TEMPO.CO, Surabaya - Gubernur Provinsi Jawa Timur, Soekarwo, mengatakan terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan E-KTP di wilayah Jawa Timur. Menurut Soekarwo, permasalahan tersebut ialah kurangnya blangko E-KTP. Permasalahan yang lain, Soekarwo menambahkan, jaringan konsolidasi data yang juga sering trouble.
“Yang pasti kekurangan blangko, sejak bulan Oktober 2016 lalu,” kata Soekarwo usai menerima kunjungan kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa, 2 Mei 2017.
Baca : Bambang Widjajanto: Ada 3 Poin Penting Setelah Miryam Ditangkap
Pada 13 April 2017 lalu, Soekarwo mengatakan, Pemerintah provinsi Jatim telah menerima 344 ribu keping blanko KTP dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk 38 kab/kota. Menurut dia, seluruh Blanko KTP tersebut telah didistribusikan mulai tanggal 17 April ke 38 kab/kota di Jatim. Soekarwo menambahkan, berdasarkan informasi dari Kemendagri akan ada penambahan Blanko nantinya.
“Meskipun blanko sudah mulai ada namun peralatan rekam dan printer cetak KTP sudah waktunya diremajakan, karena pemakaian sudah sejak tahun 2012.” Kata Soekarwo.
Terkait jumlah penduduk, Soekarwo mengatakan, di wilayah Jatim jumlah penduduk cukup besar. Namun, hal itu tidak dibarengi dengan kesadaran atas pentingnya dokumen kependudukan.
Menurut dia, kepedulian masyarakat terkait dokumen kependudukan masih kurang. Prosedur pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih panjang menjadi salah satu penyebab kurangnya rasa kepedulian masyarakat.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali mengatakan tujuan awal pelaksanaan program E-KTP ini sebenarnya sangat bagus. Menurut dia, salah satu tujuannya ialah agar setiap warga negara memiliki identitas tunggal sebagai tanda terdaftar penduduk Indonesia.
“Identitas yang tentunya dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan,” kata Zainudin saat kunjungan kerja di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa, 2 Mei 2017.
JAYANTARA MAHAYU
