TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah bertekad meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) agar dapat menyelaraskan dengan kebutuhan industri dan mendukung program Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE). Untuk itu, kata Jokowi–sapaan Joko Widodo, pemerintah menyusun kebijakan vokasi dan tenaga kerja.
Setidaknya ada dua langkah kebijakan yang akan diambil pemerintah. Pertama, pemerintah akan menyusun dan menguatkan peta jalan pendidikan dan pelatihan vokasi. “Hal ini dilakukan melalui reklasifikasi lapangan usaha dan jabatan serta prioritisasi lapangan usaha dan jabatan di Indonesia,” ujar Jokowi dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 22 April 2017.
Baca: Menko Darmin: Lahan Prona Siap Dilegalisasi
Pemerintah juga menyusun kebijakan job matching antara vokasi dan industri sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM. Pemerintah akan berfokus pada penguatan program vokasi untuk industri yang memiliki asosiasi kuat dan skema vokasional yang telah berjalan untuk sektor otomotif, pariwisata, dan perhubungan.
Selain SDM, pemerintah berkomitmen kepada pembangunan perumahan di dalam wilayah perkotaan yang terkoneksi baik dengan pusat aktivitas, sumber ekonomi, dan transportasi publik bagi masyarakat miskin perkotaan. Program tersebut juga bagian dari Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE).
Simak: Rampungkan 16 Ruas Tol, Jasa Marga Butuh Dana Rp 70 Triliun
Adapun kebijakan inti perumahan itu, antara lain penyediaan tanah untuk perumahan yang terjangkau (land availability), kebijakan penerapan skema perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan kebijakan penguatan skema pembiayaan bagi masyarakat (housing financing).
Selain itu, pemerintah memetakan beberapa kebijakan untuk meningkatkan daya saing sektor retail serta memperkuat sinergitas retail tradisional dan modern. “Implementasi dari seluruh kebijakan ini tidak semuanya dapat ditargetkan dalam jangka pendek, namun juga sampai jangka panjang,” ujar Jokowi.
Jokowi menuturkan pemerintah meyakini KPE ini tidak hanya mewujudkan transformasi ekonomi nasional yang lebih baik, tapi juga merupakan landasan yang perlu dan cukup untuk menyiapkan ekonomi nasional Indonesia lolos dari jebakan penghasilan menengah (middle income trap) menuju status sebagai negara maju.
LARISSA HUDA
