TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan penerapan sistem electronic budgeting atau e-budgeting memiliki nilai positif karena dapat menghindari penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk itu, Ahok berharap sistem anggaran tersebut bisa terus berjalan meskipun masa jabatannya habis pada Oktober mendatang.
"Sistem e-budgeting semua (akan) jalan, kecuali gubernur tidak mau atau gubernurnya memerintahkan Bapedda untuk melanggar," ucap Ahok di Balai Kota, Selasa, 25 April 2017.
Ahok menilai sistem e-budgeting hanya bisa dikontrol pemegang kata kunci atau password untuk memasukkan mata anggaran, yaitu gubernur, lewat Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengawas Keuangan (BPK). Pemasukan mata anggaran hanya boleh dilakukan di hadapan Kepala Bappeda Tuty Kusumawati.
Baca: Begini Sistem Kerja E-Budgeting Versi Ahok
"Saya yakin, kalau Bu Tuty tidak diganti sebagai Kepala Bappeda, pasti aman. Kecuali Bu Tuti dicopot atau gubernur perintahkan enggak mau (e-budgeting) atau enggak berani melawan DPRD," ujar Ahok.
Ahok menuturkan, selama ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menolak sistem e-budgeting sejak 2015 hingga menimbulkan masalah. Hal tersebut membuat Ahok akhirnya mengeluarkan kebijakan memberikan password agar mata anggaran tidak berubah. Password tersebut, kata Ahok, tidak bisa dipegang sembarang orang.
"Yang pegang gembok Bappeda. Kami sistem bukanya bareng. Jadi waktu dia input itu bareng, dikumpulkan semua di ruang Bappeda atau Balai Agung. Isi dulu semua. Kan, saya periksa juga tiap malam kan," ucap Ahok.
Baca: Menteri PAN-RB Akan Paksa Kepala Daerah Pakai E-Budgeting
Dalam e-budgeting itu, kata Ahok, sudah tersedia template, sehingga yang berada di luar itu tidak bisa dimasukkan. Selain itu, pihak lain tidak bisa membuat template sendiri karena harus mengajukan alasan yang jelas. Dengan begitu, Ahok berpendapat, sistem e-budgeting sudah sangat baik untuk penyusunan anggaran.
"Itu sudah dikunci, jadi enggak bakal bisa masuk, karena itu sudah template. Kecuali dia ubah template, ya saya enggak tahu. Kalau kepala (gubernur) lurus, bawahnya (anak buah) enggak berani enggak lurus. Itu teorinya," ujar Ahok.
LARISSA HUDA
