TEMPO.CO, Bogor - Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Gatot Trihargo mengatakan proses holding BUMN sektor perbankan akan rampung pada Mei mendatang. Setelah itu, holding tinggal menunggu disusunnya Peraturan Presiden sebagai payung hukumnya.
"Mei kami sudah siap dari sisi internal. Dari sisi masukan yang ada, sudah kami akomodasi. Tinggal nanti dari Perpresnya," kata Gatot dalam media gathering Kementerian BUMN di Wikasatrian, Bogor, Jumat malam, 29 April 2017.
Baca: 2017, Aset Kementerian BUMN Diperkirakan Rp 7.035 Triliun
Menurut Gatot, tidak terdapat ketakutan dari pegawai BUMN perbankan terkait holding tersebut. Sosialisasi kepada serikat pekerja, kata dia, sudah dilakukan tahun lalu. "Saat ini, kami sedang detailkan bagaimana tata kelola terintegrasi antara induk dan anak. Kami sudah komunikasi dengan direksi," ujarnya.
Pada 4 Mei mendatang, Gatot menuturkan, Kementerian BUMN akan menggelar focus group discussion yang mempertemukan para direktur utama bank-bank BUMN untuk finalisasi. "Finalisasi seberapa jauh holding perbankan akan dilakukan," tuturnya.
Terkait izin dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Keuangan, menurut Gatot, telah diberikan. "Dari Kementerian Keuangan ada tambahan untuk bagaimana dengan Bahana. Kami katakan, Bahana akan menjadi aset manajemen holding," katanya.
Rencananya, holding BUMN perbankan akan ada terdiri dari empat bank, yakni PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Mandiri, dan PT Bank Tabungan Negara. Selain itu, PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani juga akan masuk ke dalam holding itu.
Adapun sebagai switching company dibentuk PT Jalin Pembayaran Nusantara pada 28 Februari lalu. "Nah, Bahana sebagai aset manajemen. Tapi untuk tahap awal, kami akan enam perusahaan dulu yang holding (BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, Pegadaian, dan PNM)," ujar Gatot.
ANGELINA ANJAR SAWITRI