TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Perwakilan Bank Pembangunan Asia (ADB) di Indonesia, Winfried Wicklein, menyatakan bahwa terdapat beberapa risiko yang dapat mempengaruhi proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional. ADB sebelumnya memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 5,1 persen tahun ini.
"Antara lain lambatnya pelaksanaan reformasi kebijakan dan shortall-nya pendapatan fiskaI," kata Wicklein dalam konferensi pers di The Plaza Office, Jakarta Pusat, Kamis, 6 April 2017.
Selain itu, menurut Wicklein, terdapat risiko eksternal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Risiko eksternal yang disebut itu di antaranya seperti kebijakan perdagangan negara-negara maju yang tidak pasti dan pemulihan ekonomi mitra dagang utama Indonesia yang Iebih lemah dari perkiraan.
Selain itu, berdasarkan riset ADB, Winfried mengatakan menyatakan bahwa kesenjangan keahIian sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan terbesar bagi Indonesia. Kesenjangan keahlian SDM ini yang bakal menyulitkan pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang dipatok sebesar 5,1 persen dalam APBN 2017.
Menurut Wicklein, pemerintah perlu mengambil berbagai langkah yang berfokus pada strategi untuk memobilisasi sumber daya pemerintah dan swasta bagi pendidikan dan pelatihan. "Pemerintah juga perlu meningkatkan efisiensi belanja di sektor pendidikan publik,” tuturnya.
Kerjasama pemerintah dengan sektor swasta, Wienfried menilai, sangat diperlukan agar lulusan yang ada dapat memenuhi standar keterampilan. "Yang terus berubah seiring pergerakan Indonesia menuju negara berpenghasilan menengah yang Iebih tinggi," katanya.
Menurut catatan ADB, pendidikan di Indonesia telah meningkat. Namun, Wicklein menuturkan, Iebih dari setengah dari seIuruh tenaga kerja yang ada beIum menuntaskan sekoIah menengah atas. "Satu dari empat pemudanya juga beIum menyeIesaikan pendidikan 12 tahun."
Untuk itu, ADB, Wicklein menyatakan, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus pada mutu pendidikan bagi para lulusannya. Ketidakcocokan antara keahIian yang dimiIiki para lulusan dengan yang diperlukan oleh lapangan pekerjaan juga harus menjadi fokus bagi pemerintah.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
