Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pertukaran Data Pajak, Dirut Mandiri Harap Tak Semua Dibuka

Editor

Abdul Malik

image-gnews
Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk yang baru, Kartika Wirjoatmodjo memberikan keterangan pers usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan bersama Budi Gunadi Sadikin dan Sentot A. Sentausa di Plaza Mandiri, Jakarta Selatan, 21 Maret 2016. TEMPO/Angelina Anjar Sawitri
Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk yang baru, Kartika Wirjoatmodjo memberikan keterangan pers usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan bersama Budi Gunadi Sadikin dan Sentot A. Sentausa di Plaza Mandiri, Jakarta Selatan, 21 Maret 2016. TEMPO/Angelina Anjar Sawitri
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), Kartika Wirjoatmodjo, meminta agar implementasi pertukaran data informasi perpajakan (automatic exchange of information/AEoI) sebaiknya hanya untuk data yang mencurigakan. Dengan begitu tidak semua data bisa dilakukan pertukaran dan dianalisis.

"Harapannya buka data itu ada triggernya, tak semua data disedot," kata Kartika saat ditemui di Hotel Ritz Carlton, SCBD, Jakarta, Kamis, 13 April 2017.

Kartika menuturkan di Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah berjalan sistem anti pencucian uang, di mana ada pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan. Di sistem kerja PPATK, harus ada pemicu kenapa data tersebut dianalisis. "Jadi tak semua data dikirim."

Baca : Ditjen Pajak Kunjungi Otoritas Jepang Bahas Pertukaran Informasi

Menurut Kartika pihaknya sudah menyampaikan hal tersebut ke Kementerian Keuangan, kalau tak ada trigger yang memicu pengambilan data maka penggunaan data tersebut akan menimbulkan keresahan. Jika ada indikasi awal penghindaran pajak, nasabah akan lebih mengerti. "Karena ada penarikan data yang ada kecurigaan."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kartika mencontohkan trigger bagi PPATK adalah jika ada orang dengan gaji Rp 10 juta, tiba-tiba dapat uang Rp 1 milliar. "Kan ada triggernya, tergantung triggernya pajak, apa yang mau dicek," ucapnya.

Kartika mengungkapkan trigger tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan dari Direktur Jenderal Pajak, apakah karakternya nanti akan beda atau sama dengan pencucian uang. "Perlu pembahasan soal ada trigger apa."

Mengenai data dari warga negara asing, Kartika menjawab hal tersebut wajib sudah ada pada 2018 mendatang karena sudah disepakati di forum G20. "Kalau WNA ada kewajiban AEoI 2018 dilaporkan, kalau domestik beda, saya belum tahu apakah peraturan pemerintah akan mengatur dua-duanya," tuturnya.

DIKO OKTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mandiri Group Santuni 57.000 Anak Yatim dan Duafa

6 jam lalu

Mandiri Group Santuni 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Bank Mandiri memberikan bingkisan kepada 57.000 anak yatim dan duafa di seluruh Indonesia.


Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

6 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ditemui usai buka puasa bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

Nama Menteri Keuangan Sri Mulyani diajukan untuk menjadi saksi dalam sidang sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.


Cek Besaran Potongan Pajak Sesuai Penghasilan untuk THR 2024

12 jam lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Cek Besaran Potongan Pajak Sesuai Penghasilan untuk THR 2024

THR bagi karyawan swasta akan dikenakan PPh Pasal 21 dengan cara dipotong oleh pemberi kerja untuk disetorkan ke negara. Berapa besaran pajaknya?


Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

16 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.


Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

16 jam lalu

Pegawai membantu wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak secara online melalui e-Filling di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 31 Maret 2023. Kementerian Keuangan telah menerima 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi hingga pukul 09.00 WIB dan angka tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga batas pelaporan SPT Tahunan berakhir yakni 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

Ditjen Pajak membeberkan simulasi perhitungan THR dan bonus berdasarkan skema penghitungan PPh Pasal 21 terbaru yakni dengan skema TER.


Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

16 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan dari CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson. Instagram
Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu Bos Freeport pada Rabu kemarin. Ia mendiskusikan banyak hal, mulai dari perekonomian global hingga kabar pensiun.


Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

16 jam lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

Warganet ramai membicarakan pengenaan PPh pasal 21 dengan skema terbaru membuat nilai THR dan bonus pekerja langsung menciut. Benarkah?


Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

19 jam lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.


THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

20 jam lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

Stafsus Presiden Dini Purwono mengatakan pemerintah bukan pihak dalam sengketa pilpres.


Kolaborasi Bank Mandiri Pangkas Transaksi di Pelabuhan

1 hari lalu

Kolaborasi Bank Mandiri Pangkas Transaksi di Pelabuhan

Rencana Aksi Pemangkasan Birokrasi dan Peningkatan Layanan di Kawasan Pelabuhan (Aksi Pelabuhan), sebagai bagian dari Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi terus berlanjut.