Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BPS: Kesenjangan Pembangunan Manusia Masih Terjadi

image-gnews
Ketua Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto (tengah) menyampaikan rilis pertumbuhan ekonomi kuartal III 2016 di Kantor Pusat BPS, Jakarta, 7 November 2016. Tempo/Fajar Pebrianto
Ketua Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto (tengah) menyampaikan rilis pertumbuhan ekonomi kuartal III 2016 di Kantor Pusat BPS, Jakarta, 7 November 2016. Tempo/Fajar Pebrianto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan kesenjangan indeks pembangunan manusia (IPM) antar-provinsi dan kabupaten masih terjadi sepanjang 2016. Kondisi tersebut terlihat dari sisi angka harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup layak yang tergambarkan melalui pengeluaran per kapita per tahun.

Kepala BPS, Suhariyanto, mengatakan disparitas IPM antar-daerah cukup tinggi dan variatif. Terdapat 12 provinsi memiliki IPM kategori tinggi, 21 provinsi kategori sedang, dan 1 provinsi kategori rendah.

DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta me-nempati posisi tertinggi, sedangkan IPM terendah berada di Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

"Progres IPM dari tahun ke tahun bagus. Tapi ada pekerjaan rumah besar, yaitu bagaimana menggerakkan Papua dan provinsi lain di Indonesia timur supaya bisa memperbaiki ketertinggalannya dari provinsi di Indonesia barat," kata Suhariyanto, Senin, 17 April 2017.

Baca: Pemerintah Masih Tunggu PP untuk Cairkan Gaji ke-13 dan THR

Berdasarkan standar penilaian United Nations Development Program (UNDP), nilai indeks pembangunan di bawah 60 masuk kategori rendah, 60-70 kategori sedang, serta 70-80 kategori tinggi.

Pada 2016, IPM Indonesia meningkat 0,91 persen menjadi 70,18 persen atau berkategori tinggi. "Naik dari sedang ke tinggi, masih batas bawah," ujar Suhariyanto.

Hasil pembangunan terlihat dari komponen peluang hidup bayi hingga 70,9 tahun, peluang bersekolah hingga 12,7 tahun dengan lama sekolah rata-rata 7,95 tahun, serta peningkatan pengeluaran per kapita hingga Rp 10,42 juta rupiah per tahun. "Kenaikan daya beli masih bagus, ada kenaikan dari tahun ke tahun."

Berdasarkan wilayahnya, kemajuan pembangunan manusia paling cepat secara berurutan yaitu di Papua, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur. Menurut Suhariyanto, daerah de-ngan indeks rendah paling mudah mengalami percepatan dibanding daerah dengan indeks tinggi. Kemajuan di Papua terdorong oleh peningkatan mutu pendidikan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Simak: Menkeu Usulkan Batas Kepemilikan Asing di Asuransi 80 Persen

Kendati demikian, ke-senjangan pembangunan manusia antar-kabupa-ten masih terjadi di sana. Perbedaan standar hidup di Kota Jayapura dan Kabupaten Nduga, misalnya, cukup besar.

Sebelumnya, BPS juga mencatat adanya kesenjangan pendapatan per kapita antar-daerah. Pendapatan per kapita masyarakat pada 2016 mencapai Rp 47,9 juta per tahun. Artinya, rata-rata pendapatan pekerja per bulan sekitar Rp 4 juta.

Sementara itu, tingkat ketimpangan (rasio Gini) nasional pada September 2016 menurun. Rasio Gini secara nasional, perkotaan, dan pedesaan masing-masing sebesar 0,39 persen, 0,4 persen, dan 0,31 persen. BPS berpandangan penurunan ketimpangan disebabkan oleh semakin besarnya belanja kelompok penduduk kelas bawah, sehingga gap dengan kelas menengah menyempit.

Simak: Kuartal I/2017, PDB Cina Tumbuh 6,9 Persen

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, mengatakan sebagian besar kebijakan pemba-ngunan masih terpusat di Jawa. Pemerintah menghadapi tantangan besar untuk membangun perekonomian dari pinggir lantaran membutuhkan jangka waktu yang panjang agar berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

"Secara politik, kalau menggelontorkan uang Rp 100 triliun sama-sama, efeknya lebih besar ke Jawa," ujar Eko. "Di pinggir, baru lima tahun nanti terlihat." Menurut dia, semakin besar kesenjangan terjadi, semakin kuat pula potensi konflik politik.

PUTRI ADITYOWATI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


3 Jurus Jokowi Pertajam Desain Ekonomi dan Ketenagakerjaan 10 Tahun ke Depan

2 hari lalu

Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menaker Ida Fauziyah (kanan) memberikan keterangan kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 25, Maret 2024. ANTARA/Benardy Ferdiansyah
3 Jurus Jokowi Pertajam Desain Ekonomi dan Ketenagakerjaan 10 Tahun ke Depan

Presiden Jokowi ingin mempertajam desain besar ekonomi dan ketenagakerjaan untuk 10 tahun ke depan. Apa maksudnya?


Menilik Visi Misi Ketenagakerjaan Prabowo-Gibran: Meningkatkan Lapangan Kerja, Awasi TKA, hingga Serap Tenaga Lokal di Hilirisasi

5 hari lalu

Menilik Visi Misi Ketenagakerjaan Prabowo-Gibran: Meningkatkan Lapangan Kerja, Awasi TKA, hingga Serap Tenaga Lokal di Hilirisasi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) menang dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.


Kenapa Cari Kerja Susah Sekarang? Ini Penjelasannya

6 hari lalu

Ilustrasi lowongan kerja. Tempo/M Taufan Rengganis
Kenapa Cari Kerja Susah Sekarang? Ini Penjelasannya

Pertumbuhan ekonomi RI tidak diikuti penyerapan kerja yang optimal.


Ingat THR Harusnya Ingat Soekiman Wirjosandjojo, Penggagas Tunjangan Hari Raya Pertama

10 hari lalu

Soekiman Wirjosandjojo, Perdana Menteri Indonesia ke-6. Wikipedia
Ingat THR Harusnya Ingat Soekiman Wirjosandjojo, Penggagas Tunjangan Hari Raya Pertama

Pencetus THR adalah Soekiman Wirjosandjojo, Perdana Menteri Indonesia dari Partai Masyumi. Siapa dia? Bagaimana kiprahnya?


Impor Jagung Disetop Sebelum Panen Raya, Bapanas: Agar Harga di Tingkat Petani Tidak Jatuh

11 hari lalu

INFO Panen Jagung di Perkebunan Jati Jawa Timur
Impor Jagung Disetop Sebelum Panen Raya, Bapanas: Agar Harga di Tingkat Petani Tidak Jatuh

Pemerintah menyetop impor jagung sebelum panen raya yang puncaknya diperkirakan berlangsung pada April 2024.


Menyoroti Harga Beras dan Komoditas Pangan Lainnya di Bulan Ramadan

14 hari lalu

Pembeli bersiap membayar cabai yang ia beli di Pasar Senen, Jakarta, Senin, 28 Desember 2020. Inflasi Desember 2020 secara tahun kalender sebesar 1,46 persen (ytd), dan secara tahunan sebesar 1,46 persen (yoy) dan penyumbang utama inflasi, yaitu cabai merah sebesar 0,04 persen (mtm). TEMPO/Tony Hartawan
Menyoroti Harga Beras dan Komoditas Pangan Lainnya di Bulan Ramadan

Puncak panen raya diprediksi pada Maret - April tapi itu tak membuat harga beras turun banyak jelang bulan suci Ramadan.


Perhimpunan Pendidikan dan Guru Tolak Keras Dana BOS untuk Makan Siang Gratis, Ini Sederet Alasannya

21 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melihat menu makanan milik siswa saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/Spt.
Perhimpunan Pendidikan dan Guru Tolak Keras Dana BOS untuk Makan Siang Gratis, Ini Sederet Alasannya

Program makan siang gratis janji kampanye Prabowo-Gibran yang akan diambil dari Dana BOS dinilai berpotensi mengurangi gaji guru. P2G tolak keras.


Terpopuler: Inflasi Pangan Sudah Lebih Tinggi dari Kenaikan Gaji ASN, Kata Faisal Basri Dana BOS untuk Program Makan Siang Gratis

23 hari lalu

Pembeli tengah memilih kualitas beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Jumat 1 September 2023. Secara bulanan, inflasi beras pada Agustus 2023 sebesar 1,43 persen merupakan tertinggi sejak Maret 2023. Sebelumnya, pada Februari 2023, harga beras mengalami inflasi sebesar 2,34 persen. Tempo/Tony Hartawan
Terpopuler: Inflasi Pangan Sudah Lebih Tinggi dari Kenaikan Gaji ASN, Kata Faisal Basri Dana BOS untuk Program Makan Siang Gratis

Kepala Departemen Regional Bank Indonesia (BI) Arief Hartawan menyatakan perlunya menjaga inflasi pangan agar kenaikannya tidak melebihi 5 persen.


BI Sebut Inflasi Pangan Saat Ini Lebih Tinggi dari Kenaikan Gaji ASN dan Pegawai, Apa Dampaknya?

24 hari lalu

Pedagang tengah melayani pembeli di Pasar PSPT, Jakarta, Rabu, 1 November 2023. BPS melaporkan sejumlah komoditas yang menjadi penyumbang inflasi terbesar terhadap inflasi Oktober 2023 yang mencapai 2,56% secara tahunan atau (year-on-year/yoy). Tempo/Tony Hartawan
BI Sebut Inflasi Pangan Saat Ini Lebih Tinggi dari Kenaikan Gaji ASN dan Pegawai, Apa Dampaknya?

BI menyebut tingkat inflasi pangan 8,47 persen lebih besar dari rata-rata penghasilan tetap ASN yang hanya mencapai 6,5 persen.


BPS Sebut Harga Telur, Ayam, dan Daging Secara Historis Selalu Naik Menjelang Idul Fitri

24 hari lalu

Pekerja tengah menata telur di sebuah agen kawasan Cipinang, Jakarta, Senin, 20 November 2023. Pantauan BPS menunjukkan harga telur ayam ras mulai mengalami kenaikan sejak pekan kedua November 2023. Adapun harga rata-rata nasional telur ayam saat ini menyentuh Rp29.170 per kilogram. TEMPO/Tony Hartawan
BPS Sebut Harga Telur, Ayam, dan Daging Secara Historis Selalu Naik Menjelang Idul Fitri

BPS sebut harga telur ayam, daging ayam, dan daging sapi secara historis selalu berada di 10 besar komoditas pemberi andil inflasi saat momen Lebaran.