INFO PURWAKARTA - Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengkritik sistem administrasi birokrasi yang panjang dan berbelit yang menghambat berbagai inovasi yang dicetuskan oleh para aparat sipil negara (ASN).
Akibatnya, ujar Kang Dedi, sapaan akrab Dedi Mulyadi, ASN sering kehilangan keberanian mempraktikan inovasi-inovasi brilian yang dimasukan ke dalam rencana kerja dan pada gilirannya menimbulkan kemandegan dalam pelaksanaan program pembangunan.
“Harusnya, berikan kebebasan kepada pegawai. Selama ini mekanismenya terlalu panjang dan berbelit," tegas Kang Dedi saat menjadi pembicara di gedung serbaguna Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara BKN, Bogor, Jumat, 7 April 2017. Padahal, selama ini, para staf birokrasi itu dituntut untuk bekerja dan tepat dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan.
Menurut Kang Dedi, diperlukan perombakan sistem birokrasi yang sederhana dan mudah dikerjakan. Kecuali itu, Bupati Dedi mengusulkan solusi jangka pendek yang praktis yakni dengan cara bersinerginya antara pemimpin dengan pegawai supaya setiap ide brilian stafnya dapat direalisasikan dengan cepat dan tepat sasaran.
“Salah satu fungsi kepemimpinan itu memberikan advokasi kepada pegawai yang memiliki ide-ide bagus untuk pembangunan. Ini akan berdampak terhadap kinerja pegawai itu sendiri," tutur Kang Dedi. Kalau pemimpinnya mau memotivasi, pasti kinerja staf akan cepat dalam menuntaskan berbagai persoalan.
Baca Juga:
Solusi lainnya yang juga dinilainya sangat solutif buat sistem birokrasi pemerintahan di Indonesia, imbuh Kang Dedi, yakni diberlakukannya sistem rekrutmen ASN yang sesuai dengan kebutuhan setiap instansi.
Misalnya, prose testing penerimaan pegawai untuk pasukan kuning atau tukang sapu tidak boleh disamakan dengan tes yang diterapkan untuk tenaga administrasi.
Sistem rekrutmen juga harus berkeadilan dalam soal menentukan sistem penggajiannya. "Tukang sapu, tukang sampah, sopir itu juga harus dihormati dengan gaji yang memadai,” tutur bupati yang selalu mengenakan pakaian khas Sunda itu.
Praktisi Hukum yang juga Guru Besar Fakultas Hukum Univesitas Indonesia, Harkristuti Harkisnowo, menyatakan setuju dengan Kang Dedi. "Jadi, penekanan utamanya terletak pada perlindungan kepada pegawai agar berani berinovasi. Birokrasi harus seperti itu,” tegasnya.(*)
