mau lagi memberikan layanan teknis sistem tersebut. Lelang blangko yang awalnya ditargetkan selesai akhir 2016, mundur hingga 2017.

Selain itu, pengadaan e-KTP juga menjadi sorotan dengan adanya kasus e-KTP yang kini sudah bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dua orang bekas pejabat di Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto kini berstatus sebagai terdakwa. Penguasaha Andi Agustinus atau Andi Narogong, yang diduga perperan aktif dalam kasus e-KTP juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK menduga banyak pihak terlibat dalam korupsi pengadaan e-KTP.

Menteri Tjahjo Kumolo menargetkan percetakan blangko e-KTP dimulai pada April 2017. Pengadaan blanko itu untuk sekitar 7 juta orang yang belum memiliki e-KTP. "Mudah-mudahan akhir April ini bisa disalurkan secara bertahap," ujarnya. Blangko diprioritaskan untuk daerah yang paling banyak membutuhkan.

Baca juga: E-KTP, 6 Alasan KPK Seret Andi Narogong Jadi Tersangka

Tjahjo mengatakan panitia lelang telah menandatangani kontrak dengan perusahaan untuk mengadaan blangko itu. Pemenang tender, kata dia, sudah dikonsultasikan dengan Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Proses tender pun, dia melanjutkan, sudah melalui Unit Pengadaan Layanan (UPL) sehingga bisa diawasi oleh BPKP dan masyarakat. "Kalau dua panitia lelang, sehingga panitia lelang bisa mark-up," tutur Tjahjo.

Selain pengadaan e-KTP untuk 7 juta orang yang belum punya, kontrak ini juga ditujukan untuk penduduk yang berpindah alamat. Menurut dia, ada sekitar 4,5 juta penduduk yang pindah tempat. "Yang rusak per tahun sekitar tiga juta orang."

Simak pula: E-KTP, Nyanyian Para Saksi Seret Nama Politikus dan Pejabat

Di Jawa Barat, sekitar 1,5 juta data penduduk sudah tuntas dalam proses perekaman. Namun, menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jawa Barat, Abas Basari, belum bisa dicetak karena menunggu blangko. "Kalau sudah ada blangko, tinggal dicetak," ujarnya kepada Tempo, Senin, 27 Maret 2017.

Abas mengatakan, data itu pun masih sementara karena proses perekaman masih berlangsung. “Kalau direkam itu belum tentu juga langsung dicetak karena harus dibersihkan oleh Kemendagri untuk menghindari NIK yang invalid, tidak rangkap, dan sebagainya. Yang siap cetak itu yang sudah print ready record,” kata dia.

ARKHELAUS W. | AHMAD FIKRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

16 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali


AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

22 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.


Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

30 hari lalu

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan


Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

31 hari lalu

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.


Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

36 hari lalu

Terdakwa mantan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Sekjen Kemendagri, Dudy Jocom menjawab pertanyaan wartawan setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 6 Agustus 2018. Dudy Jocom diperiksa untuk pengembangan penyidikan kasus korupsi proyek pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung Kampus IPDN di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2011 dengan pagu anggaran sebesar Rp 127,8 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan


Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

50 hari lalu

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia


Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo memimpin sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Dengan ditolaknya gugatan ulang tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka tetap dapat menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. TEMPO/Joseph
Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.


Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia (kedua kanan) bersama Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang (kedua kiri), Saan Mustopa (kanan), dan Syamsurizal (kiri) saat memimpin rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.


Taliban Minta Masyarakat Internasional Bersabar soal Pendidikan Perempuan di Afghanistan

5 September 2023

Suasana ruang kelas di Universitas Avicenna setelah Afghanistan jatuh ke tangan Taliban di Kabul, Afghanistan, 6 September 2021. Terjadi perbedaan kondisi kelas universitas di bawah pemerintahan Taliban, yaitu dengan memberikan tirai sebagai sekat untuk memisahkan tempat duduk mahasiswa laki-laki dan perempuan. Social media handout/via REUTERS.
Taliban Minta Masyarakat Internasional Bersabar soal Pendidikan Perempuan di Afghanistan

Taliban mendesak agar masyarakat internasional bersabar terkait pendidikan untuk anak perempuan di Afghanistan


Inilah 10 Profil Pj Gubernur yang akan Dilantik Presiden Jokowi

5 September 2023

PJ Gubernur DKI Heru Budi menerima penghargaan sebagai pemenang Tim Pengendali Inflasi Daerah oleh Presiden Joko Widodo saat Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis 31 Agustus 2023. TEMPO/Subekti.
Inilah 10 Profil Pj Gubernur yang akan Dilantik Presiden Jokowi

Jokowi menunjuk 10 penjabat atau Pj gubernur untuk menggantikan para gubernur yang habis masa jabatannya per 5 September 2023. Berikut profil mereka.