Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Laporkan Tim Ahok-Djarot ke Bawaslu, Ini Bukti Baru ACTA

image-gnews
Tim Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan dugaan kecurangan yang diduga dilakukan oleh tim sukses Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok-Djarot Saiful Hidayat di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Sunter, Jakarta Utara, 24 April 2017. Tempo/Destrianita
Tim Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan dugaan kecurangan yang diduga dilakukan oleh tim sukses Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok-Djarot Saiful Hidayat di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Sunter, Jakarta Utara, 24 April 2017. Tempo/Destrianita
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) hari ini kembali mendatangi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta untuk melaporkan dugaan kecurangan yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon gubernur Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

Kedatangan ACTA kali ini merupakan tindak lanjut dari laporan barang bukti yang telah mereka bawa pada Jumat, 21 April lalu.

"Hari ini prosesnya mendengarkan keterangan pelapor dan saksi. Kemarin (Jumat) kamu membawa bukti untuk melengkapi keterangan kami. Salah satunya video ada rekaman pemberian sumbangan sembako," kata Wakil Ketua ACTA, Nurhayati di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Sunter, Jakarta Pusat, Senin, 24 April 2017.

Baca: ACTA Desak Bawaslu Usut Dugaan Pembagian Sembako

Selain bukti rekaman video, beberapa bukti dugaan kecurangan yang dilakukan tim sukses Ahok di hari tenang jelang pelaksanaan pilkada itu sebelumnya telah dilaporkan oleh ACTA. "Di dalam (Bawaslu) , bukti-bukti lain juga sudah dilaporkan. Ada sembako, foto-foto, buku, dan pamflet," ujar Nurhayati.

ACTA menganggap dugaan penyebaran sembako tersebut memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif, karena diduga melibatkan struktur partai tertentu. "Ini dilakukan secara terencana yang diindikasikan dari adanya pola yang sama dan terjadi di berbagai daerah dalam skala yang sangat besar," ucap Nurhayati.

Sebelum pilkada berlangsung pada 19 April lalu, Juru Bicara tim pemenangan Ahok-Djarot Raja Juli Antoni sempat membantah dugaan politik uang berupa pembagian sembako murah oleh tim sukses mereka.

Baca: Anies Akan Memberlakukan Lagi 3 Kebijakan yang Dilarang Ahok

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Juli menegaskan, sejak awal putaran pilkada DKI, pihaknya tak pernah terlibat dari permainan kotor tersebut. “Nggak ada program sembako dari timses Ahok-Djarot. Pak Ahok jelas menggariskan dia enggak mau bagi-bagi sembako dan baksos. Ini prinsip yang sudah dia lakukan dari dulu sejak di Belitung,” kata Raja Juli Antoni kepada Tempo, Senin, 17 April 2017.

Guna meminimalisir tudingan yang ditujukan kepada timnya, Raja meminta partisipasi warga untuk melaporkan kepada Bawaslu atas dugaan kecurangan tersebut. Karena selama ini ia banyak mendapatkan laporan relawan yang melakukan kecurangan dengan menggunakan atribut kemeja kotak-kotak yang selama ini diidentikkan dengan timnya.

Justru Raja mengklaim bahwa mengklaim pihaknya juga memiliki beberapa bukti foto yang membuktikan dugaan kecurangan tim sukses pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

“Kami juga banyak menemukan pembagian sembako dari paslon 3 (Anies-Sandi) di masyarakat. Sebagian sudah dilaporkan. Bukti sementara foto,” tutur Raja Juli.

DESTRIANITA

Baca: Rhenald Kasali: Ahok-Djarot Kalah oleh Lawan Yang Tak Kelihatan  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

10 jam lalu

Warga memasukkan surat suara pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2024 di TPS 08, Kelurahan Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, Sabtu  24 Februari 2024. Lembaga penyelenggara Pemilu Provinsi Sulawesi Barat  telah menetapkan 10 TPS di tiga  kabupaten untuk melaksanakan PSU karena ditemukan pelanggaran pada pemungutan suara 14 Februari lalu. ANTARA FOTO/Akbar Tado
Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024


Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

2 hari lalu

Hakim Suhartoyo (kanan) dan Saldi Isra (kiri) berbincang saat menjalani Sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Tiga hakim konstitusi: Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat menjadi hakim yang memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.


Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

2 hari lalu

Momen ketika Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat naik pitam dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sengketa Pileg 2024 pada Kamis, 2 Mei 2024 karena komisioner KPU tak ada yang hadir dalam persidangan di ruang sidang panel 3, Gedung MK, Jakarta Pusat. Sumber: Tangkapan layar YouTube Mahkamah Konstitusi
Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas


Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

2 hari lalu

Momen ketika Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat naik pitam dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sengketa Pileg 2024 pada Kamis, 2 Mei 2024 karena komisioner KPU tak ada yang hadir dalam persidangan di ruang sidang panel 3, Gedung MK, Jakarta Pusat. Sumber: Tangkapan layar YouTube Mahkamah Konstitusi
Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini


Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

2 hari lalu

Komisioner KPU RI Idham Holik saat peluncuran tahapan Pilkada Serentak di Denpasar, Bali, Minggu malam (5/5/2024). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?


DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

4 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Kanan) bersama jajaran Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos (tengah), August Melasz memberikan keterangan saat konferensi pers kasus pemanfaatan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Kantor KPU, Jakarta, Senin, 19 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.


Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

4 hari lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.


Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

6 hari lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.


PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

8 hari lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.


Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

9 hari lalu

Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) mengangkat kotak suara untuk dipindahkan ke kantor RW 04 di kawasan Cempaka Putih, Jakarta, Selasa, 13 Februari 2024. Pendistribusian logistik pemilu itu diangkut menggunakan truk pengangkut (dump truck) dari gudang logistik dengan pengawalan ketat petugas gabungan. PPSU diperbantukan untuk mengangkut logistik tersebut dari gudang logistik untuk dibawa ke kantor RW maupun langsung ke TPS-TPS. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.