Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Setya Novanto Dicekal, Tak Hadiri Pelantikan Hakim MK Saldi Isra

image-gnews
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. TEMPO/Aditia Noviansyah
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. TEMPO/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aplikasi pesan Whatsapp grup Fraksi Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat ramai sejak Senin malam lalu. Penyebabnya, ada informasi Ketua Umum Golkar Setya Novanto dicekal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi  terkait kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. "Pada bertanya, apa benar informasi itu," ujar Politikus Golkar Ahmadi Noor Supit di DPR, Selasa, 11 April 2017.

Ahmadi tidak merinci siapa yang awalnya mengirim pesan ada pencekalan untuk Setya Novanto. Namun, menurut dia, informasi itu akhirnya terkonfirmasi dari pemberitaan media pada pagi harinya.

Baca juga:

KPK Cekal Setya Novanto, Dirjen Imigrasi: Mulai Kemarin Malam

KPK mencekal Setya sejak Senin malam lalu hingga enam bulan ke depan. Komisi antirasuah menganggap Setya sebagai saksi penting bagi tersangka Andi Agustinus atau Andi Narogong.

Pada 23 Maret lalu, KPK menyebut Andi berperan aktif dalam proyek yang merugikan negara Rp 2,3 triliun dari total Rp 5,9 triliun. Seperti, bertemu dengan pejabat Kementerian Dalam Negeri dan anggota DPR untuk memuluskan anggaran proyek, hingga membagikan fulus dari pengerjaan kartu penduduk.

Baca pula:

Dicekal ke Luar Negeri oleh KPK, Setya Novanto Siap Diperiksa KPK

Status pencekalan itu agaknya membuat Setya tidak terlihat di Istana Negara saat pelantikan hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra. Padahal, ketua lembaga lain, seperti Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkfli Hasan hadir dalam pelantikan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Begitu juga di DPR, Setya tidak terlihat dalam sidang paripurna. Sidang itu dipimpin oleh tiga Wakil Ketua DPR yakni, Fahri Hamzah, Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan. Namun, Agus dan Taufik mengatakan ketidakhadiran Setya merupakan hal yang biasa. "Mungkin ada kegiatan lain, yang jelas pimpinan sudah kuorum," ujar Agus.

Silakan baca:

Setya Dicekal ke Luar Negeri, Politikus Golkar: Kami Tahu Arahnya

Namun, Novanto tiba-tiba muncul di gedung Nusantara III, tempat berbeda dengan sidang paripurna yang berlangsung di Nusantara II kompleks DPR. Dia hanya menjawab singkat ihwal status pencekalannya. "Saya menghargai apapun proses hukum," ujar Setya. "Saya siap kapanpun diundang atau dipanggil KPK."

Politikus muda Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan seluruh pihak harus segera berkumpul dan membahas kasus hukum yang membelit Setya. Alasannya, agar tidak terjadi kegaduhan dan konflik internal di tubuh beringin. "Untuk kebaikan partai," kata Doli

Ketua Fraksi Golkar Kahar Muzakir mengatakan kasus pencekalan memang sedikit menyandera partai. Namun dia mengibaratkan Setya yang menjabat sebagai Ketua Umum dan Ketua DPR seperti pohon tinggi yang terbiasa diterpa angin hingga puting beliung. "Tapi tidak akan menganggu partai, ini hanya nyenggol-nyenggol," ujarnya.

HUSSEIN ABRI DONGORAN | AHMAD FAIZ | ADITYA BUDIMAN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR Dinilai Tak Tepat, Stafsus Presiden Sarankan Ini

36 menit lalu

Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. kip-kuliah.kemdikbud.go.id
KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR Dinilai Tak Tepat, Stafsus Presiden Sarankan Ini

Stafsus Presiden Billy Mambrasar menyarankan sejumlah hal ini guna perbaikan tata kelola KIP Kuliah jalur aspirasi anggota DPR.


Stafsus Presiden Minta Hentikan Program KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR

3 jam lalu

Billy mendapat beasiswa untuk SMA favorit di Jayapura. Setelah lulus, ia melanjutkan ke Institusi Teknologi Bandung (ITB) menggunakan beasiswa afirmasi dan Dana Otonomi Khusus dari pemerintah. Hasilnya, ia pun meraih gelar Sarjana Teknik Pertambangan dan Perminyakan di kampus tersebut. Ia juga telah menamatkan pendidikan di Australian National University dan mendapatkan gelar Master of Business Administration (MBA), Sustainability Management. Selain itu, Billy juga punya gelar Sarjana Sains dari University of London. Instagram/@billymambrasar
Stafsus Presiden Minta Hentikan Program KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR

Menurut Billy Mambrasar, DPR sebagai lembaga legislatif seharusnya tidak boleh mengeksekusi program KIP Kuliah.


Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Sebut Prabowo Sudah Ikut Diskusi untuk RAPBN 2025

3 jam lalu

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Sebut Prabowo Sudah Ikut Diskusi untuk RAPBN 2025

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah dilibatkan dalam diskusi untuk RAPBN 2025.


Billy Mambrasar: KIP Kuliah Digunakan Anggota DPR untuk Kepentingan Elektabilitas

3 jam lalu

Foto kolase Staf khusus Presiden Joko Widodo, Gracia Billy Yosaphat Mambrasar. ANTARA/Wahyu Putro A
Billy Mambrasar: KIP Kuliah Digunakan Anggota DPR untuk Kepentingan Elektabilitas

Stafsus Presiden Billy Mambrasar mengungkap soal KIP Kuliah jalur aspirasi yang diduga digunakan oleh anggota DPR untuk kepentingan elektabilitas.


Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

17 jam lalu

Ketua KPU Hasyim Ashari memimpin rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan mengenai caleg terpilih Pemilu 2024 yang ingin ikut Pilkada 2024.


RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, DPR Sebut Jumlah Kursi Menteri Bisa Bertambah atau Berkurang

23 jam lalu

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat RI Ahmad Doli Kurnia usai Rapat Paripurna Masa Persidangan 1 tahun sidang 2023-2024 di Nusantara II, DPR RI, Jakarta Pusat pada Selasa, 3 Oktober 2023.
RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, DPR Sebut Jumlah Kursi Menteri Bisa Bertambah atau Berkurang

Politikus PDIP mengingatkan agar penambahan nomenklatur kementerian tidak sekadar untuk mengakomodasi kepentingan politik.


Riza Patria Minta Maaf Kursi DPR Gerindra Berkurang Lima di Jakarta

23 jam lalu

Ketua DPP Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dalam sambutannya di acara Silaturahmi dan Tasyakuran DPD Gerindra DKI Jakarta di Tavia Heritage Hotel, Jakarta Pusat pada Kamis, 9 Mei 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Riza Patria Minta Maaf Kursi DPR Gerindra Berkurang Lima di Jakarta

Kursi anggota DPR Gerindra Jakarta berkurang dari 19 menjadi 14 kursi.


KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

1 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

KPU menjelaskan mengenai ketentuan anggota dewan yang ingin ikut pilkada 2024.


Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

2 hari lalu

Warga memasukkan surat suara pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2024 di TPS 08, Kelurahan Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, Sabtu  24 Februari 2024. Lembaga penyelenggara Pemilu Provinsi Sulawesi Barat  telah menetapkan 10 TPS di tiga  kabupaten untuk melaksanakan PSU karena ditemukan pelanggaran pada pemungutan suara 14 Februari lalu. ANTARA FOTO/Akbar Tado
Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024


Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

2 hari lalu

Presiden Jokowi saat ditemui di Pasar Baru Karawang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Rabu siang, 8 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024.