Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Surat Suara Kurang, Bawaslu DKI Minta Jangan Dianggap Sepele

Editor

Budi Riza

image-gnews
Rapat pleno KPU DKI Jakarta soal rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada DKI Jakarta, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Sabtu 29 April 2017.
Rapat pleno KPU DKI Jakarta soal rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada DKI Jakarta, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Sabtu 29 April 2017.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilu, Mimah Susanti, mengatakan masalah administrasi yang masih terjadi pada putaran dua Pilkada DKI Jakarta tidak bisa dianggap sepele. Menurut Mimah, kasus kurangnya kertas suara di beberapa TPS perlu menjadi catatan KPU DKI agar tidak terulang di masa mendatang.

"Ini juga menjadi catatan Bawaslu bahwa problem administrasi tidak bisa dianggap sepele ya karena dari awal surat suara itu disortir, dimasukkan ke amplop tertutup itu sudah melalui proses pengawasan dan seleksi ketat oleh penyelenggara. Tapi faktanya(Surat suara kurang) terjadi pada hari. Ini menjadi catatan ke depan," kata Mimah di Hotel Arya Duta, Ahad, 30 April 2017 dini hari.

Baca:
Saksi Ahok-Djarot Tolak Tandatangan Rekapitulasi Pilkada DKI

Terkait dengan laporan tim Pasangan Calon nomor 2 soal kurangnya kertas suara itu, Mimah mengaku menunggu data resmi dan fakta yang dimiliki tim itu. Kendati demikian, pihaknya sudah sempat menanyakan hal tersebut kepada KPUD DKI.

"Sudah disampaikan ke KPU DKI Jakarta an itu sudah dijawab oleh KPU DKI Jakarta. kita sudah sampaikan secara resmi, dan KPU juga sudah mengakui adaya kekurangan surat suara itu," ujarnya.

Baca: Rekapitulasi KPU DKI, Anies-Sandi Menang Telak Atas Ahok-Djarot

Mimah pun menjelaskan contoh kasus yang terjadi di TPS 43 Kelapa Gading. Di sana, kata Mimah, tercatat 777 surat suara pada manifest dan berita acara pengiriman surat suara, namun faktanya, surat suara yang diterima hanyalah 752 surat suara. Oleh karena itu, mimah meminta hal itu dicatat di formulir c1 KWK.

"Jadi enggak boleh dicatat berdasarkan manifest atau berita acara yang diterima, nant data dari paslon dua akan dikroscek ke C1 di masing-masing TPS," kata dia lagi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ditanya soal kemungkinan adanya pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang, Mimah mengaku hal itu tidak bisa sembarangan ditentukan, melainkan memiliki prosedur tersendiri. Sebab, penghitungan suara kini telah sampai di tahap KPU Provinsi.

"Pleno sudah di provinsi, jadi hal itu ada di tangan timses. Apakah akan mengajukan ke MK atau bagaimana. Kalau iya, kami tungu bukti yang akan diberikan. Tapi syarat penghitungan ulang atau pemungutan suara ulang tetap harus mengacu UU No 10 tahun 2016," katanya.

INGE KLARA SAFITRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Di Acara Milenial dan Gen Z, Anies Jawab Soal Tuduhan Politik Identitas Saat Pilkada DKI 2017

27 November 2023

Calon Presiden Anies Baswedan dalam acara Indonesia Millenial and Gen Z Summit 2023 di Senayan Park Jakarta, Jumat, 24 November 2023. TEMPO/Adinda Jasmine
Di Acara Milenial dan Gen Z, Anies Jawab Soal Tuduhan Politik Identitas Saat Pilkada DKI 2017

Anies Baswedan menjawab tuduhan soal penggunaan politik identitas saat Pilkada DKi 2017 pada acara Indonesia Milleninial and Gen-Z Summit 2023.


Anies Ungkit Momen Berutang di Pilkada DKI, Singgung Biaya Politik Mahal

30 September 2023

Bakal Calon Presiden Anies Baswedan usai mengisi acara Idea Fest 2023 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Sabtu, 30 September 2023. TEMPO/Bagus Pribadi
Anies Ungkit Momen Berutang di Pilkada DKI, Singgung Biaya Politik Mahal

Anies menuturkan mahalnya biaya kampanye bukan berarti ketika menjadi pejabat harus balik modal


Di Acara Partai Ummat, Anies Baswedan Cerita Diberi Label saat Pilkada DKI 2017

14 Februari 2023

Anies Baswedan menghadiri acara Rapat Kerja Nasional Partai Ummat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Selasa, 14 Februari 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Di Acara Partai Ummat, Anies Baswedan Cerita Diberi Label saat Pilkada DKI 2017

Anies Baswedan menyebut ada dua pendekatan untuk menciptakan persepsi ini.


Anies Baswedan Buka Suara soal Utang Rp 50 Miliar ke Sandiaga: Sudah Selesai Dulu

11 Februari 2023

Mantan wagub DKI Sandiaga Uno mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gubernur DKI Anies Baswedan di akun twitternya. Twitter.com
Anies Baswedan Buka Suara soal Utang Rp 50 Miliar ke Sandiaga: Sudah Selesai Dulu

Anies Baswedan menegaskan tidak ada utang yang hari ini harus dilunasi.


Politikus NasDem Minta Sandiaga Klarifikasi Surat Utang Anies Baswedan

11 Februari 2023

Tampilan yang disebut sebagai Surat utang Anies Baswedan ke Sandiaga Uno. Istimewa
Politikus NasDem Minta Sandiaga Klarifikasi Surat Utang Anies Baswedan

Ada juga poin yang menyatakan jika Anies-Sandi menang, maka Anies Baswedan bebas dari utang tersebut.


Soal Perjanjian Utang dengan Anies Baswedan, Sandiaga: Saya Baca Dulu

6 Februari 2023

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno saat tiba di Sekber Gerindra-PKB di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 23 Januari 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Soal Perjanjian Utang dengan Anies Baswedan, Sandiaga: Saya Baca Dulu

Sandiaga belum mau menanggapi soal utang Anies Baswedan ke dirinya saat Pilkada DKI 2017.


Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Anies Baswedan - Sandiaga Uno di Pilkada DKI

6 Februari 2023

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon di DPR/MPR RI, Jakarta Selatan, Kamis, 22 September 2022 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Anies Baswedan - Sandiaga Uno di Pilkada DKI

Fadli Zon mengakui membikin draft perjanjian antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat Pilkada DKI 2017. Soal utang, Fadli tak mau bicara.


Pesan Anies Baswedan untuk Kedua Putra Haji Lulung

31 Januari 2022

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menerima gelar tokoh persatuan dan pembangunan dari PPP di DPW PPP, Duren Sawit, Jakarta Timur, Ahad, 30 Januari 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Pesan Anies Baswedan untuk Kedua Putra Haji Lulung

Anies Baswedan bercerita tentang dukungan yang diberikan Haji Lulung kepadanya dalam Pilkada DKI 2017.


MUI DKI Bikin Cyber Army, Taufik Gerindra: Buzzer Terus Serang Anies Baswedan

20 November 2021

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik usai memimpin rapimgab membahas pemilihan wagub DKI di lantai 10 Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Senin, 17 Februari 2020. TEMPO/Lani Diana
MUI DKI Bikin Cyber Army, Taufik Gerindra: Buzzer Terus Serang Anies Baswedan

Taufik menyampaikan penyerang ini selalu mengatakan bahwa Anies Baswedan memenangkan Pilkada, karena politik identitas.


Baca Pleidoi Rizieq Shihab Singgung Aksi 212, Ahok, dan Pilkada DKI

20 Mei 2021

Layar televisi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur menunujukkan Rizieq Shihab sedang membacakan nota pembelaan atas perkara kerumunan, Kamis, 20 Mei 2021. TEMPO/M Yusuf Manurung
Baca Pleidoi Rizieq Shihab Singgung Aksi 212, Ahok, dan Pilkada DKI

Rizieq Shihab mengklaim perkara yang menjeratnya bukanlah kasus hukum melainkan politik. Ia kemudian berkisah tentang Pilkada DKI.