TEMPO.CO, Surabaya -- Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Balitbang Kemendikbud) Wedy Prahoro menjelaskan, Kemendikbud akan menggandeng unit Cyber Crime Polda Jawa Timur untuk pengamanan Ujian Nasional Berbasis Komputer.
"Hacker perlu ditindaklanjuti aparat. Setelah diskusi, kami minta unit cyber crime untuk mengantisipasi UNBK dan akan disampaikan pada direktorat kriminal khusus, berjaga jika ada gangguan sistem dalam UNBK," ujarnya, Kamis 30 Maret 2017.
Berita Lainnya: Muhammadiyah Menilai Aksi 313 Bermuatan Politis
Peningkatan keamanan dan pembaruan aplikasi juga sudah dilakukan melalui beberapa kali tryout UNBK dengan harapan tidak akan ada kejadian seperti UNBK SMP tahun lalu. Pada pukul 02.00 WIB dini hari timnya harus mempersiapkan aplikasi untuk seluruh indonesia.
"Selain itu kami juga ajak hacker yang baik untuk kerja sama. Kami libatkan untuk keamanan sistem UNBK," kata Wedy.
Adapun dari data Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebanyak 1.391 SMK bisa melaksanakan UNBK sendiri, sementara 407 SMK yang menumpang di sekolah lain. Sedangkan untuk SMA sudah 100 persen, kecuali 12 SMA di Sumenep. Sementara tingkat SMP pelaksana mandiri 1.825 lembaga, yang menumpang 975. Untuk 2.594 SMP belum diputuskan.
Berita Lainnya: OTT Perkapalan Surabaya dan Jakarta, KPK Periksa 17 Orang
Kepala Dinas Pendidikan Saiful Rachman mengaku telah berkoordinasi dengan PT PLN dan Telkom terkait pelaksanaan UNBK tersebut. Selain itu, Saiful meminta sekolah untuk mewaspadai isu hoax yang beredar, terutama terkait isu kebocoran soal di media sosial yang kerap mewarnai saat mendekati ujian. "Isu-isu kebocoran soal sering merebak, seperti dalam USBK (Ujian Sekolah Berbasis Komputer). Jadi sekolah harus mengedukasi siswanya," ujarnya.
ANTARA
