TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menilai kesetaraan gender di lingkungan pegawai negeri sipil (PNS) sudah sangat baik. Di sana, peran perempuan dan laki-laki sudah berimbang untuk setiap lini. Hal itu sejalan dengan filosofi peringatan Hari Kartini, yang jatuh pada hari ini.
“Semua sudah alami. Yang membedakan bukan laki-laki atau perempuan, tapi sistem merit,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Herman Suryatman, saat dihubungi Tempo, Jumat, 21 April 2017.
Baca: Cerita Kartini Terenyuh Surat Al-Fatihah
Herman mencontohkan, di kementeriannya, jenjang karier perempuan sudah kompetitif dengan turut berpartisipasi dalam seleksi terbuka serta adil sesuai dengan persyaratan dan kompetisi. “Di kementerian ini, misalnya, ada empat deputi yang dalam perekrutannya dilakukan secara open bidding, lalu yang terpilih dua deputi perempuan dan dua deputi laki-laki,” tuturnya.
Terkait dengan perbandingan jumlah PNS laki-laki dan perempuan saat ini, menurut dia, cukup berimbang, “Enggak jauh berbeda jumlahnya.”
Herman mengatakan langkah perempuan meniti karier di jalur birokrat kini juga semakin mudah, asalkan memiliki kompetensi, kualifikasi, dan kinerja yang baik. “Tidak ada diskriminasi atau dikesampingkan. Kaum perempuan sendiri sudah sangat siap,” ujarnya.
Simak: Misteri Kematian Kartini pada 30 Menit Terakhir, karena Diracun?
Suasana dinamika dan atmosfer kerja di lingkungan PNS pun semakin kondusif. Herman menyatakan pihaknya akan terus menjaga suasana kesadaran kesetaraan gender tersebut dengan memberikan kesempatan yang sama serta terbuka kepada laki-laki dan perempuan untuk meniti karier, bahkan hingga jenjang pemimpin. “Sudah berjalan on the track. Yang penting, sistem merit untuk kebijakan dan manajemen PNS.”
Lalu untuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan, ucap Herman, telah terpenuhi dengan baik. Perhatian terhadap pekerja perempuan, baik di daerah maupun pusat, juga tak ada bedanya.
Baca juga: Hari Kartini, Ada Sanggul Syahrini hingga Soimah dari Brebes
“Di kantor-kantor pemerintah, misalnya, sudah difasilitasi ruang laktasi atau daycare dan fasilitas lain yang khusus untuk melindungi privasi perempuan,” ujarnya.
GHOIDA RAHMAH
