TEMPO.CO, Pyongyang- Dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, rezim Korea Utara mulai mengandalkan bisnis hiburan malam untuk memperoleh mata uang asing.
Tempat-tempat hiburan seperti karaoke dan bar di ibukota Pyonyang kini banyak dijumpai dengan menargetkan para pengusaha ataupun pejabat asing.
Tempat-tempat hiburan di Korea Utara menjadi sumber pendapatan baru bagi rezim yang sedang menjalani hukuman oleh dunia akibat serangkaian uji coba rudalnya.
Baca juga: Jurnalis Temui Tiga Tersangka Pembunuh Kim Jong-nam di Pesawat
Seperti yang dilansir Radio Free Asia pada pada 3 April 2017. para pelanggan dikenakan biaya tinggi untuk menggunakan jasa layanan pribadi dari wanita penghibur Korea Utara untuk bernyanyi dan menari.
“Para pekerja di tempat-tempat hiburan didominasi oleh wanita lokal yang berusia awal 20-an. Mereka menemani tamu mereka dengan bernyanyi dan menari,” kata seorang pengusaha Cina yang sering berkunjung ke Pyongyanga.
Namun pengusaha tersebut mengatakan bahwa layanan yang diberikan sebatas menghibur, tidak lebih, termasuk tidak melakukan kontak fisik yang berlebihan.
Baca juga: Warga Korea Utara Dilarang Bepergian Mulai 1 April, Mengapa?
“Tidak ada kontak fisik, hanya berpegangan tangan yang diperbolehkan,” ujar pengusaha tersebut.
Sang pengusaha yang ingin identitasnya dirahasiakan menambahkan bahwa para wanita muda itu menyapa para tamu dengan ramah dan sopan, sehingga orang-orang merasa tidak percaya bahwa sedang berada di Korea Utara.
Baca juga: Warga Korea Utara Mengamuk, Ini Pemicunya
Harga untuk menikmati hiburan malam di negara komunis itu terbilang cukup tinggi dan meminta bayaran dengan menggunakan mata uang asing, seperti yuan Cina dan dolar Amerika Serikat.
Sumber lain mengatakan bahwa harga minuman keras per botol dikenakan tarif yang cukup tinggi, para tamu juga diminta membayar biaya layanan sekitar US$ 100 atau Rp 1,3 juta untuk setiap wanita yang menemani mereka.
Sumber itu menambahkan bahwa uang yang diberikan kepada para wanita penghibur tersebut kemudian diserahkan sepenuhnya kepada pemerinta Korea Utara.
RADIO FREE ASIA|YON DEMA