TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo kembali melontarkan sinyal-sinyal perobakan kabinet dalam pernyataannya beberapa waktu lalu tentang target yang dipasang untuk para menterinya. Jokowi mengatakan menteri yang tidak mampu menyelesaikan target bisa saja akan diganti.
Salah satu wacana yang muncul adalah masuknya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam jajaran Kabinet Kerja pasca-kekalahannya dalam pemilihan kepala daerah DKI 2017 putaran kedua.
Baca juga:
Isu Reshuffle Kabinet, Yasonna: Agar Menteri Tidak di Zona Nyaman
“Kalau dari segi personality dan profesionalitas kerja, dia enggak ada masalah, tapi lebih kepada aspek pertimbangan politik,” ujar pengamat politik, Ray Rangkuti, saat dihubungi Tempo, Selasa, 25 April 2017.
Ray berujar, hal yang dipertimbangkan adalah terkait dengan dampak bergabungnya Ahok nanti ke dalam kabinet, apakah positif atau sebaliknya. “Mungkin ada risiko politik yang berdampak pada menurunnya kepercayaan orang kepada Jokowi,” tuturnya. Namun, terkait dengan kemampuan dan kapasitas Ahok, menurut dia, tak perlu diragukan lagi.
Baca pula:
Menteri Agraria Disorot Soal Reshuffle, Sofyan Djalil: Berat...
Salah satu posisi menteri yang berpeluang diisi Ahok, menurut dia, adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang kini dijabat Asman Abnur dari Partai Amanat Nasional. Terlebih menteri dari PAN rawan digeser karena kerap kali berseberangan dengan pemerintah. “Masuk akal kalau PAN yang dibidik, di antaranya karena di tengah gejolak politik yang luar biasa ini PAN bukannya di sisi Presiden Jokowi tapi malah berhadapan,” katanya.
Silakan baca:
Jokowi Sinyalkan Perombakan Kabinet, Ini Kata Jusuf Kalla
Ray berujar, posisi Ahok sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara juga dinilai cocok dan dibutuhkan untuk memperbaiki fundamental birokrasi Indonesia. “Saya pikir boleh jadi Presiden membutuhkan orang seperti itu.” Namun Ray memperingatkan soal risiko politik yang harus dipertimbangkan Presiden Jokowi. Dia tak menampik penolakan bisa saja terjadi jika keputusan itu diambil. Sebab, Ahok dinilai sebagai sosok kontroversial setelah tersandung kasus dugaan penistaan agama. “Pasti ada risiko kalau Ahok diangkat jadi menteri,” ucapnya.
GHOIDA RAHMAH
